Langsung ke konten utama

MPR RI Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di Kampung Urumb Merauke

Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan di wilayah kampung local di Kp. Urumb Distrik Semangga Kab. Merauke – Papua Selatan (9/12/2025)


MENJUAL HARAPAN - Upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan terus dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI hingga ke wilayah kampung di Papua Selatan. Melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, MPR RI berupaya memastikan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi pedoman hidup masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial yang kian kompleks.

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ke-10 tersebut digelar pada Selasa, 9 Desember 2025, di Kampung Urumb, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini menghadirkan Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, H. Sulaeman L Hamzah, sebagai narasumber utama dalam dialog kebangsaan bersama masyarakat.

H. Sulaeman L. Hamzah, anggota MPR RI saat memaparkan materi   

Sekitar 150 peserta menghadiri kegiatan tersebut. Peserta terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga Kampung Urumb dan sekitarnya. Sejumlah perwakilan media lokal turut meliput jalannya kegiatan yang berlangsung dalam suasana terbuka dan partisipatif.

Dalam pemaparannya, H. Sulaeman L Hamzah menegaskan bahwa sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan merupakan amanat undang-undang yang melekat pada tugas konstitusional MPR RI. Menurutnya, pemahaman terhadap ideologi negara menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa, terutama di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta tantangan sosial yang semakin beragam.

Ia menekankan bahwa Pancasila memiliki peran strategis sebagai perekat bangsa yang majemuk. Indonesia, kata dia, adalah negara dengan keberagaman suku, adat, budaya, bahasa, dan agama yang sangat besar. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan nasional yang harus dirawat dan dikelola secara bijaksana agar tidak berkembang menjadi sumber konflik sosial.

“Pancasila hadir sebagai ideologi pemersatu. Nilai-nilainya mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar H. Sulaeman di hadapan peserta sosialisasi.

Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyampaikan pandangan dan pertanyaan terkait potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan adat dan budaya. Mereka menyoroti pentingnya peran Pancasila dalam meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, agar kemajemukan justru menjadi modal sosial bagi kemajuan Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, H. Sulaeman menjelaskan bahwa kelima sila dalam Pancasila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan nilai. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menurutnya, mengajarkan sikap toleransi antarumat beragama. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan kesetaraan derajat setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang suku, ras, maupun budaya.

Ia juga menyoroti sila Persatuan Indonesia yang menjadi landasan untuk mengatasi kepentingan sempit kelompok atau golongan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu demi menjaga keutuhan NKRI.

Selain itu, nilai demokrasi dan musyawarah sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila dinilai penting untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai. H. Sulaeman menegaskan bahwa dialog dan permufakatan harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan persoalan sosial, bukan kekerasan atau konflik terbuka.

Sila kelima Pancasila, lanjutnya, menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tersebut harus dirasakan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam perlakuan yang setara di hadapan hukum serta dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh Rumah Aspirasi H. Sulaeman L Hamzah bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Merauke. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Foto bersama usai kegiatan sosialisasi 4 pilar konsensus kebangsaan

Sejumlah peserta menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka menilai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan penting untuk memperkuat kesadaran ideologis masyarakat, khususnya di wilayah kampung yang kerap menghadapi tantangan sosial dan budaya yang khas.

Melalui kegiatan ini, MPR RI menegaskan komitmennya untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila dan Empat Pilar Kebangsaan di seluruh wilayah Indonesia. Sosialisasi hingga tingkat kampung diharapkan dapat menjadi benteng ideologis dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta meneguhkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (hm_267)

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya