 |
| Serangan AS ke Venezuela (Foto hasil tangkapan layar dari https://www.kbknews.id/) |
MENJUAL HARAPAN - Sejarah hubungan internasional, baru saja mencatat tinta hitam yang paling kelam di awal tahun 2026. Tindakan pemerintahan Donald Trump yang menginstruksikan operasi militer untuk menangkap kepala negara berdaulat di tanahnya sendiri, bukan lagi sekadar kebijakan luar negeri yang keras, melainkan sebuah anarkisme global.
Apa yang terjadi di Caracas bukanlah sebuah pembebasan, melainkan "pembajakan kedaulatan" secara terang-terangan yang merobek paksa Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.
Narasi yang dibangun Washington sangatlah klasik: penegakan hukum terhadap narko-terorisme dan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, di balik tuduhan hukum tersebut, terdapat nafsu lama untuk mengamankan cadangan minyak terbesar di dunia.
Trump tidak sedang bertindak sebagai polisi dunia, melainkan sebagai eksekutor kepentingan korporasi yang menggunakan kekuatan militer untuk menata ulang pasar energi global sesuai kehendaknya.
Langkah ini menciptakan preseden yang mengerikan bagi ketertiban dunia. Jika hari ini seorang presiden AS bisa dengan bebas mengirim pasukan elit untuk menculik pemimpin negara lain tanpa mandat internasional, maka tidak ada satu pun negara di dunia ini yang benar-benar aman.
Kedaulatan, yang seharusnya menjadi tameng terakhir bagi negara bangsa, kini telah berubah menjadi konsep yang usang di bawah sepatu lars militer Amerika yang kembali menganut doktrin intervensionisme mentah.
Secara ekonomi, "pembajakan" ini menyandera rakyat Venezuela dalam penderitaan yang tak berujung. Blokade total yang menyertainya bukan hanya memutus urat nadi ekonomi negara tersebut, tetapi juga merupakan serangan terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar: hak untuk hidup tanpa ancaman kelaparan dan penyakit.
Sanksi ekonomi sebagai senjata pemusnah massal kini telah mencapai puncaknya, menciptakan krisis kemanusiaan sistematis yang ironisnya diklaim sebagai upaya penyelamatan.
Reaksi dunia yang terbelah, menunjukkan betapa berbahayanya langkah ini bagi persatuan global. Di satu sisi, ada kelompok yang bersorak atas jatuhnya seorang diktator, namun di sisi lain—seperti Brasil dan Meksiko—ada ketakutan yang sangat beralasan. Ketakutan ini bukan karena cinta mereka pada rezim Maduro, melainkan karena mereka menyadari bahwa hancurnya kedaulatan satu negara tetangga adalah ancaman eksistensial bagi semua negara di kawasan Amerika Latin.
Kita tidak boleh lupa bahwa stabilitas kawasan tidak pernah lahir dari laras senapan asing. Sejarah di Irak dan Libya telah memberikan pelajaran pahit bahwa menjatuhkan seorang pemimpin adalah perkara mudah, namun menangani kekacauan (chaos) yang muncul setelahnya adalah bencana panjang. Dengan memenggal struktur kekuasaan di Venezuela secara paksa, Trump telah membuka kotak Pandora yang berpotensi melahirkan perang saudara dan fragmentasi kekuasaan di tangan kartel-kartel bersenjata.
Eksploitasi sumber daya alam menjadi motif yang tak bisa disembunyikan dalam narasi "pembajakan" ini. Pernyataan-pernyataan mengenai pengambilalihan aset PDVSA oleh perusahaan multinasional AS menunjukkan bahwa ini adalah imperialisme abad ke-21 yang memakai topeng penegakan hukum.
Kedaulatan energi Venezuela dirampas untuk dijadikan alat tawar politik dalam persaingan hegemonik AS melawan pengaruh China dan Rusia di belahan bumi barat.
Secara kritis, kita harus mempertanyakan peran lembaga internasional yang kini tampak tak berdaya. Ketika PBB hanya mampu mengeluarkan kecaman tanpa tindakan nyata, kita sedang menuju era di mana "kekuatan adalah kebenaran" (might is right). Dunia sedang bertransformasi menjadi rimba raya di mana negara-negara kuat bisa mendefinisikan ulang hukum sesuai kepentingan mereka sendiri, sementara negara kecil hanya bisa pasrah menjadi bidak di atas papan catur geopolitik.
Hak asasi manusia yang diteriakkan dari Washington terdengar hambar di tengah deru mesin perang. Bagaimana mungkin hak asasi bisa ditegakkan dengan melanggar hak kolektif sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri? Ini adalah kontradiksi moral yang paling nyata.
Pembajakan kedaulatan ini pada akhirnya bukan tentang siapa yang memimpin di Caracas, melainkan tentang keruntuhan nilai-nilai yang seharusnya menjaga peradaban kita dari kebiadaban perang terbuka.
Karenannya, dunia harus menyadari bahwa membiarkan tindakan anarkis ini berlalu tanpa konsekuensi berarti memberikan cek kosong kepada tirani global. Venezuela hanyalah titik awal; jika standar ini diterima, maka tatanan dunia yang berbasis aturan telah berakhir.
Pembajakan kedaulatan ini adalah lonceng kematian bagi perdamaian dunia yang rapuh, dan sejarah akan mencatatnya sebagai kegagalan kolektif kemanusiaan dalam menjaga martabat bangsa-bangsa. (S_267)
Komentar