Sekolah Rusak Akibat Bencana Jadi Fokus Revitalisasi 2026

MENJUAL HARAPAN – Pemerintah memastikan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam akan menjadi prioritas utama dalam program revitalisasi pendidikan tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa langkah ini difokuskan pada wilayah Aceh serta sejumlah provinsi di Sumatera yang paling terdampak.

“Sekolah-sekolah yang rusak berat akan kami dahulukan dalam alokasi dana revitalisasi,” ujar Mu’ti dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, penanganan tidak bisa dilakukan dengan pola seragam. Ada bangunan sekolah yang rusak total sehingga harus direlokasi, sementara sebagian lainnya cukup diperbaiki melalui rehabilitasi. Skema revitalisasi mencakup pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, hingga perbaikan gedung yang masih layak digunakan.

Pemerintah telah mengumpulkan data kerusakan sekolah secara nasional sebagai dasar penyusunan anggaran. Dari laporan sementara, tercatat 54 sekolah tidak dapat beroperasi karena kerusakan berat, sebagian di antaranya hancur total. Daerah terdampak di Sumatra serta Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, masuk dalam daftar prioritas.

Sementara itu, Pemerintah Aceh menargetkan kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada 5 Januari 2026. Untuk sekolah yang sarana belajarnya rusak, pembelajaran akan dilakukan dengan metode alternatif, seperti diskusi dan berbagi pengalaman.

“Kami minta proses belajar tetap berjalan agar anak-anak kembali berada di lingkungan sekolah,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin. (s_267)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini