Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label rapat dengar pendapat (RDP)

Sorotan Parlemen Atas Raksasa Tambang: Antara Risiko Operasional, Beban Bisnis, dan Hak Sosial Warga

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara pada Selasa, 14 Juli 2026, bukan sekadar rapat evaluasi teknis operasional. Rapat ini merefleksikan bagaimana fungsi pengawasan parlemen bekerja di tengah pusaran industri ekstraktif skala nasional yang bernilai strategis bagi sirkulasi ekonomi dan hajat hidup orang banyak.   MENJUAL HARAPAN  — Komisi XII DPR RI menggelar evaluasi mendalam terhadap dua korporasi tambang raksasa yang beroperasi di Indonesia, yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) .  Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (14/7/2026) tersebut menyoroti tiga aspek fundamental yang saling berkelindan dalam tata kelola pemerintahan dan industri: jaminan keselamatan kerja dan keandalan fasilitas, kemandirian risiko bisnis korporasi tanpa membebani negara, serta pemenuhan keadilan sosial bagi masyarakat di sekita...

Retorika ‘Bebas Padam’ versus Realitas ‘Menyala Bergilir’: Menyoal Keadilan Energi di Luar Jawa

MENJUAL HARAPAN — Ruang Rapat Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, mendadak senyap ketika sebuah eufemisme baru dilemparkan ke udara. Di hadapan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo , frasa " menyala bergilir " hadir bukan sebagai lelucon, melainkan sebagai tamparan realitas atas klaim-klaim keberhasilan yang dinilai terlalu berpusat pada Pulau Jawa. Kamis, 2 Juli 2026, menjadi panggung konfrontasi antara angka-angka di atas kertas dengan jeritan harian masyarakat di daerah. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, PLN memaparkan laporan yang di atas kertas tampak impresif. Tiga agenda krusial dibahas: progres program listrik desa, ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional, serta realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam paparannya, Dirut PLN menegaskan bahwa sejak 21 Juni 2026, sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) berada dalam kondisi aman. Intervensi...