Langsung ke konten utama

H. Sulaeman L Hamzah: Pancasila Harus Hadir dalam Kebijakan Pangan

  

Sambutan Wakil Bupati Kab. Merauke, Provinsi Papua Selatan di acara kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan untuk tenaga penyuluh pertanian di Kab. Merauke (9/12/2025) 

MENJULAN HARAPAN - Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kembali digelar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman ideologi dan nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Aula Rumah Aspirasi H. Sulaeman L Hamzah, Jalan Noari, Kelurahan Karang Indah, Merauke.

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ke-9 tersebut menghadirkan Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, H. Sulaeman L Hamzah, sebagai narasumber utama. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari tenaga penyuluh pertanian, petani, serta perwakilan media lokal di Merauke.

H. Sulaeman L. Hamzah memberikan sambutan dan pemaparan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dihubungkan dengan swasembada pangan bidang pertanian 

Dalam sambutannya, H. Sulaeman L Hamzah menegaskan bahwa tugas sosialisasi Empat Pilar—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, pemahaman ideologi kebangsaan harus dibumikan dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ia menekankan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai doktrin normatif, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pangan dan pertanian. “Nilai keadilan sosial harus benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat kecil,” ujarnya.

Forum sosialisasi berlangsung dialogis. Sejumlah peserta menyampaikan pandangan kritis terkait kondisi sektor pangan nasional, terutama kebijakan impor pangan yang dinilai kerap merugikan petani lokal ketika musim panen tiba. Isu ketimpangan akses lahan dan perlindungan terhadap petani kecil juga menjadi sorotan utama.

Menanggapi hal tersebut, H. Sulaeman menjelaskan bahwa kedaulatan pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan nasional. Ia menyebut, ketergantungan terhadap impor pangan menunjukkan masih lemahnya sistem pangan nasional yang belum sepenuhnya berpihak pada potensi dan kekuatan lokal.

Peserta Sosialisasi 4 Pilar Konsesnsus Kebangsaan (9/12/2025)

Selain soal impor, peserta juga mengangkat persoalan peran perempuan dalam sektor pertanian yang dinilai masih kurang mendapatkan perhatian kebijakan. Di sejumlah daerah, perempuan justru menjadi penggerak utama produksi pangan, namun sering terpinggirkan dalam akses lahan, modal, dan pelatihan.

Sulaeman menegaskan bahwa penghormatan terhadap peran perempuan sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Menurutnya, kebijakan pangan harus responsif gender agar pembangunan berjalan inklusif dan berkeadilan.

Diskusi juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian dan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlanjutan pangan. Dalam perspektif Empat Pilar Kebangsaan, menjaga lingkungan hidup dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional negara.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya kelompok petani dan penyuluh pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional.

Penyelenggaraan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Rumah Aspirasi H. Sulaeman L Hamzah bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat jembatan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.

Foto bersama usai acara kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Konsensus Kebangsaan (9/12/2025)

Para peserta menyambut positif kegiatan tersebut karena dinilai memberikan ruang dialog yang terbuka dan substansial. Mereka berharap sosialisasi Empat Pilar tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak pada kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Melalui kegiatan ini, MPR RI menegaskan komitmennya untuk terus membumikan nilai-nilai kebangsaan di daerah, khususnya di Papua Selatan. Diharapkan, pengamalan Pancasila dan Empat Pilar Kebangsaan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan pangan, dan persatuan bangsa. (HM_267)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPK dan Paradoks Penindakan

Oleh Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung SETIAP kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), publik menyambutnya dengan gegap gempita. Nama pejabat publik terpampang di media, jumlah uang yang disita pun menjadi sorotan, dan masyarakat kembali berharap bahwa korupsi akan berkurang. Akan tetapi, harapan itu cepat pudar ketika OTT berikutnya terjadi lagi di lembaga berbeda, dengan pola yang sama. OTT seolah menjadi ritual penindakan yang berulang, bukan alat pencegahan yang efektif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah KPK telah terjebak dalam peran sebagai algojo hukum semata? Memang, penindakan penting, namun jika tidak diimbangi dengan strategi pencegahan dan perubahan perilaku birokrasi, maka KPK hanya menjadi pemadam kebakaran yang datang setelah api membakar semuanya. Korupsi terus berulang, dan OTT menjadi tontonan yang kehilangan daya cegah. Dalam satu tahun terakhir, KPK telah melakukan lebih ...

Bhayangkara FC Berhasil Kalahkan Tuan Rumah Malut United

  MENJUAL HARAPAN - Bhayangkara FC tandang ke markas Malut United, dan menciptakan kejutan mengalahkan tuan rumah dengan skor gol akhir 2-1. L aga pekan ke-19 BRI Super League musim 2025-2026 ini langsung digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (31/1/2026). M alut United sebagai tim yang berada di papan atas pada duel dengan Bhayangkara FC yang berada di papan tengah, tampak kesulitan mengembangkan permainannya. S ebaliknya, Bhayangkara FC justru mendikte tuan rumah. S erangan demi serangan yang diperagakan Malut United, buntu saat berhadapan dengan hadangan para pemain Bhayangkara FC. Baca juga:  Persis Solo Tumbang di Kandang Sendiri Lawan Persib Bandung B hayangkara FC dengan taktik yang diperagakan melalui serangkaian serangannya, berhasil membobol gawang kiper Malut United pada menit ke-22. Gol keunggulan sementara Bhayangkara FC dicetak oleh Moussa Sidibe. T uan rumah tertingal 0-1, berusaha menyamakan kedudukan dengan serangkaian serangan dari berbagai lini,...

Pemprov Jabar Targetkan Pelunasan Utang Rp 629 Miliar Awal Februari

BANDUNG , MENJUAL HARAPAN   –  Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kewajiban pembayaran utang kepada kontraktor senilai Rp 629 miliar akan segera dituntaskan. Proses pencairan dilakukan bertahap setelah seluruh kegiatan yang masuk kategori tunda bayar  melewati pemeriksaan ketat oleh Inspektorat. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pembayaran tidak bisa langsung dilakukan sejak awal Januari karena setiap pekerjaan harus diverifikasi terlebih dahulu. Audit dilakukan terhadap kegiatan di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kesesuaian administrasi maupun teknis. “Kenapa tidak langsung dibayarkan? Karena harus di-review dulu. Kegiatannya tersebar di tujuh OPD dan yang melakukan review adalah Inspektorat,” jelas Herman. Ia menambahkan, Gubernur Jawa Barat menekankan agar pembayaran dilakukan secara akuntabel, sesuai volume dan spesifikasi kontrak. Herman menyebutkan, proses audit kini mendekati tahap akhir dan pencairan m...