H. Sulaeman L Hamzah: Pancasila Harus Hadir dalam Kebijakan Pangan

Sambutan Wakil Bupati Kab. Merauke, Provinsi Papua Selatan di acara kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan untuk tenaga penyuluh pertanian di Kab. Merauke (9/12/2025)

MENJULAN HARAPAN - Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kembali digelar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman ideologi dan nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Aula Rumah Aspirasi H. Sulaeman L Hamzah, Jalan Noari, Kelurahan Karang Indah, Merauke.

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ke-9 tersebut menghadirkan Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, H. Sulaeman L Hamzah, sebagai narasumber utama. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari tenaga penyuluh pertanian, petani, serta perwakilan media lokal di Merauke.

H. Sulaeman L. Hamzah memberikan sambutan dan pemaparan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dihubungkan dengan swasembada pangan bidang pertanian

Dalam sambutannya, H. Sulaeman L Hamzah menegaskan bahwa tugas sosialisasi Empat Pilar—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, pemahaman ideologi kebangsaan harus dibumikan dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ia menekankan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai doktrin normatif, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pangan dan pertanian. “Nilai keadilan sosial harus benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat kecil,” ujarnya.

Forum sosialisasi berlangsung dialogis. Sejumlah peserta menyampaikan pandangan kritis terkait kondisi sektor pangan nasional, terutama kebijakan impor pangan yang dinilai kerap merugikan petani lokal ketika musim panen tiba. Isu ketimpangan akses lahan dan perlindungan terhadap petani kecil juga menjadi sorotan utama.

Menanggapi hal tersebut, H. Sulaeman menjelaskan bahwa kedaulatan pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan nasional. Ia menyebut, ketergantungan terhadap impor pangan menunjukkan masih lemahnya sistem pangan nasional yang belum sepenuhnya berpihak pada potensi dan kekuatan lokal.

Peserta Sosialisasi 4 Pilar Konsesnsus Kebangsaan (9/12/2025)

Selain soal impor, peserta juga mengangkat persoalan peran perempuan dalam sektor pertanian yang dinilai masih kurang mendapatkan perhatian kebijakan. Di sejumlah daerah, perempuan justru menjadi penggerak utama produksi pangan, namun sering terpinggirkan dalam akses lahan, modal, dan pelatihan.

Sulaeman menegaskan bahwa penghormatan terhadap peran perempuan sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Menurutnya, kebijakan pangan harus responsif gender agar pembangunan berjalan inklusif dan berkeadilan.

Diskusi juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian dan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlanjutan pangan. Dalam perspektif Empat Pilar Kebangsaan, menjaga lingkungan hidup dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional negara.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya kelompok petani dan penyuluh pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional.

Penyelenggaraan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Rumah Aspirasi H. Sulaeman L Hamzah bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat jembatan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.

Foto bersama usai acara kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Konsensus Kebangsaan (9/12/2025)

Para peserta menyambut positif kegiatan tersebut karena dinilai memberikan ruang dialog yang terbuka dan substansial. Mereka berharap sosialisasi Empat Pilar tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak pada kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Melalui kegiatan ini, MPR RI menegaskan komitmennya untuk terus membumikan nilai-nilai kebangsaan di daerah, khususnya di Papua Selatan. Diharapkan, pengamalan Pancasila dan Empat Pilar Kebangsaan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan pangan, dan persatuan bangsa. (HM_267)

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini