Menjual-Harapan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf (kanan) (Foto hasil tangkapan layar dari dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN – Praktik pungutan liar (pungli) yang membebani masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan layanan publik kerap berakar pada sulitnya akses birokrasi secara mandiri. Persepsi negatif bahwa mengurus administrasi sendiri itu rumit sering kali mendorong warga menggunakan jasa perantara, yang justru berujung pada pembengkakan biaya di luar ketentuan resmi. Sorotan tajam mengenai fenomena ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026). Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf , menegaskan bahwa kehadiran mediator atau calo menjadi titik rawan terjadinya pungli di berbagai daerah. "Kadang-kadang pungli juga terjadi karena masyarakat tidak datang sendiri, sehingga menitipkan. Inilah yang sangat sulit terjadi ketika ada pameo bahwa ngurus sendiri itu sulit, sehingga dititipkan kepada mediator. ...