Langsung ke konten utama

Raja yang Tak Mau Turun Panggung

Ilustrasi foto (foto hasil tangkapan layar dari https:/fixabay.com)

Oleh Silahudin*)

MENJUAL HARAPAN - Di sebuah negeri yang gemar menabur pujian pada pemimpin, hiduplah seorang mantan raja yang pernah dielu-elukan karena membangun jalan, bendungan, dan mimpi. Ia telah turun tahta, namun bayangannya masih menggantung di langit kekuasaan. Ia tak lagi memegang tongkat komando, tapi suaranya masih menggema di ruang relawan, mengatur arah angin politik.

Raja itu kini berdiri di balik tirai, menunjuk panggung dan berkata, “Lanjutkan dua periode.” Ia menunjuk sang jenderal tua dan putra mahkota muda, seolah ingin memastikan bahwa panggung itu tetap miliknya, meski kursi sudah diduduki orang lain. Ia tak bicara sebagai rakyat biasa, melainkan sebagai dalang yang masih ingin mengatur lakon.

Ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah simfoni post-power syndrome yang dimainkan dengan irama ambisi. Sang mantan raja tak ingin dikenang sebagai bab dalam sejarah, ia ingin menjadi epilog yang menentukan akhir cerita. Ia tak rela panggung berubah warna, tak siap jika tepuk tangan berpindah ke aktor baru.

Kerakusan kekuasaan bukan hanya soal jabatan, tapi soal kendali. Ketika seorang mantan pemimpin masih ingin mengarahkan relawan, membisikkan strategi, dan menentukan arah politik, maka ia bukan sedang memberi nasihat—ia sedang membangun menara bayang-bayang. Menara tempat ia bisa melihat, mengatur, dan mengintervensi dari kejauhan.

Relawan pun berubah fungsi. Mereka bukan lagi suara rakyat, melainkan pasukan yang digerakkan untuk menjaga warisan kekuasaan. Mereka diminta tidak berpikir, hanya mengikuti. Demokrasi pun menjadi sandiwara, di mana pilihan sudah ditentukan sebelum panggung dibuka.

Sang jenderal tua yang kini duduk di kursi kekuasaan tampak kikuk. Ia ingin bekerja, bukan menjadi boneka. Tapi bayangan sang mantan raja terus membayanginya, seperti bayang-bayang pohon besar yang tak memberi ruang bagi tunas baru tumbuh.

Jika ini terus dibiarkan, negeri ini akan menjadi taman kekuasaan yang hanya ditanami satu jenis pohon: pohon keluarga. Rakyat hanya menjadi penonton yang diberi tiket gratis, tapi tak pernah diminta pendapat. Demokrasi menjadi parade, bukan proses.

Seharusnya, seorang mantan pemimpin tahu kapan harus diam. Seperti aktor yang tahu kapan harus turun panggung setelah tepuk tangan terakhir. Tapi di negeri ini, panggung tak pernah kosong. Selalu ada yang ingin kembali tampil, meski lakon sudah selesai.

Dan kita, sebagai rakyat, harus berani bertanya: apakah kita sedang menyaksikan kelanjutan visi, atau hanya ambisi yang dibungkus nostalgia? Apakah kita memilih pemimpin, atau hanya mewarisi bayang-bayang? 

Karena jika panggung politik hanya diisi oleh bayangan masa lalu, maka masa depan akan kehilangan cahaya.*


*) Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya