Menjaga Keutuhan Negeri dengan Kepala Dingin

MENJUAL HARAPAN - Empat pulau di antara perbatasan Aceh dan Sumatera Utara menjadi perbincangan hangat masyarakat. Keputusan pemerintah pusat yang menetapkan keempat pulau sebagai bagian Sumut menimbulkan keresahan, khususnya di Aceh. Bukan semata karena soal batas wilayah, melainkan karena nilai simbolik dan historis yang melekat erat pada tanah tersebut.

Bagi masyarakat Aceh, tanah dan wilayah bukan sekadar entitas administratif. Ia bagian dari kehormatan, sejarah perjuangan, bahkan harga diri kolektif. Terlebih Aceh adalah daerah yang memiliki status istimewa, hasil dari sejarah panjang konflik dan perdamaian yang diperoleh dengan pengorbanan besar.

Dalam suasana ini, kita perlu kembali mengedepankan musyawarah. Pemerintah pusat dan daerah seharusnya duduk bersama dalam semangat ukhuwah dan persaudaraan kebangsaan, bukan sekadar berpegang pada garis koordinat. Pendekatan empati, dialog terbuka, dan partisipatif harus menjadi jalan utama.

Konflik batas wilayah adalah ujian bagi semangat kita dalam menjaga keutuhan bangsa. Bukan soal siapa yang menang, tetapi bagaimana menghadirkan solusi yang adil, bermartabat, dan maslahat. Menjadi tugas kita semua untuk menjaga negeri ini agar tidak terpecah oleh sekat administratif, apalagi emosi sesaat. Saatnya bicara dengan kepala dingin, hati tenang, dan semangat kebangsaan. (S-267)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesan RUU Perampasan Aset, Menata Hak Publik

Oleh Silahudin SALAH satu poin krusial tuntutan unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025 yang lalu, adalah soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini, memang sudah jauh-jauh hari diusulkan pemerintah, namun tampaknya masih belum menjadi prioritas prolegnas. Di tengah meningkatnya tuntutan publik seperti dalam 17+8 tuntutan rakyat, RUU ini menjadi salah satu poin tuntutannya yang harus dijawab sungguh-sungguh oleh pemerintah dan DPR. RUU Perampasan Aset dalam tuntutan tersebut diberi tenggang waktu target penyelesaaiannya dalam kurun waktu satu tahun, paling lambat 31 Agustus 2026 (Kompas.id, 3/9/2025). RUU Perampasan Aset, tentu merupakan bagian integral yang menjanjikan reformasi struktural dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Selama ini, aset hasil kejahatan, terutama korupsi dan kejahatan ekonomi, tidak jelas rimbanya. RUU ini tampak visioner dimana menawarkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, sebuah pendekatan yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan ...

Baca selengkapnya

MENTERTAWAKAN NEGERI INI

Oleh: Silahudin MENJUAL HARAPAN - Mentertawakan negeri ini bukan karena kita tak cinta. Justru karena cinta itu terlalu dalam, hingga luka-lukanya tak bisa lagi ditangisi. Maka tawa menjadi pelipur, menjadi peluru, menjadi peluit panjang di tengah pertandingan yang tak pernah adil. Negeri ini, seperti panggung sandiwara, di mana aktor utamanya tak pernah lulus audisi nurani. Di ruang-ruang kekuasaan, kita menyaksikan para pemimpin berdialog dengan teleprompter, bukan dengan hati. Mereka bicara tentang rakyat, tapi tak pernah menyapa rakyat. Mereka bicara tentang pembangunan, tapi tak pernah membangun kepercayaan. Maka kita tertawa, bukan karena lucu, tapi karena getir yang terlalu lama dipendam. Pendidikan, katanya, adalah jalan keluar. Tapi di negeri ini, sekolah adalah lorong panjang menuju penghapusan imajinasi. Anak-anak diajari menghafal, bukan memahami. Mereka diuji untuk patuh, bukan untuk berpikir. Guru-guru digaji dengan janji, sementara kurikulum berganti seperti musim, tanpa...

Baca selengkapnya

Menjadi Wakil Rakyat Tidak Hanya Terpilih, Tapi Teruji

MENJUAL HARAPAN - Pemilihan umum merupakan gerbang masuk menuju ruang representasi, tetapi bukan jaminan bahwa seseorang telah siap menjadi wakil rakyat. Terpilih adalah pengakuan elektoral, sementara teruji adalah proses etis dan reflektif yang berlangsung sepanjang masa jabatan. Dalam konteks DPRD, menjadi wakil rakyat yang teruji berarti menjalankan fungsi kelembagaan dengan integritas, keberpihakan, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap keputusan. Demokrasi lokal membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya hadir secara politik, tetapi juga secara moral. Seperti dikemukakan oleh Max Weber (1919), “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan ambisi.” Maka, keterpilihan harus diikuti dengan proses pembuktian: apakah wakil rakyat mampu menjaga etika, mendengar publik, dan berpihak pada keadilan. Fungsi DPRD mencakup legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya menuntut kapasitas analitis, keberanian politik, dan komitmen etis. Ter...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini