Langsung ke konten utama

Sekolah Rusak Akibat Bencana Jadi Fokus Revitalisasi 2026


MENJUAL HARAPAN – Pemerintah memastikan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam akan menjadi prioritas utama dalam program revitalisasi pendidikan tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa langkah ini difokuskan pada wilayah Aceh serta sejumlah provinsi di Sumatera yang paling terdampak.

“Sekolah-sekolah yang rusak berat akan kami dahulukan dalam alokasi dana revitalisasi,” ujar Mu’ti dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, penanganan tidak bisa dilakukan dengan pola seragam. Ada bangunan sekolah yang rusak total sehingga harus direlokasi, sementara sebagian lainnya cukup diperbaiki melalui rehabilitasi. Skema revitalisasi mencakup pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, hingga perbaikan gedung yang masih layak digunakan.

Pemerintah telah mengumpulkan data kerusakan sekolah secara nasional sebagai dasar penyusunan anggaran. Dari laporan sementara, tercatat 54 sekolah tidak dapat beroperasi karena kerusakan berat, sebagian di antaranya hancur total. Daerah terdampak di Sumatra serta Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, masuk dalam daftar prioritas.

Sementara itu, Pemerintah Aceh menargetkan kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada 5 Januari 2026. Untuk sekolah yang sarana belajarnya rusak, pembelajaran akan dilakukan dengan metode alternatif, seperti diskusi dan berbagi pengalaman.

“Kami minta proses belajar tetap berjalan agar anak-anak kembali berada di lingkungan sekolah,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin. (s_267)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPK dan Paradoks Penindakan

Oleh Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung SETIAP kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), publik menyambutnya dengan gegap gempita. Nama pejabat publik terpampang di media, jumlah uang yang disita pun menjadi sorotan, dan masyarakat kembali berharap bahwa korupsi akan berkurang. Akan tetapi, harapan itu cepat pudar ketika OTT berikutnya terjadi lagi di lembaga berbeda, dengan pola yang sama. OTT seolah menjadi ritual penindakan yang berulang, bukan alat pencegahan yang efektif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah KPK telah terjebak dalam peran sebagai algojo hukum semata? Memang, penindakan penting, namun jika tidak diimbangi dengan strategi pencegahan dan perubahan perilaku birokrasi, maka KPK hanya menjadi pemadam kebakaran yang datang setelah api membakar semuanya. Korupsi terus berulang, dan OTT menjadi tontonan yang kehilangan daya cegah. Dalam satu tahun terakhir, KPK telah melakukan lebih ...

Bhayangkara FC Berhasil Kalahkan Tuan Rumah Malut United

  MENJUAL HARAPAN - Bhayangkara FC tandang ke markas Malut United, dan menciptakan kejutan mengalahkan tuan rumah dengan skor gol akhir 2-1. L aga pekan ke-19 BRI Super League musim 2025-2026 ini langsung digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (31/1/2026). M alut United sebagai tim yang berada di papan atas pada duel dengan Bhayangkara FC yang berada di papan tengah, tampak kesulitan mengembangkan permainannya. S ebaliknya, Bhayangkara FC justru mendikte tuan rumah. S erangan demi serangan yang diperagakan Malut United, buntu saat berhadapan dengan hadangan para pemain Bhayangkara FC. Baca juga:  Persis Solo Tumbang di Kandang Sendiri Lawan Persib Bandung B hayangkara FC dengan taktik yang diperagakan melalui serangkaian serangannya, berhasil membobol gawang kiper Malut United pada menit ke-22. Gol keunggulan sementara Bhayangkara FC dicetak oleh Moussa Sidibe. T uan rumah tertingal 0-1, berusaha menyamakan kedudukan dengan serangkaian serangan dari berbagai lini,...

Pemprov Jabar Targetkan Pelunasan Utang Rp 629 Miliar Awal Februari

BANDUNG , MENJUAL HARAPAN   –  Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kewajiban pembayaran utang kepada kontraktor senilai Rp 629 miliar akan segera dituntaskan. Proses pencairan dilakukan bertahap setelah seluruh kegiatan yang masuk kategori tunda bayar  melewati pemeriksaan ketat oleh Inspektorat. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pembayaran tidak bisa langsung dilakukan sejak awal Januari karena setiap pekerjaan harus diverifikasi terlebih dahulu. Audit dilakukan terhadap kegiatan di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kesesuaian administrasi maupun teknis. “Kenapa tidak langsung dibayarkan? Karena harus di-review dulu. Kegiatannya tersebar di tujuh OPD dan yang melakukan review adalah Inspektorat,” jelas Herman. Ia menambahkan, Gubernur Jawa Barat menekankan agar pembayaran dilakukan secara akuntabel, sesuai volume dan spesifikasi kontrak. Herman menyebutkan, proses audit kini mendekati tahap akhir dan pencairan m...