Langsung ke konten utama

Majalengka Dihantam Dua Bencana: 47 Hektare Lahan Terbakar dan 17 Kecamatan Terancam Krisis Air Bersih


Ilustrasi kebakaran lahan (dok BNPB)
BANDUNG, MENJUAL HARAPAN — Kombinasi berbahaya antara kelalaian manusia dan impitan cuaca ekstrem memicu lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Majalengka. Sepanjang periode Januari hingga 25 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat total area terbakar telah menembus angka 47,29 hektare.
Dari total kerusakan lingkungan tersebut, separuh di antaranya atau sebesar 50 persen dipicu langsung oleh aktivitas pembakaran lahan oleh masyarakat lokal.
Praktik pembukaan lahan pertanian dan perkebunan secara tradisional tanpa pengawasan ketat menjadi faktor penyumbang utama armada api yang sulit terkendali.
Ancaman Cuaca Ekstrem dan Kelalaian Manusia
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Tamim, mengungkapkan bahwa maraknya kasus karhutla tahun ini dipengaruhi oleh akumulasi beberapa faktor risiko, mulai dari fenomena alam hingga kebiasaan buruk warga.
"Selain pembakaran lahan tradisional, faktor cuaca ekstrem dan fenomena El Nino menyumbang sekitar 30 persen penyebab karhutla pada tahun ini. Suhu udara yang tinggi serta kelembapan yang amat rendah selama musim kemarau panjang membuat vegetasi sangat mudah tersulut api," terang Agus Tamim, Selasa (25/8/2026).
Agus memaparkan bahwa kelalaian kecil acap kali berujung pada bencana besar. Sebesar 15 persen karhutla dipicu oleh perilaku tidak bertanggung jawab, seperti membuang puntung rokok sembarangan di area rawan serta menyisakan api unggun yang tidak dimatikan secara total seusai berkemah atau beraktivitas di dalam hutan. Sisanya, sekitar 5 persen, merupakan dampak gesekan ranting kering secara alamiah akibat kekeringan ekstrem.
Sebaran Wilayah Terparah
Berdasarkan pemetaan BPBD, wilayah terdampak paling luas berada di:
  1. Kecamatan Cigasong (Desa Baribis dan sekitarnya): Mencapai 17,96 hektare dari 12 kali kejadian kebakaran.
  2. Kecamatan Majalengka: Mencapai 10,03 hektare dari 18 kali kejadian kebakaran.
Krisis Air Bersih: 17 Kecamatan Masuk Zona Merah
Ancaman bencana di Majalengka tidak berhenti pada kobaran api. Dalam periode kemarau yang sama, BPBD mencatat peningkatan eskalasi kerawanan krisis air bersih. Sejumlah desa yang tersebar di 17 kecamatan kini resmi ditetapkan dalam status zona merah kekeringan.
Guna mengantisipasi dampak sosial dan kesehatan masyarakat, BPBD telah merampungkan pemetaan wilayah terdampak serta menggalang konsolidasi sumber daya bantuan.
"Untuk hal ini kami telah melakukan penandatanganan kerja sama bersama TNI, Polri, PDAM, PMI, serta kalangan pengusaha untuk bersama-sama mengatasi kerawanan air bersih yang dialami masyarakat," tegas Agus Tamim. 


Baca juga:



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengabdi di Cangkuang, Mahasiswa Universitas Nurtanio Akselerasi Program "Desa Cerdas dan Masyarakat Berdaya"

  Sekdes Cangkuang, dalam memberikan sambutan penerimaan KKNMT Universitas Unnur Bandung dan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (kiri), Selasa, 28/7/2026 BANDUNG, MENJUAL HARAPAN  – Dalam upaya mereduksi kesenjangan teknologi serta mendorong kemandirian masyarakat perdesaan, mahasiswa Universitas Nurtanio (Unnur) menggelar program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Terintegrasi (KKNMT) 2026 di Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Mengusung tema besar "Desa Cerdas, Masyarakat Berdaya: Digitalisasi, Literasi Menuju Desa Mandiri Berkelanjutan" , kehadiran puluhan mahasiswa berjaket almamater biru ini disambut hangat oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat dalam acara pembukaan dan sosialisasi program yang berlangsung di Aula Desa Cangkuang. Sinergi Mahasiswa KKNMT Universitas Nurtanio 2026 bersama Perangkat Desa dan Warga Cangkuang di Aula Desa Transformasi Digital hingga Pemberdayaan Ekonomi Program KKNMT kali ini berfokus pada penerjemahan konsep ...

Literasi Keuangan Haji: Membentengi Masyarakat dari Narasi Disinformasi

MENJUAL HARAPAN — Di tengah rentannya publik terhadap disinformasi seputar pengelolaan dana haji , edukasi mengenai tata kelola keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi kebutuhan yang mendesak. Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya pemahaman masyarakat secara utuh mengenai mekanisme kerja BPKH guna menjaga kepercayaan publik terhadap akuntabilitas lembaga tersebut . Pesan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, dalam gelaran Sarasehan Keuangan Haji di Pamekasan, Jawa Timur , Selasa (4/8/2026) . Sebagai lembaga penyeimbang dan mitra kerja BPKH, Komisi VIII mendorong sosialisasi intensif agar masyarakat memahami rantai transparansi pengelolaan dana, mulai dari instrumen investasi hingga sistem pelaporan terbuka yang dapat diakses publik . "Masyarakat perlu mengetahui tugas BPKH, bagaimana dana haji dikelola, sistem pelaporannya, hingga manfaat yang dihasilkan. Selain melalui sosialisasi langsung seperti ini, laporan BPKH juga sangat terbuk...

21 Bulan Sumpah Istana: Anatomi Doktrin ‘Populisme Eksekutif’ Prabowo-Gibran dan Operasi Bedah Organisasi Negara

  Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI  di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres) MENJUAL HARAPAN — Di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Jumat pagi ini (14/8/2026), Presiden Republik Indonesia menyampaikan laporan pertanggungjawaban politik atas 21 bulan masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.  Berbeda dari narasi kenegaraan konvensional yang kerap dipenuhi retorika normatif, pidato berdurasi intens tersebut menyajikan cetak biru konsolidasi kekuasaan eksekutif yang agresif, terukur, dan berorientasi pada pembersihan kelembagaan negara secara radikal. Dengan menetapkan empat prinsip kepemimpinan—kepatuhan konstitusional UUD 1945, perlindungan core and vital national interest , intervensi sosial cepat, serta keberlanjutan intergenerasional—Presiden menegaskan doktrin politiknya: "Saya tidak menerima mand...