Potret 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Antara Harapan dan Keraguan Publik

Sumber: setneg.go.id

Oleh Silahudin
Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung

MENJUAL HARAPAN - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi panggung dinamis bagi eksperimen kebijakan, diplomasi global, dan pertarungan persepsi publik. Laporan INDEF bertajuk “Rapor Netizen” mengungkapkan lanskap digital yang penuh sorotan, kritik, dan harapan. Dari reshuffle kabinet hingga program makan bergizi gratis, netizen menjadi aktor penting dalam menilai efektivitas dan etika pemerintahan.

Presiden Prabowo menunjukkan orientasi geopolitik yang berbeda dari pendahulunya. Hampir 70% kunjungannya adalah lawatan ke luar negeri, berbanding terbalik dengan Jokowi yang 75% kunjungannya fokus ke dalam negeri. Prabowo tampak ingin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain strategis di tiga benua: Asia, Eropa, dan Amerika.

Namun, di dalam negeri, dinamika politik tak kalah intens. Tiga kali reshuffle kabinet dalam satu tahun, melibatkan 10 pejabat setingkat menteri, menjadikan Prabowo sebagai presiden dengan reshuffle terbanyak sejak era SBY. Ini menunjukkan ketegangan antara ekspektasi publik dan performa birokrasi.

Delapan program unggulan Prabowo-Gibran menjadi titik evaluasi utama. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi yang paling banyak dibahas netizen (183.723 perbincangan), namun juga paling banyak disorot negatif (76,9%). Kasus keracunan makanan dan komposisi pejabat Badan Gizi Nasional menjadi pemicu utama sentimen negatif.

Program Danantara, yang bertujuan mengelola aset strategis negara, juga menuai skeptisisme. Meski ada harapan terhadap pengelolaan ekonomi, netizen menyoroti potensi korupsi dan latar belakang pejabat yang meragukan. Sebanyak 69,8% sentimen terhadap Danantara bersifat negatif.

Hilirisasi dan industrialisasi, meski digadang sebagai motor pertumbuhan, justru mendapat kritik keras terkait dampak lingkungan. Tagar #savepulaugebe dan #saverajaampat mencerminkan keresahan publik terhadap eksploitasi alam yang dianggap ugal-ugalan.

Sebaliknya, program Sekolah Rakyat dan Cek Kesehatan Gratis mendapat apresiasi tinggi. Sekolah Rakyat mencatat 77,5% sentimen positif, diikuti oleh Cek Kesehatan Gratis (74,1%). Netizen melihat dua program ini sebagai solusi nyata bagi pemerataan pendidikan dan kesehatan, meski masih ada PR terkait kesejahteraan guru dan tenaga medis.

Pemberantasan korupsi menjadi program dengan pemberitaan terbanyak (5.343 berita), namun sentimen publik tetap terbelah. Sebanyak 62,8% netizen menilai negatif, terutama karena lambannya penanganan kasus besar dan belum disahkannya UU Perampasan Aset.

Koperasi Desa Merah Putih (KMP) berada di titik ambivalen. Sentimen positif dan negatif nyaris seimbang (49,8% vs 50,2%). Di satu sisi, KMP dianggap mampu mendorong ekonomi desa, namun di sisi lain, netizen khawatir koperasi menjadi ladang korupsi baru dan menjerat warga dengan utang berbunga.

Swasembada Pangan menjadi program dengan sentimen positif tertinggi kedua (70,7%). Dukungan terhadap kebijakan pro-petani seperti subsidi pupuk dan stabilisasi harga gabah menunjukkan bahwa kebijakan yang menyentuh akar produksi pangan mendapat apresiasi luas.

Secara keseluruhan, hanya 38% netizen yang merasa program Prabowo-Gibran sangat bermanfaat, sementara 62% memberikan kritik tajam. Ini menunjukkan bahwa meski ada inovasi, pelaksanaan dan pengawasan masih menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi.

Laporan INDEF juga menunjukkan bahwa netizen bukan sekadar penonton, melainkan aktor reflektif yang menuntut transparansi, efektivitas, dan etika dalam setiap kebijakan. Kritik mereka bukan sekadar keluhan, melainkan bentuk partisipasi digital dalam demokrasi.

Dalam refleksi akhir, satu tahun Prabowo-Gibran adalah cermin dari pertarungan antara ambisi besar dan realitas birokrasi. Netizen menjadi penyeimbang narasi resmi, mengingatkan bahwa legitimasi tidak hanya dibangun dari pidato dan kunjungan, tetapi dari kepercayaan publik yang terus diuji.

Jika pemerintah ingin membangun legacy yang kuat, maka mendengar suara netizen bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Transparansi, partisipasi, dan keberpihakan pada rakyat harus menjadi fondasi dalam tahun-tahun berikutnya.*