Langsung ke konten utama

Presiden Prabowo Dorong Teknologi Desalinasi untuk Atasi Krisis Air di NTT

 

Presiden Prabowo pimpin rapat penanganan bencana gempa bumi di Posko Penanganan Gempa Bumi di Bataliyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT, Rabu 26/8/2026  (Foto dok presidenri.go.id)

MENJUAL HARAPAN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan sains dan teknologi dalam memperkuat ketahanan air di daerah terdampak bencana, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam rapat penanganan gempa bumi yang digelar di Posko Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026), Presiden mendorong pengembangan teknologi desalinasi sebagai solusi jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan sumber air.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan bahwa sejumlah wilayah terdampak gempa mengalami krisis air bersih, terutama Pulau Palue di Kabupaten Sikka. Pulau vulkanik tersebut memiliki keterbatasan sumber air sehingga kebutuhan mendasar masyarakat harus segera dipenuhi.

Pemerintah, menurut Dody, telah menyiapkan langkah perbaikan fasilitas penampungan air hujan serta menjajaki teknologi Reverse Osmosis untuk mengolah air laut menjadi air tawar.

Menanggapi laporan itu, Presiden Prabowo meminta agar teknologi desalinasi dikembangkan di dalam negeri dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Pertahanan (Unhan), TNI, serta fakultas teknik. “Saya minta teknologi desalinasi yang kita mampu bangun sendiri segera dikirim ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” tegas Presiden sebagaimana dikutip presidenri.go.id (26/8/2026).

Prabowo menekankan bahwa penanganan kebutuhan air tidak boleh berhenti pada masa tanggap darurat, melainkan harus dirancang untuk jangka menengah dan panjang. Ia menilai perkembangan teknologi kini memungkinkan penerapan desalinasi hingga ke tingkat desa, berbeda dengan tiga dekade lalu ketika teknologi tersebut hanya bisa diakses negara kaya.

Selain air, Presiden juga menyoroti pentingnya energi bersih. Ia mendorong pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di kawasan pegunungan yang belum produktif untuk mendukung proyek ekonomi lokal. “Saya optimis daerah sini nanti bisa jadi sumber pangan bangsa dan dunia,” ujarnya.

Lebih jauh, Prabowo mengaitkan pemulihan pascabencana dengan pengembangan potensi ekonomi NTT. Ia menilai sektor perikanan dan budidaya rumput laut memiliki prospek besar, mengingat laut NTT masih biru dan belum tercemar. Pemulihan, menurutnya, harus diarahkan bukan sekadar membangun kembali, tetapi membangun lebih kuat dan produktif melalui integrasi air, energi, penghijauan, pertanian, dan kelautan.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap NTT dapat tumbuh menjadi salah satu kekuatan pangan dan ekonomi nasional.(*S_267)

Sumber Berita: presidenri.go.id Presiden Prabowo Dorong Teknologi Desalinasi untuk Penuhi Kebutuhan Air Daerah Terdampak Bencana di NTT” (diakses dan direkonstruksi, 27/8/2026)

Baca juga:

Majalengka Dihantam Dua Bencana: 47 Hektare Lahan Terbakar dan 17 Kecamatan Terancam Krisis Air Bersih 

ESKALASI KARHUTLA KALIMANTAN: DPR Desak Intervensi Cepat dan Peringatkan Risiko Protes Diplomasi Lintas Batas 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengabdi di Cangkuang, Mahasiswa Universitas Nurtanio Akselerasi Program "Desa Cerdas dan Masyarakat Berdaya"

  Sekdes Cangkuang, dalam memberikan sambutan penerimaan KKNMT Universitas Unnur Bandung dan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (kiri), Selasa, 28/7/2026 BANDUNG, MENJUAL HARAPAN  – Dalam upaya mereduksi kesenjangan teknologi serta mendorong kemandirian masyarakat perdesaan, mahasiswa Universitas Nurtanio (Unnur) menggelar program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Terintegrasi (KKNMT) 2026 di Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Mengusung tema besar "Desa Cerdas, Masyarakat Berdaya: Digitalisasi, Literasi Menuju Desa Mandiri Berkelanjutan" , kehadiran puluhan mahasiswa berjaket almamater biru ini disambut hangat oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat dalam acara pembukaan dan sosialisasi program yang berlangsung di Aula Desa Cangkuang. Sinergi Mahasiswa KKNMT Universitas Nurtanio 2026 bersama Perangkat Desa dan Warga Cangkuang di Aula Desa Transformasi Digital hingga Pemberdayaan Ekonomi Program KKNMT kali ini berfokus pada penerjemahan konsep ...

Literasi Keuangan Haji: Membentengi Masyarakat dari Narasi Disinformasi

MENJUAL HARAPAN — Di tengah rentannya publik terhadap disinformasi seputar pengelolaan dana haji , edukasi mengenai tata kelola keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi kebutuhan yang mendesak. Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya pemahaman masyarakat secara utuh mengenai mekanisme kerja BPKH guna menjaga kepercayaan publik terhadap akuntabilitas lembaga tersebut . Pesan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, dalam gelaran Sarasehan Keuangan Haji di Pamekasan, Jawa Timur , Selasa (4/8/2026) . Sebagai lembaga penyeimbang dan mitra kerja BPKH, Komisi VIII mendorong sosialisasi intensif agar masyarakat memahami rantai transparansi pengelolaan dana, mulai dari instrumen investasi hingga sistem pelaporan terbuka yang dapat diakses publik . "Masyarakat perlu mengetahui tugas BPKH, bagaimana dana haji dikelola, sistem pelaporannya, hingga manfaat yang dihasilkan. Selain melalui sosialisasi langsung seperti ini, laporan BPKH juga sangat terbuk...

21 Bulan Sumpah Istana: Anatomi Doktrin ‘Populisme Eksekutif’ Prabowo-Gibran dan Operasi Bedah Organisasi Negara

  Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI  di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres) MENJUAL HARAPAN — Di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Jumat pagi ini (14/8/2026), Presiden Republik Indonesia menyampaikan laporan pertanggungjawaban politik atas 21 bulan masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.  Berbeda dari narasi kenegaraan konvensional yang kerap dipenuhi retorika normatif, pidato berdurasi intens tersebut menyajikan cetak biru konsolidasi kekuasaan eksekutif yang agresif, terukur, dan berorientasi pada pembersihan kelembagaan negara secara radikal. Dengan menetapkan empat prinsip kepemimpinan—kepatuhan konstitusional UUD 1945, perlindungan core and vital national interest , intervensi sosial cepat, serta keberlanjutan intergenerasional—Presiden menegaskan doktrin politiknya: "Saya tidak menerima mand...