Oleh Silahudin
MENJUAL HARAPAN - Mencermati dinamika dan kondisi politik nasional saat ini, pernyataan dukungan Jokowi untuk "dua periode" bagi pasangan Prabowo-Gibran bukanlah sekadar optimisme prematur, melainkan sebuah manuver defensif yang strategis.
Oleh karena itu, dapat dibaca dari beberapa lapisan masalah yang perlu kita bongkar, yaitu pertama, "Separation of Interests". Mengapa Hanya Prabowo? Fenomena partai politik yang mulai menyuarakan dukungan dua periode hanya kepada Prabowo (tanpa menyebut Gibran) mencerminkan realitas realpolitik.
Kedua, kemandirian figur Prabowo sebagai Presiden petahana, memiliki instrumen kekuasaan penuh. Partai-partai melihat Prabowo sebagai pusat gravitasi baru.
Ketiga, Gibran sebagai "Beban" Politik. Bagi partai-partai mapan, Gibran sering kali dilihat sebagai representasi langsung dari pengaruh Jokowi.
Menghilangkan nama Gibran dalam narasi dua periode adalah cara halus partai-partai untuk "lepas kendali" dari bayang-bayang Jokowi dan mulai membangun relasi murni dengan Prabowo.
Kegelisahan Jokowi: Strategi Penyelamatan Diri
Dukungan Jokowi yang sangat vokal terhadap duet ini di saat pemerintahan baru berjalan kurang dari dua tahun menunjukkan adanya high-level anxiety (kecemasan tingkat tinggi).
Bisa jadi bagi Jokowi, keberadaan Gibran di kursi Wakil Presiden adalah "asuransi" agar kebijakan strategisnya (seperti IKN) tetap aman, dan keluarganya terlindungi dari potensi marginalisasi politik di masa depan.
Jika Gibran ditinggalkan oleh koalisi pada periode kedua (2029), maka pengaruh politik "Klan Jokowi" akan meredup seketika. Pernyataan Jokowi adalah upaya untuk mengunci komitmen partai-partai sejak dini agar tidak terjadi pembangkangan koalisi di tengah jalan.
Dampak terhadap Kepentingan Umum
Secara kritis, fokus pada diskursus "dua periode" di tahun kedua pemerintahan sangat merugikan masyarakat.
Pertama, distrkasi kebjakan. Energi pemerintah tersedot untuk konsolidasi kekuasaan ketimbang menyelesaikan masalah struktural seperti ketimpangan ekonomi atau penegakan hukum.
Kedua, erosi demokrasi. Narasi dua periode yang dipaksakan sejak dini menutup ruang bagi munculnya pemimpin alternatif yang mungkin lebih kompeten, menciptakan kesan bahwa sirkulasi kepemimpinan hanyalah soal kesepakatan elit, bukan pilihan rakyat.
Catatan Reflektif
Kita sedang menyaksikan pergeseran dari demokrasi substansial menuju demokrasi transaksional-dinastik.
Refleksinya adalah, jika seorang pemimpin merasa perlu "mengamankan" masa depan keluarganya melalui struktur kekuasaan formal, itu menandakan adanya krisis kepercayaan terhadap institusi hukum dan politik yang ada.
Pernyataan Jokowi bukan tentang efektivitas pemerintahan Prabowo, melainkan tentang ketakutan akan hilangnya relevansi politik setelah ia tidak lagi berada di puncak kekuasaan. Ini adalah upaya "memahat" masa depan sebelum semen politiknya mengeras dan ia kehilangan kendali. *
*)Silahudin, Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung
Komentar