Langsung ke konten utama

Membaca Kecemasan Politik Jokowi di Era Prabowo

Oleh Silahudin

MENJUAL HARAPAN - Mencermati dinamika dan kondisi politik nasional saat ini, pernyataan dukungan Jokowi untuk "dua periode" bagi pasangan Prabowo-Gibran bukanlah sekadar optimisme prematur, melainkan sebuah manuver defensif yang strategis.

Oleh karena itu, dapat dibaca dari beberapa lapisan masalah yang perlu kita bongkar, yaitu pertama, "Separation of Interests". Mengapa Hanya Prabowo? Fenomena partai politik yang mulai menyuarakan dukungan dua periode hanya kepada Prabowo (tanpa menyebut Gibran) mencerminkan realitas realpolitik.

Kedua, kemandirian figur Prabowo sebagai Presiden petahana, memiliki instrumen kekuasaan penuh. Partai-partai melihat Prabowo sebagai pusat gravitasi baru.

Ketiga, Gibran sebagai "Beban" Politik. Bagi partai-partai mapan, Gibran sering kali dilihat sebagai representasi langsung dari pengaruh Jokowi.

Menghilangkan nama Gibran dalam narasi dua periode adalah cara halus partai-partai untuk "lepas kendali" dari bayang-bayang Jokowi dan mulai membangun relasi murni dengan Prabowo.

Kegelisahan Jokowi: Strategi Penyelamatan Diri

Dukungan Jokowi yang sangat vokal terhadap duet ini di saat pemerintahan baru berjalan kurang dari dua tahun menunjukkan adanya high-level anxiety (kecemasan tingkat tinggi).

Bisa jadi bagi Jokowi, keberadaan Gibran di kursi Wakil Presiden adalah "asuransi" agar kebijakan strategisnya (seperti IKN) tetap aman, dan keluarganya terlindungi dari potensi marginalisasi politik di masa depan.

Jika Gibran ditinggalkan oleh koalisi pada periode kedua (2029), maka pengaruh politik "Klan Jokowi" akan meredup seketika. Pernyataan Jokowi adalah upaya untuk mengunci komitmen partai-partai sejak dini agar tidak terjadi pembangkangan koalisi di tengah jalan.

Dampak terhadap Kepentingan Umum

Secara kritis, fokus pada diskursus "dua periode" di tahun kedua pemerintahan sangat merugikan masyarakat.

Pertama, distrkasi kebjakan. Energi pemerintah tersedot untuk konsolidasi kekuasaan ketimbang menyelesaikan masalah struktural seperti ketimpangan ekonomi atau penegakan hukum.

Kedua, erosi demokrasi. Narasi dua periode yang dipaksakan sejak dini menutup ruang bagi munculnya pemimpin alternatif yang mungkin lebih kompeten, menciptakan kesan bahwa sirkulasi kepemimpinan hanyalah soal kesepakatan elit, bukan pilihan rakyat.

Catatan Reflektif

Kita sedang menyaksikan pergeseran dari demokrasi substansial menuju demokrasi transaksional-dinastik.

Refleksinya adalah, jika seorang pemimpin merasa perlu "mengamankan" masa depan keluarganya melalui struktur kekuasaan formal, itu menandakan adanya krisis kepercayaan terhadap institusi hukum dan politik yang ada.

Pernyataan Jokowi bukan tentang efektivitas pemerintahan Prabowo, melainkan tentang ketakutan akan hilangnya relevansi politik setelah ia tidak lagi berada di puncak kekuasaan. Ini adalah upaya "memahat" masa depan sebelum semen politiknya mengeras dan ia kehilangan kendali. *

*)Silahudin, Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya