Menjual-Harapan

JAKARTA , MENJUAL HARAPAN — Di tengah akselerasi teknologi yang melesat tanpa jeda dan penuh ketidakpastian, Indonesia kini berada di persimpangan jalan dalam menentukan nasib kedaulatan digitalnya . Menanggapi urgensi tersebut, Komisi I DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) harus didesain sebagai fondasi utama sekaligus payung hukum tertinggi tata kelola digital nasional di masa depan . Sinyal kuat ini mengemuka setelah Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah dalam agenda Pembicaraan Tingkat I RUU KKS di Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026) . Regulasi ini disepakati bukan sekadar tameng perlindungan sistem elektronik biasa, melainkan instrumen eksistensial bagi pertahanan negara . Kedaulatan Digital Sejajar dengan Kedaulatan Negara Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, memperingatkan pemerintah mengenai risiko fatal jika Indonesia terlambat membentengi ruang sibernya . Belajar dari dinamika global, ...

JAKARTA , MENJUAL HARAPAN – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen evaluasi pendidikan nasional dinilai perlu dirombak total agar tidak terjebak pada standardisasi yang kaku. Pemerintah didesak untuk mengalihkan fokus evaluasi dari sekadar menambah beban mata pelajaran, menuju pemetaan potensi anak melalui integrasi tes minat bakat serta kecerdasan emosional ( Emotional Quotient /EQ) sejak dini. Langkah ini dinilai krusial agar proses peminatan jurusan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) berjalan efektif, sekaligus mengakhiri beban kurikulum yang memaksa siswa mempelajari materi akademis yang tidak relevan dengan masa depan mereka. Seruan restrukturisasi sistem evaluasi tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Selain masalah relevansi materi, My Esti mengingatkan bahwa cetak biru TKA w...

JAKARTA , MENJUAL HARAPAN – Perjanjian kemitraan ekonomi internasional kerap diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi menjanjikan perluasan pasar ekspor, namun di sisi lain berisiko menjadi pintu masuk yang mematikan bagi industri domestik jika tidak dibarengi dengan proteksi yang matang . Kekhawatiran nyata ini membayangi pembahasan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada ( Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement / ICA-CEPA) . Pemerintah kini dituntut untuk menaruh perhatian ekstra agar liberalisasi pasar ini tidak justru menggilas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri manufaktur nasional yang saat ini posisinya masih rentan . Lampu kuning tersebut dinyalakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026) . Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan negara maju seperti Kanada wajib disertai dengan kebi...