MENJUAL HARAPAN — Rencana peningkatan kuota program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi 400.000 rumah tangga pada tahun anggaran 2027 terancam terhambat oleh persoalan klasik tata kelola pemerintahan: kekakuan administrasi data desil . Parlemen mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengutamakan kondisi riil masyarakat penerima manfaat melalui verifikasi faktual di lapangan alih-alih terpaku pada indikator statistik yang kerap tak sinkron dengan realitas ekonomi warga . Peringatan keras ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita , dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026) . Kritik Parlemen: Desil Menghambat Hak Masyarakat Dalam pandangannya, Ratna menggarisbawahi bahwa efektivitas penyaluran bantuan listrik gratis di daerah pemilihan selama ini sangat ditentukan oleh keterbukaan proses survei langsung . Penggunaan batasan desil ekonomi yang ketat dan tidak...
Berbagi setetes info, menuai pengetahuan