Anomali Tata Kelola dan Paradoks Kebijakan: Menagih Kehadiran Negara dalam Dialektika Hukum, Agraria, dan Pendidikan

Ringkasan Esai

1.     Pendahuluan: Membingkai perdebatan hukum, agraria, dan pendidikan dalam kerangka sosiologi politik dan tata kelola pemerintahan (good governance).

2.      Bedah Isu 1 (RUU Perampasan Aset): Mengkritik penyelewengan barang rampasan oleh oknum aparat dan menagih transparansi digital.

3.      Bedah Isu 2 (Uji Materiil KUHAP 2025): Menganalisis potensi hegemoni Polri atas PPNS serta risiko diskresi penggeledahan tanpa izin (due process of law).

4.      Bedah Isu 3 (Reforma Agraria): Menganalisis efektivitas kelembagaan LPRA langsung di bawah Presiden dalam meredistribusi tanah dan menyelesaikan konflik.

5.      Bedah Isu 4 (Dekolonisasi RUU Sisdiknas): Mengulas pemikiran Bonnie Triyana mengenai pentingnya menghapus bias kolonial terhadap penganut kepercayaan.

6.      Bedah Isu 5 (KIP Kuliah & Pagu Anggaran): Menyoroti rasionalitas penambahan dana Rp1,26 Triliun agar berorientasi pada mutu riset/SDM, bukan sekadar penyerapan.

7.      Bedah Isu 6 (Nomenklatur Anggaran Pendidikan): Mendukung gagasan pemisahan bantuan pendidikan dari kategori Bansos sebagai bentuk kewajiban konstitusional.

8.      Bedah Isu 7 (Janji Sekolah Gratis Prabowo): Ulasan kritis-reflektif mengenai kelayakan fiskal janji pendidikan gratis dari SD hingga PTN.

Pendahuluan: Menatap Wajah Negara dari Panggung Senayan hingga Kompleks Istana

Pembangunan sistem hukum, tata kelola aset, perombakan struktur agraria, hingga reformasi sistem pendidikan nasional pada dasarnya merupakan cermin dari sejauh mana sebuah negara hadir untuk rakyatnya.

Pada paruh ketiga dekade 2020-an, dinamika politik-hukum dan kebijakan publik di Indonesia memperlihatkan landscape yang sarat dengan kontradiksi. Di satu sisi, retorika politik kekuasaan kerap menggaungkan wacana keadilan sosial, inklusivitas, dan komitmen pelayanan publik tanpa pembedaan. Namun, di sisi lain, praktik tata kelola pemerintahan sehari-rayi (realpolitik) justru menyingkapkan anomali: ketimpangan struktural, kecenderungan pemusatan kekuasaan (sentralisasi), serta ancaman diskresi tanpa pengawasan yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip good governance.

Dalam diskursus sosiologi politik modern, kebijakan publik bukanlah produk steril yang lahir di ruang hampa. Kebijakan adalah hasil kompromi, kontestasi kepentingan, dan representasi dari karakter rezim yang berkuasa (Bourdieu, 1991). Rangkaian perdebatan yang mengemuka di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, ruang rapat Badan Legislasi, hingga komisi-komisi di DPR RI sepanjang medio September 2026 menuntut sebuah pembacaan yang kritis, jernih, dan reflektif.

Tulisan esai ini mengurai secara komprehensif ketujuh isu strategis nasional yang mengemuka—mulai dari RUU Perampasan Aset, Uji Materiil KUHAP 2025, Kelembagaan Reforma Agraria, Dekolonisasi RUU Sisdiknas, Efektivitas KIP Kuliah, Nomenklatur Anggaran Pendidikan, hingga Retorika Pendidikan Gratis Prabowo—guna melihat sejauh mana cita-cita konstitusional Indonesia sedang diperjuangkan atau justru mengalami kemunduran (democratic backsliding).

1.      Ironi Barang Rampasan: Saat Aset Negara Menjadi "Bancakan" Penegak Hukum

Salah satu indikator paling tajam untuk mengukur integritas suatu rezim hukum adalah caranya mengelola barang bukti dan barang hasil rampasan perkara kejahatan. Selama bertahun-tahun, pengelolaan barang rampasan di Indonesia ibarat area abu-abu (gray area) yang minim pengawasan publik. Aset bernilai triliunan rupiah—mulai dari kendaraan mewah, tanah, hingga bangunan—sering kali terlantar, merosot nilainya, atau bahkan secara tidak sah dinikmati oleh oknum aparat.

Kondisi inilah yang memicu kritikan pedas dari Komisi III DPR RI saat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama tokoh antikorupsi Erry Riana dan Tim Hukum Aliansi Masyarakat Jakarta pada Senin, 21 September 2026. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti fakta di lapangan di mana barang rampasan negara kerap dijadikan kendaraan operasional atau barang pameran pribadi oleh oknum penegak hukum (Parlementaria DPR RI, 2026a).

"Banyak sekali temuan-temuan daripada masyarakat juga, ada aja barang rampasan yang dipakai oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Contoh misalnya seperti mobil dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pandangan kawan-kawan untuk masalah ini?" (Bimantoro Wiyono, dikutip dalam Parlementaria DPR RI, 2026a).

Pernyataan tersebut menelanjangi kegagalan sistemik dalam mitigasi risiko dan transparansi aset. Dalam perspektif hukum pidana ekonomi dan teori barang publik (public goods theory), perampasan aset seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pembatalan hasil kejahatan (depriving crime of its profits) sekaligus pengembalian kerugian negara (asset recovery) (Rose, 2020). Ketika barang rampasan justru diokupasi oleh aparat penegak hukum itu sendiri, yang terjadi adalah demoralisasi hukum: negara yang seharusnya menjadi pemulih keadilan berubah peran menjadi "penikmat" baru dari barang sitaan tersebut.

Oleh karena itu, penyusunan draf RUU Perampasan Aset tidak boleh berhenti pada norma penyitaan semata. RUU tersebut wajib mengintegrasikan sistem pelacakan aset digital yang terintegrasi berbasis risiko (risk-based asset tracking) yang dapat diakses oleh publik secara real-time. Tanpa adanya transparansi radikal, penyitaan aset hanya akan memindahkan hak milik dari para koruptor ke tangan oknum pejabat yang berniat jahat.

2. Unifikasi Penyidikan dan Bayang-Bayang Hegemoni Institusional dalam KUHAP 2025

Pertarungan mengenai batasan kewenangan penegak hukum berlanjut ke ruang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan Perkara Nomor 274/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam persidangan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, mewakili DPR RI untuk mempertahankan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik utama (chief investigator) atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Parlementaria DPR RI, 2026b).

DPR berkiprah mempertahankan tesis bahwa penempatan Polri sebagai penyidik utama adalah bentuk penterjemahan dari integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu) guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan sektoralisme (Parlementaria DPR RI, 2026b). Martin menyatakan:

"Penegasan polisi sebagai penyidik utama lebih tepat dipahami sebagai fungsi pengendalian sistem, bukan sebagai bentuk dominasi kewenangan... Kedudukan polisi sebagai penyidik utama dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil." (Martin D. Tumbelaka, dikutip dalam Parlementaria DPR RI, 2026b).

Namun, analisis kritis sosiologi hukum menunjukkan bahwa konsep "penyidik utama" dalam praktik sosiologis sering kali tergelincir menjadi subordinasi institusional. Ketika tindakan hukum PPNS (seperti penangkapan dan penahanan) diwajibkan mendapatkan izin atau rekomendasi Penyidik Polri, independensi Lembaga/Kementerian teknis seperti PPNS Pajak, Lingkungan Hidup, atau Perikanan berpotensi lumpuh (co-opted).

Hal yang tak kalah riskan dalam KUHAP 2025 adalah pembelaan DPR terhadap frasa "situasi berdasarkan penilaian Penyidik" untuk penggeledahan tanpa izin Pengadilan Negeri dalam kondisi mendesak. Meskipun DPR beralasan frasa tersebut merupakan penilaian profesional terhadap kondisi faktual dan dapat diuji lewat praperadilan (Parlementaria DPR RI, 2026b), teori due process of law mengingatkan bahwa pemberian diskresi subjektif yang terlalu luas kepada penyidik di lapangan (street-level bureaucrats) tanpa prior judicial authorization adalah pintu masuk utama terjadinya kesewenang-wenangan (abuse of power) dan pelanggaran hak asasi manusia (Packer, 1968; Lipsky, 2010). Praperadilan di Indonesia, sebagaimana dicatat banyak ahli hukum acara pidana, bersifat ex-post facto (setelah kejadian) dan sering kali lambat serta formalistis untuk memulihkan kerugian akibat penggeledahan yang salah.

3.      Restrukturisasi Agraria: Menguji Independensi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA)

Keberanian melakukan penataan ulang struktur agraria yang timpang di Indonesia kembali diuji melalui pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) pada Senin, 21 September 2026, terjadi kesepakatan penting antara Baleg DPR dan Pemerintah untuk mengubah nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA) (Parlementaria DPR RI, 2026c).

Perubahan nomenklatur yang dilaporkan oleh Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan dan Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri ini menempatkan LPRA sebagai lembaga eksekutif yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Parlementaria DPR RI, 2026c). Iman Sukri menegaskan mandat lembaga ini:

"Penguatan kelembagaan reforma agraria melalui pembentukan lembaga penyelenggaraan reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan kewenangan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian konflik agraria." (Ahmad Iman Sukri, dikutip dalam Parlementaria DPR RI, 2026c).

Secara teoritis, meletakkan badan eksekutor reforma agraria langsung di bawah Presiden merupakan langkah progresif. Berdasarkan teori agrarian political economy, konflik agraria di negara berkembang umumnya bersifat lintas-sektoral yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, hingga aparat keamanan (Peluso & Lund, 2011). Lembaga tingkat kementerian atau komite ad-hoc tanpa komando langsung dari kepala negara kerap kali mandul ketika berhadapan dengan ego sektoral dan oligarki pemilik konsesi lahan skala besar.

Namun, efektivitas LPRA tidak ditentukan oleh keindahan nomenklaturnya, melainkan oleh keberanian politiknya (political will). Definisi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan penentuan "subjek reforma agraria" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan 7 RUU tersebut harus benar-benar menyasar masyarakat adat, petani gurem, dan buruh tani yang tidak memiliki tanah (landless farmers). Jangan sampai LPRA yang bertanggung jawab kepada Presiden justru menjadi instrumen baru bagi legalisasi sertifikasi tanah secara masif tanpa membagikan ulang (redistribution) lahan-lahan eks-HGU dan konsesi tambang yang telantar kepada masyarakat lokal.

4.      Membongkar Belenggu Kolonial dalam RUU Sisdiknas: Menagih Kesetaraan bagi Penghayat Kepercayaan

Pendidikan adalah arena di mana ideologi negara dibentuk, diwariskan, atau didekonstruksi. Dalam RDPU Komisi X DPR RI bersama Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) dan berbagai elemen masyarakat, Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana melontarkan otokritik yang tajam terhadap RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Bonnie menilai bahwa dalam menyusun hukum pendidikan, Indonesia masih terjebak dalam mentalitas dan pola pikir kolonial Hindia Belanda (Parlementaria DPR RI, 2026d).

Politisi dan sejarawan tersebut menunjuk pada perlakuan hukum terhadap para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selama berpuluh-puluh tahun sejak Indonesia merdeka kerap diabaikan atau hanya ditempatkan sebagai peninggalan "budaya/adat", merujuk pada pola regulasi kolonial seperti Reglement 1818 dan Regeringsreglement 1854 (Parlementaria DPR RI, 2026d). Bonnie menegaskan:

"Kalau kita mempelajari riwayat negeri ini, mengatur pendidikan, khususnya tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu tidak ada bedanya sejak zaman kolonial sampai hari ini... Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, tidak ada bedanya kita dengan penjajah Belanda dalam menempatkan atau melihat komunitas masyarakat penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Padahal hari ini yang penting juga harus kita ingat adalah mendekolonisasi undang-undang pendidikan kita." (Bonnie Triyana, dikutip dalam Parlementaria DPR RI, 2026d).

Kritik Bonnie berpijak pada fakta bahwa hak pendidikan penganut kepercayaan selama ini sering kali dialokasikan di bagian "Penjelasan" atau aturan turunan, bukan dimaktubkan secara eksplisit dalam batang tubuh (main text) undang-undang (Parlementaria DPR RI, 2026d). Dalam teori dekolonisasi pendidikan (educational decolonization), peminggiran terhadap identitas lokal dan minoritas spiritual merupakan bentuk epistemic violence (kekerasan epistemik) yang diwariskan oleh tatanan kolonial untuk memilah-milah warga negara berdasarkan kategorisasi yang dibuat oleh penguasa (Spivak, 1988; Fanon, 1963).

RUU Sisdiknas yang baru tidak boleh lagi bersikap setengah hati. Memasukkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penghayat kepercayaan secara eksplisit di dalam batang tubuh UU Sisdiknas—bersama dengan kepastian layanan guru agama kepercayaan—adalah syarat mutlak untuk membuktikan bahwa negara ini telah benar-benar merdeka dari bias sektarian dan kolonialisme hukum.

5.      Menagih Akuntabilitas Pagu Rp1,26 Triliun: KIP Kuliah di Antara Kuantitas dan Mutu

Dialektika pendidikan nasional bergeser dari ranah ideologis ke ranah teknokrasi anggaran dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Fraksi Partai Gerindra melalui anggotanya, Ruby Chairani Syiffadia, menyetujui tambahan pagu anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp1,267 triliun untuk memperluas sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada TA 2027 (Parlementaria DPR RI, 2026e).

Meski demikian, Ruby memberikan catatan kritis bahwa perluasan kuantitas penerima KIP Kuliah tidak boleh mengorbankan mutu pendidikan tinggi dan harus berpatokan pada basis data yang valid (Parlementaria DPR RI, 2026e). Ruby menekankan:

"Kami juga perlu menekankan, pasti bukan semata-mata penambahan anggaran tetapi penempatan sasaran, kejelasan indikator kinerja dan dampaknya terhadap mutu pendidikan tinggi... Sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar dapat diterjemahkan menjadi peningkatan akses, mutu pendidikan, kualitas SDM, dan manfaat riset bagi masyarakat." (Ruby Chairani Syiffadia, dikutip dalam Parlementaria DPR RI, 2026e).

Sorotan ini merefleksikan problem klasik dalam tata kelola bantuan sosial pendidikan di Indonesia: ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berujung pada inclusion error (orang kaya menerima bantuan) dan exclusion error (mahasiswa miskin justru terdepak).

Secara teoritis, pendanaan pendidikan tinggi berbasis bantuan langsung (student aid) menggunakan konsep human capital investment (Schultz, 1961). Tambahan anggaran sebesar Rp1,267 triliun tersebut tidak boleh hanya diserap untuk mengejar target statistik angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi semata. Tanpa diimbangi oleh peningkatkan fasilitas laboratorium, kualitas dosen, dan relevansi kurikulum riset dengan kebutuhan industri, KIP Kuliah hanya akan melahirkan lulusan sarjana berpendidikan tinggi yang menambah deretan pengangguran terdidik (educated unemployment).

6.      Redefinisional Anggaran Pendidikan: Mengapa Bantuan Pendidikan Bukan Bantuan Sosial?

Masih dalam forum Raker Komisi X DPR RI bersama Mendiktisaintek, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, mengangkat persoalan konseptual yang sangat mendasar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ledia mendesak agar bantuan pendidikan dikeluarkan dari kategori/nomenklatur Bantuan Sosial (Bansos) dan diberi tempat khusus sebagai Anggaran Fungsi Pendidikan (Parlementaria DPR RI, 2026f).

Ledia menegaskan argumen konstitusionalnya:

"Karena bantuan pendidikan itu menurut Fraksi PKS bukan bantuan sosial. Dia harus menjadi nomenklatur sendiri... Jadi dari 20 persen APBN itu memang sudah menjadi anggaran fungsi pendidikan yang harus dialokasikan secara khusus pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi." (Ledia Hanifa Amaliah, dikutip dalam Parlementaria DPR RI, 2026f).

Gagasan Ledia ini memiliki bobot filosofis hukum publik yang sangat kuat. Bantuan Sosial dalam doktrin keuangan negara bersifat karitatif (charity), cadangan, dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kemampuan fiskal pendek serta ketersediaan program darurat. Sebaliknya, pendidikan adalah constitutional right (hak konstitusional) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945, di mana negara wajib mengalokasikan minimal 20 persen APBN secara khusus untuk menyelenggarakannya (Komandoko, 2008).

Ketika bantuan pendidikan—seperti Beasiswa atau KIP—dimasukkan ke dalam rezim anggaran Bansos, terjadi penyempitan makna: seolah-olah pendidikan adalah "kedermawanan" atau "sedekah" negara kepada warga miskin, bukan "kewajiban" negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Penataan ulang nomenklatur ini sangat krusial untuk mencegah politisasi anggaran pendidikan menjelang kontestasi politik, di mana bantuan pendidikan sering kali diklaim sebagai "kebaikan hati" rezim yang sedang berkuasa, alih-alih pelaksanaan mandat konstitusi.

7.      Retorika vs Realita: Janji Janji Pendidikan Gratis Prabowo Subianto

Puncak dari seluruh dialektika kebijakan pendidikan ini bermuara pada komitmen politik tingkat tertinggi. Dalam keterangan tertulis yang dirilis oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pada Senin, 21 September 2026, Presiden Prabowo Subianto ditegaskan kembali komitmennya untuk menggratiskan sekolah negeri dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) (Presiden Republik Indonesia, 2026).

Seskab Teddy menyampaikan arahan Presiden yang sebelumnya diutarakan pada HUT ke-28 PAN:

"Setiap anak Indonesia, dari keluarga dan latar belakang apa pun, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan yang sama untuk membangun masa depannya... Memperbaiki sekolah serta fasilitas pendidikan yang rusak, agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan layak... Karena masa depan Indonesia dimulai dari ruang-ruang kelas hari ini." (Teddy Indra Wijaya, dikutip dalam Presiden Republik Indonesia, 2026).

Di atas kertas, visi Presiden Prabowo mengenai pendidikan negeri gratis total serta perbaikan masif infrastruktur sekolah dan peningkatan gaji guru adalah sebuah cetak biru (blueprint) idealis yang patut diapresiasi. Namun, kita dituntut untuk bersikap kritis terhadap kalkulasi anggaran (fiscal feasibility) dari janji manis politik tersebut.

Berdasarkan analisis ekonomi politik, mewujudkan pendidikan gratis dari SD hingga PTN di negara berskala besar seperti Indonesia membutuhkan biaya yang amat fantastis. Dalam situasi fiskal yang dibebani oleh pembayaran bunga utang negara, porsi anggaran untuk program-program strategis nasional lainnya (seperti Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan Infrastruktur), ruang fiskal untuk menanggung unit cost pendidikan tinggi negeri secara gratis di seluruh Indonesia akan sangat tertekan.

Di sinilah letak paradoksnya. Jika janji "pendidikan gratis" dieksekusi tanpa diikuti oleh kenaikan drastis pada total belanja negara untuk fungsi pendidikan, ada risiko fatal yang mengintai: penurunan kualitas layanan pendidikan itu sendiri (quality degradation). Kampus-kampus PTN yang dilarang memungut UKT (Uang Kuliah Tunggal) dari mahasiswa berpotensi mengalami krisis operasional apabila dana kompensasi (subsidies) dari APBN terlambat disalurkan atau nilainya di bawah standar operasional minimum. Lebih lanjut, keberadaan sekolah swasta yang menampung jutaan anak-anak miskin di daerah pinggiran sering kali luput dari skema "pendidikan gratis" yang hanya berfokus pada sekolah dan kampus negeri.

Analisis Sintesis: Menuju Reformasi Tata Kelola dan Kebijakan Publik yang Berkeadilan

Jika kita merajut ketujuh narasi di atas ke dalam satu helai permadani analisis sosial-politik, akan terlihat sebuah benang merah yang saling bertaut: krisis konsistensi antara desain normatif kebijakan dengan eksekusi di lapangan.

Isu Kebijakan	Nomenklatur & Lembaga Terkait	Potensi Anomali / Kerawanan	Solusi Strategis Berkelanjutan
Barang Rampasan Negara	RUU Perampasan Aset / Komisi III DPR	Penyalahgunaan aset sitaan oleh oknum aparat penegak hukum (pribadi/operasional).	Pembentukan sistem pelacakan aset digital terbuka & lembaga pengelola aset independen.
Hukum Acara Pidana	UU No. 20/2025 (KUHAP) / MK	Hegemoni Polri atas PPNS & diskresi penggeledahan tanpa izin yang berpotensi abuse of power.	Penguatan mekanisme pengawasan yudisial awal (prior judicial approval) & kebebasan teknis PPNS.
Kelembagaan Agraria	RUU Pengaturan Reforma Agraria / Baleg	LPRA rawan terjebak pada bagi-bagi sertifikat tanpa redistribusi tanah konflik secara riil.	Mandat penindakan tegas atas pemegang HGU telantar & transparansi peta redistribusi tanah.
Inklusivitas Pendidikan	RUU Sisdiknas / Komisi X DPR	Diskriminasi struktural warisan kolonial terhadap kelompok penganut kepercayaan.	Penegasan pemenuhan hak pendidikan penghayat dalam batang tubuh UU Sisdiknas.
Bantuan Perguruan Tinggi	KIP Kuliah / Kemendiktisaintek	Ketidaktepatan sasaran (data cacat) & pengabaian terhadap luaran (outcome) mutu riset.	Integrasi basis data kependudukan tunggal & evaluasi berkala dampak akademik mahasiswa.
Struktur APBN	Anggaran Pendidikan 20% / PKS	Penggabungan bantuan pendidikan dalam skema Bansos yang mendegradasi hak konstitusional.	Rekonstruksi nomenklatur APBN: Bantuan Pendidikan murni Anggaran Fungsi Pendidikan.
Janji Pendidikan Gratis	Kebijakan Presiden / Seskab	Risk of fiscal deficit, penurunan mutu operasional PTN, dan pengabaian sekolah swasta.	Pemetaan alokasi APBN yang rasional, penyesuaian unit cost riil, & prioritas swasta miskin.

 

Negara tidak boleh dikelola dengan gaya pemadam kebakaran (firefighting governance) yang hanya merespons isu ketika keresahan publik memuncak di media sosial. Reformasi hukum pada RUU Perampasan Aset dan KUHAP 2025 harus menjunjung tinggi martabat hak asasi manusia serta transparansi radikal. Pembentukan LPRA di bawah Presiden harus mampu menjadi jawaban atas ketimpangan penguasaan lahan yang telah memicu konfrontasi sosial selama bertahun-tahun.

Sementara itu, di bidang pendidikan, pemerintah wajib menyelaraskan antara janji politik dengan realitas anggaran tanpa mengorbankan mutu dan prinsip kesetaraan bagi seluruh anak bangsa—termasuk kelompok marginal dan penganut kepercayaan lokal.

Kesimpulan dan Refleksi Akhir

Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari lancarnya proses pemilu atau megahnya gedung-gedung pemerintahan, melainkan dari sejauh mana kebijakan publik dirancang secara jujur, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Ketika aparat hukum masih tergiur menggunakan mobil rampasan untuk kepentingan pribadi, ketika penyidikan hukum masih menyisakan celah kesewenang-wenangan diskresi, ketika penganut kepercayaan masih harus berjuang mendapatkan kolom agama dan guru di sekolah, serta ketika janji pendidikan gratis masih dibayangi oleh ketidakpastian anggaran—di situlah kita disadarkan bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas masih panjang dan berliku.

Tugas seluruh elemen, seperti wartawan, akademisi, dan elemen masyarakat sipil lainnya adalah untuk terus menjaga nalar kritis, mengawal setiap pembahasan undang-undang, serta menagih janji-janji penguasa. Karena pada akhirnya, negara ini didirikan bukan untuk melayani kepentingan segelintir elite politik dan aparat penegak hukum, melainkan untuk melayani seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara adil, bermartabat, dan setara.*

Daftar Pustaka

Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Harvard University Press.

Fanon, F. (1963). The wretched of the earth. Grove Press.

Komandoko, G. (2008). UUD 1945 dan Perubahannya. Pustaka Widyatama.

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.

Packer, H. L. (1968). The limits of the criminal sanction. Stanford University Press.

Parlementaria DPR RI. (2026a, September 21). Pengelolaan barang rampasan aset harus transparan dan berbasis risiko. Sekretariat Jenderal DPR RI. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Pengelolaan-Barang-Rampasan-Aset-Harus-Transparan-dan-Berbasis-Risiko-69358

Parlementaria DPR RI. (2026b, September 21). DPR tegaskan ketentuan KUHAP 2025 tetap menjamin keterpaduan penegakan hukum. Sekretariat Jenderal DPR RI. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Tegaskan-Ketentuan-KUHAP-2025-Tetap-Menjamin-Keterpaduan-Penegakan-Hukum-69368

Parlementaria DPR RI. (2026c, September 21). Perkuat kelembagaan reforma agraria, Baleg DPR sepakat BRAN jadi LPRA. Sekretariat Jenderal DPR RI. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Perkuat-Kelembagaan-Reforma-Agraria-Baleg-DPR-Sepakat-BRAN-Jadi-LPRA-69369

Parlementaria DPR RI. (2026d, September 21). Bonnie Triyana: RUU Sisdiknas harus bebas dari mentalitas kolonial. Sekretariat Jenderal DPR RI. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Bonnie-Triyana-RUU-Sisdiknas-Harus-Bebas-dari-Mentalitas-Kolonial-69371

Parlementaria DPR RI. (2026e, September 21). Tambahan anggaran KIP Kuliah harus berdampak pada mutu pendidikan. Sekretariat Jenderal DPR RI. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Tambahan-Anggaran-KIP-Kuliah-Harus-Berdampak-pada-Mutu-Pendidikan-69372

Parlementaria DPR RI. (2026f, September 21). Ledia Hanifa: Anggaran pendidikan harus dialokasikan sesuai fungsi. Sekretariat Jenderal DPR RI. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Ledia-Hanifa-Anggaran-Pendidikan-Harus-Dialokasikan-Sesuai-Fungsi-69365

Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. Journal of Peasant Studies, 38(4), 667-681. https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692

Presiden Republik Indonesia. (2026, September 21). Seskab Teddy: Presiden Prabowo tegaskan komitmen pendidikan negeri gratis dari SD hingga perguruan tinggi. Sekretariat Kabinet RI. https://presidenri.go.id/berita-lainnya/seskab-teddy-presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-pendidikan-negeri-gratis-dari-sd-hingga-perguruan-tinggi/

Rose, C. (2020). International anti-corruption law and the asset recovery framework. Oxford University Press.

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American Economic Review, 51(1), 1-17.

Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), Marxism and the Interpretation of Culture (pp. 271-313). University of Illinois Press.

(Silahudin, Pemerhati Sosial Politik)