Optimisme Jalur Konstitusional: Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Berada di Jalan yang Benar Hapus Kemiskinan dan Kelaparan
MENJUAL HARAPAN — Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa agenda pembangunan nasional Indonesia telah berada di jalur yang benar (on the right track). Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).
Presiden menyampaikan bahwa meskipun tantangan bangsa masih besar dan pekerjaan rumah pemerintah masih panjang, berbagai capaian fundamental di sektor pangan dan energi membuktikan kekuatan serta kemandirian strategi pembangunan nasional.
Rekor Pangan dan Kemandirian Energi B50
Dalam arahannya, Presiden membeberkan indikator utama keberhasilan pembangunan yang mencatatkan rekor sepanjang sejarah Republik Indonesia:
- Swasembada Pangan: Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan utama.
- Cadangan Beras Nasional: Stok cadangan beras nasional mencatatkan angka tertinggi dalam sejarah NKRI.
- Kesejahteraan Petani: Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai level tertinggi sepanjang sejarah NKRI.
- Kemandirian Energi B50: Keberhasilan memproduksi bahan bakar B50 (solar dengan campuran 50% minyak kelapa sawit) yang meningkatkan kedaulatan energi serta memangkas ketergantungan impor.
"Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai tukar petani kita tertinggi selama sejarah NKRI," tutur Presiden Prabowo.
Alignment SDGs PBB & Penolakan Narasi Ketakutan
Presiden mengingatkan bahwa kepemimpinan bangsa berpenduduk 287 juta jiwa ini tidak boleh mudah ditakut-takuti oleh tekanan pasar luar negeri, lembaga pemeringkat (rating agency), maupun opini eksternal. Kebijakan pemerintah didasarkan pada kebutuhan dasar rakyat dan selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan PBB.
Fokus prioritas pemerintah mencakup pilar-pilar utama SDGs:
- SDG 1 (No Poverty): Menghapuskan kemiskinan di tanah air.
- SDG 2 (Zero Hunger): Memastikan tidak boleh ada warga negara Indonesia yang mengalami kelaparan.
- Pilar Pembangunan Lainnya: Kesehatan (good health), pendidikan berkualitas (quality education), kesetaraan gender, air bersih, energi bersih terjangkau, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, infrastruktur, serta pengurangan ketimpangan sosial.
Pemberantasan Kejahatan Ekonomi & Fraud Sistemik
Kepala Negara menegaskan agar jajaran kabinet tidak ragu dalam mengeksekusi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara.
Praktik-praktik yang menjadi target penindakan tegas antara lain:
- Illegal mining (tambang ilegal)
- Perkebunan ilegal & illegal logging (penebangan liar)
- Penyelundupan
- Under-invoicing & transfer pricing (rekayasa harga dan kejahatan perpajakan)
"Jadi
jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Yang tidak rasional adalah
tadi: illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan,
under-invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana," tegas Presiden Prabowo.
Ringkasan Informasi Utama:
- Kegiatan: Sidang Kabinet Paripurna (SKP).
- Lokasi & Waktu: Istana Negara, Jakarta — Senin, 20 Juli 2026 (17:35 WIB).
- Tokoh Utama: Presiden Prabowo Subianto.
- Fokus Arahan: Ketahanan Pangan, B50, SDGs PBB, Pemberantasan Kejahatan Ekonomi/Fraud.
- Dokumentasi Foto: BPMI Setpres / Cahyo.
(S_267)
Sumber berita
utama: presidenri.go.id "Presiden Prabowo: Indonesia Berada di Jalan yang Benar untuk Hapus Kemiskinan dan Kelaparan"
Baca juga:
Urgensi Badan Khusus dan Dewan Pengawas dalam RUU Perampasan Aset
Komentar