Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN  – Ketimpangan kualitas pendidikan tinggi antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan serius bagi pemerataan pembangunan SDM nasional . Jika tidak ditangani secara sistematis, ketimpangan ini tak hanya memicu brain drain dari daerah, tetapi juga memicu laju urbanisasi yang kian membebani kota-kota besar . Merespons persoalan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando , menegaskan pentingnya memperkuat peran strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di kawasan daerah . Pernyataan ini disampaikannya seusai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Makassar , Sulawesi Selatan , Jumat (24/7/2026) . Menurut politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, LLDIKTI merupakan ujung tombak dalam melakukan pembinaan, pendampingan, hingga akselerasi peningkatan akreditasi perguruan tinggi swasta maupun daerah . "LLDIKTI ini jangan diabaikan, karena yang akan membantu atau mengakreditasi sekolah-sekolah di daerah itu, ter...

MENJUAL HARAPAN  – Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali menuntut pendekatan khusus. Selain berfungsi sebagai pendorong roda perekonomian dan ketahanan pangan, alokasi anggaran dari pusat ini dinilai harus mampu membentengi keberadaan desa adat—pilar utama yang selama ini menjaga harmoni sosial, budaya, sekaligus menopang industri pariwisata Pulau Dewata . Isu strategis tersebut menjadi sorotan utama dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (24/7/2026) . Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa transfer anggaran langsung ke rekening desa membawa konsekuensi besar terkait efektivitas dan tata kelola . Kehadiran Dana Desa, menurutnya, tidak boleh sekadar menjadi angka statistik pembangunan fisik, melainkan harus menyentuh akar kesejahteraan masyarakat lokal . "Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan, tetapi juga harus mampu memperkuat peran desa adat yang menjadi bagian penti...

MENJUAL HARAPAN – Agenda transisi energi menuju pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti LPG 3 kilogram bersubsidi kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi XII DPR RI, Andi Muzakkir Aqil, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dalam setiap kebijakan energi baru. Dalam kunjungan kerja reses ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Surabaya, Rabu (22/7/2026), Andi menekankan perlunya regulasi yang matang sebelum program konversi dijalankan. “Kami masih menunggu bagaimana mekanisme penyalurannya, bagaimana tahapan peralihannya, dan yang paling penting bagaimana jaminan keamanannya bagi masyarakat,” ujarnya sebagaimana dikutip dpr.go.id (23/7/2026). Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi LPG nasional mencapai 8,5 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 1,8–1,9 juta ton. Akibatnya, 75–80 persen kebutuhan LPG masih bergantung pada impor, dengan devisa yang terkuras...

Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN   - DALAM  upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggulirkan kebijakan baru yang mewajibkan setiap anggota melaporkan kegiatan reses melalui aplikasi pelaporan daring. Langkah ini digadang sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju parlemen yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Akan tetapi, di balik semangat reformasi tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mendasar tentang efektivitas, keadilan, dan dampaknya terhadap kualitas representasi politik. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa aplikasi pelaporan sedang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Melalui sistem ini, setiap anggota wajib mengunggah dokumentasi kegiatan reses, termasuk bentuk kegiatan, lokasi, dan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat ((Kompas.id, 13/10/2025). Kewajiban ini telah diatur dalam Tata Tertib DPR dan akan diaw...