MENJUAL
HARAPAN – Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum krusial
untuk merefleksikan kembali makna keadilan sosial yang sesungguhnya. Anggota
Komisi IV DPR RI, Slamet, menegaskan bahwa pengejawantahan Sila Kelima Pancasila—Keadilan
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—tidak akan pernah terwujud tanpa adanya
pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan secara merata.
Menurut Slamet, Indonesia saat ini masih
dihadapkan pada ketimpangan akses pangan yang mencolok. Berdasarkan
data nasional tahun 2025, prevalensi angka ketidakcukupan konsumsi pangan
berada di angka 7,89 persen. Namun,
angka rata-rata nasional ini justru menyembunyikan realitas pahit yang terjadi
di wilayah Indonesia Timur, di mana kondisinya jauh lebih memprihatinkan.
Anatomi Ketimpangan Pangan
Regional
Kesenjangan pemenuhan hak pangan dan rendahnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di beberapa provinsi di Indonesia Timur menjadi alarm keras bagi kebijakan logistik dan distribusi nasional. Angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan capaian IKP di wilayah-wilayah tersebut tercatat sangat mengkhawatirkan:
Papua Tengah: Angka ketidakcukupan konsumsi pangan mencapai 32,30 persen dengan IKP berada di level 41,6.
Maluku: Angka ketidakcukupan konsumsi pangan menyentuh 30,54 persen dengan IKP sebesar 57,17.
Papua Pegunungan: Angka ketidakcukupan konsumsi pangan berada di angka 28,72 persen dengan IKP terendah, yaitu 31,9.
Maluku Utara: Angka ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 27,83 persen dengan IKP 58,27.
Papua: Angka ketidakcukupan konsumsi pangan mencapai 26,11 persen dengan IKP 57,4.
"Tingginya angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan rendahnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di sejumlah provinsi di Indonesia Timur menunjukkan bahwa akses pangan yang adil dan merata masih menjadi tantangan besar," ujar Slamet dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Senin (1/6/2026).
Dari perspektif sosial-ekonomi, Slamet menggarisbawahi bahwa karut-marut persoalan pangan di kawasan timur bukan lagi sekadar masalah produktivitas atau kuantitas produksi. Masalah mendasarnya terletak pada hambatan aksesibilitas, buruknya rantai distribusi, serta lemahnya daya beli atau kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan bergizi.
Beras sentrisme dan Jebakan Kerentanan Pangan
Sebagai politisi dari Fraksi PKS, Slamet mengkritisi kebijakan pangan nasional yang cenderung bias komoditas tunggal. Salah satu akar penyebab rapuhnya ketahanan pangan di Indonesia Timur adalah tingginya ketergantungan masyarakat pada beras.
Padahal secara historis, masyarakat Indonesia Timur memiliki kekayaan agrobiodiversitas dan kearifan lokal yang sangat kaya. Selama ratusan tahun, sumber pangan utama dan penopang hidup mereka secara turun-temurun adalah pangan lokal seperti sagu, talas, umbi-umbian, dan pisang.
Ketika pola konsumsi masyarakat dipaksa beralih dan bertumpu pada beras, daerah-daerah ini menjadi sangat rentan. Wilayah Indonesia Timur seketika mendadak rapuh terhadap gangguan jalur distribusi laut serta tingginya biaya logistik, yang hingga kini masih menjadi momok bagi perekonomian wilayah timur.
Strategi Solutif: Gerakan Kembali ke Pangan Nenek Moyang
Guna mengatasi ketimpangan ini, Slamet mendorong pemerintah untuk menginisiasi dan menghidupkan kembali gerakan "Kembali ke Pangan Nenek Moyang". Ia menegaskan perlunya dekonstruksi cara pandang masyarakat terhadap pangan lokal.
"Pangan lokal bukan makanan kelas dua, tetapi sumber ketahanan pangan yang telah terbukti menopang kehidupan masyarakat secara turun-temurun," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa semangat Pancasila sejatinya mengajarkan keadilan, yang mencakup keadilan dalam pembangunan sektor pertanian dan pangan dengan menghargai potensi serta kearifan lokal masing-masing daerah. Oleh sebab itu, diversifikasi dan pengembangan pangan lokal berbasis wilayah harus diintegrasikan sebagai pilar utama dalam strategi nasional untuk menurunkan angka ketidakcukupan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan bangsa. (*Sjs_267)
Baca juga:
Ketika Rupiah Menjadi Bayangan Dolar
Ketika Garuda Mencari Lima Bulunya yang Hilang
Komentar