KPK Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi Perizinan WNA di Bali

MENJUAL HARAPAN – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), mendapat dukungan sekaligus dorongan agar penyidikan tidak berhenti pada penggeledahan semata.

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, meminta KPK memperluas penyelidikan dengan memeriksa seluruh pejabat imigrasi yang terkait dalam proses penerbitan visa maupun izin tinggal di Bali. Menurutnya, dugaan penyimpangan di sektor keimigrasian tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Bali.

“KPK tidak boleh hanya berhenti pada penggeledahan. Pemeriksaan harus diperluas kepada pejabat-pejabat imigrasi yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan visa dan izin tinggal,” ujar Parta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai pengusutan perkara harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap aktor-aktor yang diduga terlibat dalam praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan keimigrasian.

Diduga Berkaitan dengan Berbagai Kejahatan Transnasional

Parta mengaitkan dugaan penyimpangan keimigrasian dengan sejumlah persoalan yang selama ini melibatkan warga negara asing di Bali. Mulai dari keberadaan tenaga kerja asing ilegal, penyalahgunaan visa dan izin tinggal, perusahaan cangkang, investasi fiktif, praktik nominee, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pencucian uang, perjudian daring, dan jaringan narkotika internasional.

Menurutnya, penyalahgunaan visa serta praktik nominee menjadi persoalan yang paling serius karena berdampak langsung terhadap masyarakat lokal.

“Daya rusaknya sangat tinggi. Dampaknya terlihat pada alih fungsi lahan, maraknya tenaga kerja asing ilegal, hingga keterlibatan warga negara asing dalam usaha-usaha skala kecil yang selama ini menjadi ruang ekonomi masyarakat lokal,” katanya.

Bali Jadi Titik Strategis Pengawasan Keimigrasian

Sebagai salah satu pintu gerbang utama Indonesia bagi wisatawan mancanegara, Bali dinilai memiliki tingkat kerawanan yang tinggi apabila pengawasan keimigrasian tidak berjalan optimal.

Parta mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 Bali menerima sekitar 6,9 juta wisatawan mancanegara dengan lebih dari 15 juta perlintasan internasional. Dalam periode yang sama diterbitkan sekitar 53.428 izin tinggal keimigrasian dan 28 ribu paspor, dengan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai sekitar Rp1,5 triliun.

Besarnya jumlah izin tinggal yang diterbitkan, menurut dia, harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun praktik koruptif.

“Persoalan ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Banyak pengajuan izin tinggal dilakukan oleh orang asing yang tinggal, bekerja, dan berinvestasi di Bali,” ujarnya.

Soroti Dugaan Penyalahgunaan Visa dan Praktik Nominee

Selain menyoroti dugaan korupsi dalam penerbitan izin tinggal, Parta juga menyinggung praktik penyalahgunaan visa kunjungan yang diduga digunakan untuk bekerja atau menjalankan usaha di Indonesia.

Ia menyebut terdapat sejumlah kasus WNA yang masuk menggunakan visa kunjungan, namun kemudian menjalankan aktivitas profesional maupun bisnis yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mendorong munculnya praktik nominee, yakni penggunaan nama warga negara Indonesia untuk kepentingan investasi asing yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

“Praktik nominee berpotensi menjadi pintu masuk peredaran dana hasil berbagai tindak kejahatan. Dampaknya juga terlihat pada kenaikan harga tanah yang semakin menyulitkan masyarakat lokal untuk memiliki lahan di daerahnya sendiri,” katanya.

KPK Diminta Periksa Pihak Swasta

Parta menegaskan bahwa pengusutan perkara tidak boleh hanya menyasar aparat pemerintah. Menurutnya, pihak swasta yang diduga menjadi perantara atau fasilitator dalam pengurusan visa dan izin tinggal juga perlu diperiksa.

“Pengurusan visa dan izin tinggal pada umumnya melibatkan jasa perantara. Karena itu, seluruh pihak yang diduga berperan dalam penerbitan KITAS maupun izin tinggal yang bermasalah harus diperiksa,” tegasnya.

Ia meminta KPK menelusuri secara menyeluruh jaringan yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut agar kasus dapat diungkap hingga ke akar permasalahan.

Desak Reformasi Sistem Keimigrasian

Lebih jauh, Parta menilai dugaan praktik jual beli izin tinggal bukan persoalan baru. Menurutnya, berbagai keluhan terkait kemudahan maupun kesulitan pengurusan dokumen keimigrasian yang berujung pada dugaan transaksi ilegal telah lama beredar di masyarakat.

Karena itu, ia mendorong reformasi menyeluruh dalam tata kelola keimigrasian sekaligus penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Korupsi di sektor keimigrasian tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengancam kondisi sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat Bali. Karena itu, kasus ini harus diusut tuntas,” pungkasnya. (**_267)

Sumber: Parlementaria DPR RI "Jangan Hanya Geledah Kantor, KPK Harus Periksa Seluruh Pejabab Imigrasi Ngurah Rai Bali" (diakses, 22/6/2026)

Ikuti berita lainnya disini