Dua Puluh Dua Desa Hilang Akibat Banjir dan Longsor di Sumatera, Aceh Paling Parah

MENJUAL HARAPAN — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 22 desa lenyap akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Aceh menjadi provinsi dengan dampak terberat, disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Data kami menunjukkan total ada 22 desa yang hilang. Di Aceh sebanyak 13 desa tersapu, di Sumatera Utara 8 desa, dan di Sumatra Barat 1 desa,” ujar Tito saat memberikan keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12).

Selain desa yang hilang, tercatat 1.580 kantor desa terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Angka tertinggi berada di Aceh dengan 1.455 kantor desa, kemudian Sumatra Utara 93, dan Sumatra Barat 32. Kondisi ini membuat pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal.

Pemerintah pusat memastikan langkah cepat penanganan. Tito menyebut Kemendagri telah menurunkan sembilan tim untuk membantu warga mengurus dokumen kependudukan yang hilang, seperti Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, hingga akta kematian.

Selain itu, sekitar 1.054 Praja IPDN akan diterjunkan mulai 3 Januari 2026 untuk membantu pemulihan di daerah terdampak paling parah, yakni Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Mereka akan bertugas selama satu bulan penuh.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski desa-desa terdampak bencana mengalami kerusakan parah. (Sh_267)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini