Sambutan Wakil Bupati Kab. Merauke, Provinsi Papua Selatan di acara kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan untuk tenaga penyuluh pertanian di Kab. Merauke (9/12/2025)
MENJULAN HARAPAN - Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kembali digelar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman ideologi dan nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Aula Rumah Aspirasi H. Sulaeman L Hamzah, Jalan Noari, Kelurahan Karang Indah, Merauke.
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ke-9 tersebut menghadirkan Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, H. Sulaeman L Hamzah, sebagai narasumber utama. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari tenaga penyuluh pertanian, petani, serta perwakilan media lokal di Merauke.
| H. Sulaeman L. Hamzah memberikan sambutan dan pemaparan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dihubungkan dengan swasembada pangan bidang pertanian |
Dalam sambutannya, H. Sulaeman L Hamzah menegaskan bahwa tugas sosialisasi Empat Pilar—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, pemahaman ideologi kebangsaan harus dibumikan dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ia menekankan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai doktrin normatif, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pangan dan pertanian. “Nilai keadilan sosial harus benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat kecil,” ujarnya.
Forum sosialisasi berlangsung dialogis. Sejumlah peserta menyampaikan pandangan kritis terkait kondisi sektor pangan nasional, terutama kebijakan impor pangan yang dinilai kerap merugikan petani lokal ketika musim panen tiba. Isu ketimpangan akses lahan dan perlindungan terhadap petani kecil juga menjadi sorotan utama.
Menanggapi hal tersebut, H. Sulaeman menjelaskan bahwa kedaulatan pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan nasional. Ia menyebut, ketergantungan terhadap impor pangan menunjukkan masih lemahnya sistem pangan nasional yang belum sepenuhnya berpihak pada potensi dan kekuatan lokal.
| Peserta Sosialisasi 4 Pilar Konsesnsus Kebangsaan (9/12/2025) |
Selain soal impor, peserta juga mengangkat persoalan peran perempuan dalam sektor pertanian yang dinilai masih kurang mendapatkan perhatian kebijakan. Di sejumlah daerah, perempuan justru menjadi penggerak utama produksi pangan, namun sering terpinggirkan dalam akses lahan, modal, dan pelatihan.
Sulaeman menegaskan bahwa penghormatan terhadap peran perempuan sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Menurutnya, kebijakan pangan harus responsif gender agar pembangunan berjalan inklusif dan berkeadilan.
Diskusi juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian dan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlanjutan pangan. Dalam perspektif Empat Pilar Kebangsaan, menjaga lingkungan hidup dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional negara.
Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya kelompok petani dan penyuluh pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional.
Penyelenggaraan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Rumah Aspirasi H. Sulaeman L Hamzah bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat jembatan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.
| Foto bersama usai acara kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Konsensus Kebangsaan (9/12/2025) |
Para peserta menyambut positif kegiatan tersebut karena dinilai memberikan ruang dialog yang terbuka dan substansial. Mereka berharap sosialisasi Empat Pilar tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak pada kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Melalui kegiatan ini, MPR RI menegaskan komitmennya untuk terus membumikan nilai-nilai kebangsaan di daerah, khususnya di Papua Selatan. Diharapkan, pengamalan Pancasila dan Empat Pilar Kebangsaan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan pangan, dan persatuan bangsa. (HM_267)
Komentar