Langsung ke konten utama

Optimisme Jalur Konstitusional: Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Berada di Jalan yang Benar Hapus Kemiskinan dan Kelaparan

 


Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo


MENJUAL HARAPAN — Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa agenda pembangunan nasional Indonesia telah berada di jalur yang benar (on the right track). Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).

Presiden menyampaikan bahwa meskipun tantangan bangsa masih besar dan pekerjaan rumah pemerintah masih panjang, berbagai capaian fundamental di sektor pangan dan energi membuktikan kekuatan serta kemandirian strategi pembangunan nasional.

Rekor Pangan dan Kemandirian Energi B50

Dalam arahannya, Presiden membeberkan indikator utama keberhasilan pembangunan yang mencatatkan rekor sepanjang sejarah Republik Indonesia:

  • Swasembada Pangan: Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan utama.
  • Cadangan Beras Nasional: Stok cadangan beras nasional mencatatkan angka tertinggi dalam sejarah NKRI.
  • Kesejahteraan Petani: Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai level tertinggi sepanjang sejarah NKRI.
  • Kemandirian Energi B50: Keberhasilan memproduksi bahan bakar B50 (solar dengan campuran 50% minyak kelapa sawit) yang meningkatkan kedaulatan energi serta memangkas ketergantungan impor.

"Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai tukar petani kita tertinggi selama sejarah NKRI," tutur Presiden Prabowo.

Alignment SDGs PBB & Penolakan Narasi Ketakutan

Presiden mengingatkan bahwa kepemimpinan bangsa berpenduduk 287 juta jiwa ini tidak boleh mudah ditakut-takuti oleh tekanan pasar luar negeri, lembaga pemeringkat (rating agency), maupun opini eksternal. Kebijakan pemerintah didasarkan pada kebutuhan dasar rakyat dan selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan PBB.

Fokus prioritas pemerintah mencakup pilar-pilar utama SDGs:

  • SDG 1 (No Poverty): Menghapuskan kemiskinan di tanah air.
  • SDG 2 (Zero Hunger): Memastikan tidak boleh ada warga negara Indonesia yang mengalami kelaparan.
  • Pilar Pembangunan Lainnya: Kesehatan (good health), pendidikan berkualitas (quality education), kesetaraan gender, air bersih, energi bersih terjangkau, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, infrastruktur, serta pengurangan ketimpangan sosial.

Pemberantasan Kejahatan Ekonomi & Fraud Sistemik

Kepala Negara menegaskan agar jajaran kabinet tidak ragu dalam mengeksekusi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara.

Praktik-praktik yang menjadi target penindakan tegas antara lain:

  • Illegal mining (tambang ilegal)
  • Perkebunan ilegal & illegal logging (penebangan liar)
  • Penyelundupan
  • Under-invoicing & transfer pricing (rekayasa harga dan kejahatan perpajakan)

"Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Yang tidak rasional adalah tadi: illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, under-invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana," tegas Presiden Prabowo.

Ringkasan Informasi Utama:

  • Kegiatan: Sidang Kabinet Paripurna (SKP).
  • Lokasi & Waktu: Istana Negara, Jakarta — Senin, 20 Juli 2026 (17:35 WIB).
  • Tokoh Utama: Presiden Prabowo Subianto.
  • Fokus Arahan: Ketahanan Pangan, B50, SDGs PBB, Pemberantasan Kejahatan Ekonomi/Fraud.
  • Dokumentasi Foto: BPMI Setpres / Cahyo.

(S_267)

Sumber berita utama: presidenri.go.id "Presiden Prabowo: Indonesia Berada di Jalan yang Benar untuk Hapus Kemiskinan dan Kelaparan"


Baca juga:

Duka Militer dan Alarm Tata Ruang Publik: TB Hasanuddin Desak Investigasi Total Insiden Ledakan Gudang Amunisi Madiun

Konsensus Senayan dan Tantangan Tata Kelola Hibah: Komisi I DPR Restui Kapal Induk Giuseppe Garibaldi 

Urgensi Badan Khusus dan Dewan Pengawas dalam RUU Perampasan Aset


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...

Eksklusif: Restrukturisasi Besar-Besaran Cipayung, PBSI Bongkar Pasang Ganda Campuran dan Ganda Putri, Ester Nurumi Hijrah Sektor!

Foto dok pbsi.id MENJUAL HARAPAN – Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) resmi mengambil langkah ekstrem demi mendongkrak daya saing tim nasional di panggung internasional . Lewat evaluasi menyeluruh pasca-turnamen, otoritas tertinggi bulutangkis Indonesia ini melakukan penataan ulang besar-besaran yang melibatkan lintas sektor, mulai dari ganda campuran, ganda putri, hingga tunggal putri . Langkah strategis ini diambil demi memperkuat kedalaman skuad, mempercepat proses regenerasi, dan memaksimalkan potensi para atlet elite yang dinilai stagnan . Proyek Dejan/Apriyani: Berdurasi Enam Turnamen Internasional Melanjutkan kabar kepindahan Apriyani Rahayu ke sektor ganda campuran untuk berduet dengan Dejan Ferdinansyah, PBSI kini mengungkap alasan teknis di balik keputusan tersebut . Kepala Pelatih Ganda Campuran PP PBSI, Rionny Mainaky, secara blak-blakan mengakui bahwa performa Apriyani di sektor asalnya saat berpasangan dengan Lanny Tria Mayasari belum memen...