Sengkarut Data Statistik Nasional & Ancaman Turun Kelas Masyarakat Menengah

 

MENJUAL HARAPAN — Komisi X DPR RI melempar kritik keras terhadap efektivitas dan akurasi sistem pendataan sosial-ekonomi yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (17/9/2026), para legislator Senayan membongkar berbagai temuan memprihatinkan.

Mulai dari fenomena merosotnya ekonomi kelas menengah hingga kasus kekeliruan fatal klasifikasi desil warga miskin, akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai mendesak untuk dievaluasi total demi keadilan publik.

1.   Fenomena Middle Class Squeeze: Negara Wajib Turun Tangan Selamatkan Kelas Menengah

Anggota Panja RUU Statistik Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyoroti tajam fenomena middle class squeeze—tekanan ekonomi hebat yang menghimpit kelompok masyarakat kelas menengah. Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, diperkirakan sebanyak 10 juta jiwa masyarakat kelas menengah di Indonesia telah mengalami penurunan kelas ekonomi.

Bonnie menekankan bahwa kelompok masyarakat ini berada di posisi yang amat rentan (subsisten). Mereka tidak tergolong miskin secara kaku, tetapi juga belum aman secara finansial. Begitu diterpa guncangan ekonomi seperti PHK, krisis, atau musibah keluarga, posisi mereka langsung jatuh ke bawah garis kemiskinan.

"Tujuh tahun terakhir sekitar 10 juta kelas menengah itu turun kelas. Kalau dia kena goncangan krisis, musibah, atau PHK, ya akan benar-benar miskin. Ini terjadi fenomena middle class squeeze, dan mestinya harus ada intervensi negara," tegas Bonnie sebagaimana dikutip dpr.go.id (18/9/2026).

Lebih jauh, Bonnie meminta BPS agar tidak keliru dalam mengolah variabel data dan menafsirkan mentalitas masyarakat. Ia menolak anggapan simplistis yang menilai warga selalu 'bermental peminta-minta' bantuan.

"Kalau masalah desil, saya pikir masyarakat punya rasa malu. Kalau tidak terpaksa, mereka tidak akan minta desilnya turun. Jangan buru-buru menyalahkan mentalitas masyarakat. BPS harus bekerja dengan pendekatan moral agar data akurat dan presisi," pungkasnya.

 

2.   Kasus "Pak Timbul" Tukang Becak Desil 9: Peringatan Keras Pengolahan "Dapur" DTSEN

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyoroti dampak nyata dari ketidakakuratan pengolahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap nasib rakyat kecil. DTSEN yang mengintegrasikan Regsosek, DTKS, hingga data P3KE seharusnya menjadi rujukan utama kebijakan publik, khususnya jaminan akses pendidikan.

Esti mengibaratkan BPS sebagai "dapur" pengolah data. Jika BPS ceroboh dalam meramu data, akibatnya bisa "meracuni" efektivitas kebijakan pemerintah di lapangan.

Guna memperjelas masalah tersebut, Esti mengungkap kasus nyata yang dialami seorang warga Kulon Progo bernama Pak Timbul. Meski bekerja sebagai tukang becak, Pak Timbul secara absurd terdata masuk ke dalam Desil 9 (kategori masyarakat sangat mampu). Akibat kekeliruan data ini, akses anak Pak Timbul untuk memperoleh bantuan pendidikan perguruan tinggi sempat terancam.

"Kasihan kalau harus menunggu sampai tiga bulan untuk sanggah, padahal mereka butuh beras, apalagi yang mau kuliah dan kampusnya sudah mau tutup. BPS perlu pemutakhiran data yang cepat, responsif, serta menyediakan mekanisme sanggah yang tidak berbelit," ujar Legislator asal DIY.

3. BPS Didesak Libatkan Aparat Desa untuk Pangkas Human Error Pendataan

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, mendorong BPS untuk memperkuat strategi pemutakhiran data secara transparan serta menekan human error oleh petugas pencatat lapangan.

Karmila membeberkan bahwa kekeliruan penetapan desil tidak hanya merugikan warga miskin yang luput dari jaring pengaman, tetapi juga membuat sasaran bantuan salah alamat ke kelompok mampu. Untuk mengatasinya, ia mendesak BPS mengoptimalkan kolaborasi dan sinkronisasi data bersama aparat desa.

"Error itu pasti ada, termasuk human error petugas di lapangan. Karena itu BPS harus bekerja totalitas dengan aparat desa. Para aparat desa ini mengerti kondisi riil warganya sehingga dapat membantu transparansi informasi," ungkap Karmila.

Karmila juga mengingatkan BPS untuk memasifkan sosialisasi mengenai prosedur mandiri pemutakhiran data. Masyarakat yang mendapati ketidaksesuaian desil kini dapat mengajukan perbaikan secara langsung melalui portal resmi dengan melampirkan bukti foto rumah dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Catatan Kritis Kebijakan & Impasse Data Sosial-Ekonomi Nasional

Rangkaian temuan dan kritik yang dilontarkan oleh para anggota Panja RUU Statistik Komisi X DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kulon Progo membuka tabir persoalan fundamental dalam tata kelola data pembangunan nasional. Dari ketiga berita di atas, terdapat tiga benang merah utama yang menjadi perhatian serius:

1.   Erosi Kesejahteraan dan Kerapuhan Kelas Menengah (Middle Class Squeeze)

Fenomena kemerosotan sekitar 10 juta jiwa masyarakat kelas menengah menjadi kelompok rentan menunjukkan bahwa guncangan ekonomi pasca-pandemi dan inflasi biaya hidup nyata terjadi. Kelompok ini berada di "zona abu-abu"—tidak tersentuh bantuan sosial kemiskinan ekstrem, namun tidak memiliki ketahanan finansial saat menghadapi PHK atau krisis. Intervensi negara tidak lagi bisa berfokus semata pada kemiskinan absolut, melainkan wajib memperluas jaring pengaman sosial untuk mencegah kemerosotan kelas menengah.

2.   Dampak Fatal Akurasi Data terhadap Hak Dasar Rakyat

Kasus "Pak Timbul"—seorang tukang becak yang masuk dalam Desil 9—menjadi bukti nyata betapa jurang antara Realitas Lapangan dan Data Administratif masih amat lebar. Ketika pengolahan data tunggal (DTSEN) di tingkat BPS alpa atau mengalami human error, imbasnya tidak sekadar berupa angka statistik yang keliru, melainkan hilangnya hak dasar rakyat kecil atas pendidikan dan jaminan hidup yang layak.

3.   Urgennya Reformasi Pendataan: Responsif, Inklusif, dan Berbasis Komunitas

BPS dituntut tidak bekerja seperti menara gading. Integrasi data tunggal harus diimbangi dengan:

a.    Responsivitas Tinggi: Mekanisme sanggah dan pemutakhiran data tidak boleh birokratis atau memakan waktu berbulan-bulan di saat kebutuhan masyarakat bersifat mendesak.

b.    Kolaborasi Tingkat Tapak: Mendorong keterlibatan aktif aparat desa/kelurahan yang lebih memahami kondisi riil sosio-ekonomi warganya.

c.    Pendekatan Humanis: Menghilangkan stigma stereotip terhadap masyarakat yang mengajukan penyesuaian desil.

Kesimpulan

Pembahasan RUU Statistik di DPR RI harus dijadikan momentum krusial untuk mentransformasi BPS dan sistem perdataan nasional. Akurasi data sosial-ekonomi bukan sekadar urusan teknis administrasi, melainkan pondasi utama bagi terciptanya keadilan sosial dan ketepatan intervensi negara. Tanpa data yang presisi dan responsif, setiap kebijakan publik yang dirancang pemerintah berisiko salah sasaran dan melukai rasa keadilan masyarakat. (***_267)

Sumber Berita:

1.   dpr.go.id “Bonnie Triyana: Negara Wajib Intervensi Hadapi Fenomena Middle Class Squeeze” (diakses dan direkonstruksi, 19/9/2026

2.   dpr.go.id “My Esti: Akurasi DTSEN Tentukan Ketepatan Kebijakan dan Bantuan” (diakses dan direkonstruksi, 19/9/2026)

3.   dpr.go.id “Karmila Sari Dorong BPS Perkuat Akurasi Data DTSEN” (diakses dan direkonstruksi, 19/9/2026)