Langsung ke konten utama

Tatang Sudrajat, Dosen USB YPKP Terpilih Jadi Ketua Umum IDoKPI




BANDUNG, MENJUAL HARAPAN - Bandung kembali mengukir sejarah dalam dinamika keilmuan pendidikan tinggi. Sabtu 9 Mei 2026, bertempat di Politeknik STIA LAN Bandung, para dosen kebijakan publik dari 114 perguruan tinggi se Indonesia, mendeklarasikan berdirinya Ikatan Dosen Kebijakan Publik Indonesia (IDoKPI).

Dalam forum itu, Dr. Tatang Sudrajat, yang pernah jadi Dekan FISIP Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung, secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IDoKPI, sekaligus sebagai formatur pengurus tahun 2026-2030.       

Menurut Tatang, latar belakang terbentuknya organisasi intelektual level nasional ini berkaitan dengan tuntutan terhadap peran aktif dosen kebijakan publik dalam merespon berbagai permasalahan publik. Hal ini termasuk dalam kaitan dengan beragam kebijakan pembangunan nasional pada berbagai bidang saat ini.



Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga sore ini, dihadiri oleh 195 dari 252 dosen anggota IDoKPI  secara luring dan daring ini, bersamaan dengan seminar nasional dan kongres. Di antara peserta terdapat 21 profesor, beberapa rektor, wakil rektor, dekan, direktur dan kaprodi dari PTN lintas kementerian/lembaga dan PTS dari Papua sampai Aceh.

Organisasi yang digagas awal tahun 2026 melalui pendirian Komite Pembentukan IDoKPI yang beranggotakan 20 dosen ini, menurut Tatang berjati diri profesional,  keilmuan, dan akademik. Wadah aktivitas ilmiah ini terbuka untuk semua dosen di berbagai area substantif keilmuan kebijakan publik yang beragam. Misalnya kebijakan di bidang pendidikan, lingkungan hidup, kepariwisataan, kependudukan, investasi, kemaritiman, dan kesehatan. Dengan lahirnya IDoKPI,  maka dosen kebijakan publik dituntut untuk lebih aktif dan kritis terhadap berbagai isu nasional dan daerah yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesi seminar nasional, menurut Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Nita Nurliawati, yang juga Wakil Direktur 2 Politeknik STIA LAN, juga dilaksanakan secara hibrid. Forum ilmiah ini menghadirkan 2 keynote speaker yaitu Prof. Dr. Budiman Rusli (UNPAD) dan Prof. Dr. Nuryanti Mustari (Universitas Muhammadiyah Makassar).

Selain itu, tampil sebagai narasumber, 6 orang pakar kebijakan publik, yaitu Dr. Syahruddin (Universitas Musamus Merauke), Dr. Syamsuddin Maldun (Universitas Bosowa Makassar), Dr. Ida Rochmawati (Universitas Tanjungpura Pontianak), Dr. Indra Kertati (Untag Semarang), Dr. Hendrikus T. Gedeona (Politeknik STIA LAN Bandung), dan Dr. Nur Hafni (Universitas Malikussaleh Aceh). Dengan berbagai perspektifnya, para pembicara memaparkan aspek historis, konseptual, empirikal dan dinamika kebijakan publik sebagai mata kuliah utama pada prodi administrasi publik, ilmu pemerintahan dan ilmu politik.



Dalam sambutannya, Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Dr. Muhammad Nur Afandi menyambut gembira terbentuknya IDoKPI sebagai wujud nyata kontribusi ilmuwan kebijakan publik bagi kemajuan bangsa dan negara. Di sela-sela seminar, Dr. Leo Agustino, Dekan FISIP Untirta Serang menyebut bahwa kegiatan ini bukan hanya memberi wawasan penting bagi dosen kebijakan publik atas pelbagai fenomena pembangunan nasional tetapi juga membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya kolaborasi antardosen kebijakan publik se Indonesia.

Harapan dosen FISIP Universitas Pattimura Ambon Maluku, Jhon TMS Timisela, M.Si., agar organisasi yang baru terbentuk ini terus berkembang secara aktif, solid dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional melalui rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Dr. Yusie Fitria, dosen FISIP Untag Samarinda menegaskan bahwa wadah keilmuan ini sangat penting untuk berbagi gagasan, pengalaman dan inovasi yang bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat dan dunia akademik. Dr. Dyah Bayu Framesti dari Politeknik Pajajaran ICB Bandung menyebut bahwa kegiatan ini bukan hanya menjadi ruang diskusi ilmiah, tetapi juga wadah strategis untuk merumuskan kontribusi nyata para akademisi dalam menjawab dinamika pemerintahan dan pembangunan nasional.

Peserta dari Denpasar Bali yang juga Dekan FISIP Universitas Mahendradatta, Ni Putu Ari Setiawati, M.Si. berharap agar IDoKPI menjadi garda terdepan dalam peningkatan kapasitas intelektual dan sinergi kebijakan untuk kemajuan bangsa. Dalam pandangan Syarkawi, MAP., dosen FISIP Universitas Terbuka, dunia akademik tidak boleh jadi penonton dalam dinamika kebijakan publik nasional. Harus tampil sebagai kekuatan intelektual yang kritis, independen dan berani mengawal arah kebijakan negara agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

Dr. Titin Rohayatin, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unjani Cimahi berpesan agar asosiasi ini dapat tampil secara netral dan independen, tidak bermuatan politis dan pesanan dari individu, kelompok ataupun golongan. Dr. Ismanudin, Dekan FISIP Universitas Wiralodra Indramayu, berharap agar wadah para intelektual kebijakan publik ini dapat berperan  sinergis, kolaboratif dan adaptif untuk mengatasi permasalahan pemerintahan dan tantangan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan makin kompleks.



Sesi kongres yang berlangsung seru dan dinamis, membahas dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan garis besar program kerja IDoKPI empat tahun ke depan. Sesi ini menampilkan enam orang narasumber, yaitu Dr. Ayuning Budiati dari FISIP Untirta Serang, Dr. Hengky Pattimukay dari FISIP Universitas Pattimura Ambon, Dr. Henny Aprianty, Dekan FISIP Universitas Prof. Dr. Hazairin Bengkulu, Dr. Muhammad Firzah, Kaprodi Administrasi Publik Institut STIAMI Jakarta, Denny Hernawan, MA dari FISIP Universitas Djuanda Bogor dan Dr. Yayat Rukayat, Direktur Pascasarjana Universitas Nurtanio Bandung. Di akhir acara, beberapa dekan menandatangani naskah kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi. (*S_267)




Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Final Liga Champions UEFA: PSG Taklukkan Arsenal Lewat Drama Adu Penalti

MENJUAL HARAPAN – Arena Puskas, Budapest , Minggu (31/5/2026) dini hari WIB, menjadi saksi bisu pecahnya kebuntuan panjang Paris Saint-Germain (PSG) di kancah Eropa. Dalam laga final Liga Champions 2025-2026 yang menguras emosi, raksasa Prancis tersebut akhirnya sukses mengangkat trofi "Si Kuping Besar" setelah menundukkan perlawanan sengit Arsenal lewat drama adu penalti yang menegangkan. Bagi Arsenal, malam ini adalah mimpi yang tertunda. The Gunners sejatinya memulai laga dengan sempurna. Belum genap lima menit peluit dibunyikan, pendukung Arsenal sudah bergemuruh. Kai Havertz , dengan ketenangan kelas dunia, berhasil membungkam pertahanan PSG dan membuka keunggulan. Gol cepat tersebut seolah menjadi sinyal bahwa trofi Liga Champions akan segera mendarat di London Utara. Hingga turun minum, disiplin taktik Arsenal mampu meredam setiap upaya serangan dari lini depan PSG. Namun, sepak bola adalah permainan dua babak, dan PSG tidak berniat pulang dengan tangan hampa. Memas...

Dukung Kebutuhan Rakyat, Komisi V Prioritaskan Penguatan Program BSPS

MENJUAL HARAPAN – Wakil Ketua Komisi V DPR RI , Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan dukungannya terhadap penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI pada Selasa (26/5/2026) . Andi menilai bahwa BSPS merupakan program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi kebutuhan masyarakat . Ia juga mengapresiasi kenaikan target penyediaan rumah dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit, serta menyatakan kesiapan Komisi V untuk mendukung peningkatan target tersebut hingga mencapai dua juta unit di masa mendatang . Terkait anggaran, ia berharap penyerapan dana Kementerian PKP dapat berjalan optimal hingga akhir tahun untuk mengurangi deviasi negatif . Selain fokus pada BSPS, Andi juga mendorong optimalisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diperuntukkan bagi institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi . Dalam rapat tersebut, ia turut menyoroti perlunya ...