Langsung ke konten utama

Megawati dan Hasto, Bertemu di Kongres PDI Perjuangan






MENJUAL HARAPAN - Di tengah riuh rendah Kongres ke-6 PDIP di Bali, sebuah momen yang tak hanya politis, melainkan juga emosional terjadi, yaitu Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum, sementara Hasto Kristiyanto pulang ke panggung politik setelah menerima amnesti. Dua arus besar ini bertemu dalam satu ruang, yaitu satu melanjutkan kepemimpinan, satu kembali dari pengasingan hukum.

Megawati tidak hanya dikukuhkan, ia diaklamasikan. Tanpa perdebatan, tanpa voting. Para kader dari seluruh Indonesia berdiri, bersorak, dan menyatakan satu suara: Ibu Mega tetap memimpin. Bagi mereka, Megawati bukan sekadar tokoh, tapi simbol kontinuitas ideologi dan keteguhan arah perjuangan.

Pidato Megawati malam itu tidak panjang, namun sarat makna. Ia menolak dikotomi oposisi dan koalisi. “PDIP adalah penyeimbang,” katanya. Ia bicara tentang kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan bahaya demokrasi yang dikerdilkan menjadi sekadar perebutan kekuasaan. Kata-katanya tidak meledak-ledak, tapi mengendap dalam benak para peserta kongres.

Di sisi lain, Hasto Kristiyanto tiba di rumahnya di Bekasi dini hari, setelah resmi bebas dari Rutan KPK. Ia tidak datang sebagai pahlawan, melainkan sebagai kader yang kembali. Wajahnya lelah, tapi matanya berbinar. Ia mengenakan jas hitam dan kaos merah, warna yang selama ini menjadi identitas PDIP.

Hasto tidak banyak bicara. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada Megawati, Presiden Prabowo, dan DPR yang telah menyetujui amnesti. “Yang paling penting, Ibu Megawati terpilih kembali,” katanya. Kalimat itu sederhana, namun mengandung loyalitas yang tak tergoyahkan.

Sebelum pulang, Hasto sempat makan sate padang di Menteng. “Padang itu terang,” ujarnya. Ia ingin menyelaraskan makna itu dengan hidupnya yang baru. Sebuah metafora yang menyentuh: dari gelap ke terang, dari tahanan ke panggung politik.

Amnesti terhadap Hasto merupakan bagian dari rekonsiliasi nasional. DPR menyetujui amnesti terhadap lebih dari seribu terpidana, termasuk Hasto. Keputusan Presiden ditandatangani 1 Agustus 2025, dan efek pidana terhadap Hasto resmi dihapus. Ia bebas, secara hukum dan simbolik.

Namun, publik belum sepenuhnya lupa. Vonis 3,5 tahun dan denda Rp250 juta tetap tercatat. Tapi bagi PDIP, Hasto adalah bagian dari keluarga yang kembali. Banyak yang memprediksi ia akan kembali menjabat sebagai Sekjen, meski belum diumumkan secara resmi.

Kehadiran Hasto di Kongres menjadi simbol: bahwa PDIP tidak meninggalkan kadernya. Bahwa loyalitas dan ideologi lebih penting dari citra. Megawati menyambutnya tanpa kata-kata berlebihan, hanya dengan pelukan dan senyum.

Kongres ini bukan hanya tentang struktur partai, melainkan tentang arah politik ke depan. Megawati menegaskan bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo selama berpihak kepada rakyat. “Kita adalah penjaga rel konstitusi,” katanya.

Dengan Megawati di pucuk pimpinan dan Hasto kembali ke barisan, PDIP memasuki babak baru. Bukan tanpa tantangan, tapi dengan fondasi yang kuat: ideologi, loyalitas, dan keberpihakan. (Silahudin)


Sumber:

https://kaltim.tribunnews.com/2025/08/02/posisi-pdip-usai-megawati-kembali-terpilih-menjadi-ketua-umum-oposisi-atau-koalisi

https://bangka.tribunnews.com/2025/08/02/megawati-terpilih-lagi-pdip-tak-lagi-oposisi-hasto-digadang-gadang-jadi-sekjen-lagi

https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/21291861/hasto-kristiyanto-bebas-usai-dapat-amnesti-dari-prabowo

https://wartakota.tribunnews.com/2025/08/02/megawati-soekarnoputri-terpilih-lagi-jadi-ketum-pdip-ini-reaksi-hasto

https://koran-jakarta.com/2025-07-31/presiden-beri-amnesti-ke-hasto-dan-abolisi-ke-tom-lembong

https://tirto.id/arti-amnesti-apakah-hasto-kristiyanto-pdip-bisa-bebas-hfci

https://news.detik.com/berita/d-8040320/megawati-terpilih-kembali-jadi-ketum-pdip-2025-2030


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...