Langsung ke konten utama

Empat Konsensus Kebangsaan, Ini Soal Jati Diri Bangsa

Anggota DPR/MPR RI, H. Sulaeman L. Hamzah, memberikan paparan Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan (14/5/2025)


MENJUAL HARAPAN - Pilar-pilar kebangsaan yang merupakan fondasi esensial yang menopang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terus dikumandangkan, dan disosialisasikan kepada berbagai lapisan masyarakat. 

Anggota DPR/MPR RI H. Soelaiman mengatakan Pancasila sebagai salah satu pilar utama, urgensi pemahaman dan implementasinya sebagai pengingat kolektif akan jati diri bangsa.

 Hal itu disampaikan pada acara kegiatan sosialisasi empat konsensus kebangsaan yang berlangsung diselenggarakan di Ke. karang Indah Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Rabu (14/5/2025). 

Perserta Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan

Sulaeman L. Hamzah, ini secara gamblang memaparkan bahwa Pancasila, yang terdiri dari ‘panca’ (lima) dan ‘sila’ (asas atau prinsip), bukanlah sekadar rumusan filosofis yang terpajang rapi. Ia adalah lima dasar fundamental yang menjadi kompas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"Mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kelima sila ini dirancang sebagai nilai dasar yang meresap dalam setiap sendi kehidupan, mengatur tata kelola pemerintahan, dan menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan;" tegas legislator DPR RI dari Fraksi Nasdem. .

Sebagai warisan tak ternilai dari para pendiri bangsa ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara formal. Lebih dari itu, Pancasila, falsafah hidup, ideologi pemersatu, cita-cita hukum, dan sebagai pemersatu masyarakat Indonesia yang majemuk. Sulaeman juga mengatakan dengan mengutif gagasan awal Soekarno tentang kebangsaan, nternasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan yang berkebudayaan, yang kemudian mengkristal menjadi Pancasila yang kita kenal.

Diakui oleh legislator ini, meski banyak warga negara telah memahami arti penting Pancasila, namun, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya tersampaikan dan terinternalisasi secara merata.

"Kita tidak menutup mata, berbagai tantangan yang menghadang. Kurangnya kesadaran akan keberagaman yang masih memicu diskriminasi, ketidakadilan sosial yang terasa dalam distribusi kekayaan, praktik korupsi yang merusak sendi bangsa, terkikisnya budaya gotong royong oleh individualisme, hingga krisis etika dan moral, menjadi pekerjaan rumah bersama," ungkapnya.

Peserta 4 Konsensus Kebangsaan

Empat konsensus kebangsaan ini: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. "Goyahnya satu pilar akan berdampak pada pilar lainnya, dan pada akhirnya mengancam kekokohan bangsa. Ini soal jati diri bangsa kita," pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan, diselenggaran oleh Pengurus DPD Partai Nasdem Kab. Merauke-Papua Selatan bekerjasama dengan pengurus Rumah Aspirasi Bpk. Sulaeman L Hamzah Merauke Prov. Papua yang dihadari para tokoh masyarakat, adat, kepala suku, kepala kampung, relawan dan simpatisisan Partai Nasdem, pada Rabu 14 Mei 2025.*

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPK dan Paradoks Penindakan

Oleh Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung SETIAP kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), publik menyambutnya dengan gegap gempita. Nama pejabat publik terpampang di media, jumlah uang yang disita pun menjadi sorotan, dan masyarakat kembali berharap bahwa korupsi akan berkurang. Akan tetapi, harapan itu cepat pudar ketika OTT berikutnya terjadi lagi di lembaga berbeda, dengan pola yang sama. OTT seolah menjadi ritual penindakan yang berulang, bukan alat pencegahan yang efektif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah KPK telah terjebak dalam peran sebagai algojo hukum semata? Memang, penindakan penting, namun jika tidak diimbangi dengan strategi pencegahan dan perubahan perilaku birokrasi, maka KPK hanya menjadi pemadam kebakaran yang datang setelah api membakar semuanya. Korupsi terus berulang, dan OTT menjadi tontonan yang kehilangan daya cegah. Dalam satu tahun terakhir, KPK telah melakukan lebih ...

Bhayangkara FC Berhasil Kalahkan Tuan Rumah Malut United

  MENJUAL HARAPAN - Bhayangkara FC tandang ke markas Malut United, dan menciptakan kejutan mengalahkan tuan rumah dengan skor gol akhir 2-1. L aga pekan ke-19 BRI Super League musim 2025-2026 ini langsung digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (31/1/2026). M alut United sebagai tim yang berada di papan atas pada duel dengan Bhayangkara FC yang berada di papan tengah, tampak kesulitan mengembangkan permainannya. S ebaliknya, Bhayangkara FC justru mendikte tuan rumah. S erangan demi serangan yang diperagakan Malut United, buntu saat berhadapan dengan hadangan para pemain Bhayangkara FC. Baca juga:  Persis Solo Tumbang di Kandang Sendiri Lawan Persib Bandung B hayangkara FC dengan taktik yang diperagakan melalui serangkaian serangannya, berhasil membobol gawang kiper Malut United pada menit ke-22. Gol keunggulan sementara Bhayangkara FC dicetak oleh Moussa Sidibe. T uan rumah tertingal 0-1, berusaha menyamakan kedudukan dengan serangkaian serangan dari berbagai lini,...

Pemprov Jabar Targetkan Pelunasan Utang Rp 629 Miliar Awal Februari

BANDUNG , MENJUAL HARAPAN   –  Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kewajiban pembayaran utang kepada kontraktor senilai Rp 629 miliar akan segera dituntaskan. Proses pencairan dilakukan bertahap setelah seluruh kegiatan yang masuk kategori tunda bayar  melewati pemeriksaan ketat oleh Inspektorat. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pembayaran tidak bisa langsung dilakukan sejak awal Januari karena setiap pekerjaan harus diverifikasi terlebih dahulu. Audit dilakukan terhadap kegiatan di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kesesuaian administrasi maupun teknis. “Kenapa tidak langsung dibayarkan? Karena harus di-review dulu. Kegiatannya tersebar di tujuh OPD dan yang melakukan review adalah Inspektorat,” jelas Herman. Ia menambahkan, Gubernur Jawa Barat menekankan agar pembayaran dilakukan secara akuntabel, sesuai volume dan spesifikasi kontrak. Herman menyebutkan, proses audit kini mendekati tahap akhir dan pencairan m...