Langsung ke konten utama

Potret 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Antara Harapan dan Keraguan Publik

Sumber: setneg.go.id

Oleh Silahudin
Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung

MENJUAL HARAPAN - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi panggung dinamis bagi eksperimen kebijakan, diplomasi global, dan pertarungan persepsi publik. Laporan INDEF bertajuk “Rapor Netizen” mengungkapkan lanskap digital yang penuh sorotan, kritik, dan harapan. Dari reshuffle kabinet hingga program makan bergizi gratis, netizen menjadi aktor penting dalam menilai efektivitas dan etika pemerintahan.

Presiden Prabowo menunjukkan orientasi geopolitik yang berbeda dari pendahulunya. Hampir 70% kunjungannya adalah lawatan ke luar negeri, berbanding terbalik dengan Jokowi yang 75% kunjungannya fokus ke dalam negeri. Prabowo tampak ingin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain strategis di tiga benua: Asia, Eropa, dan Amerika.

Namun, di dalam negeri, dinamika politik tak kalah intens. Tiga kali reshuffle kabinet dalam satu tahun, melibatkan 10 pejabat setingkat menteri, menjadikan Prabowo sebagai presiden dengan reshuffle terbanyak sejak era SBY. Ini menunjukkan ketegangan antara ekspektasi publik dan performa birokrasi.

Delapan program unggulan Prabowo-Gibran menjadi titik evaluasi utama. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi yang paling banyak dibahas netizen (183.723 perbincangan), namun juga paling banyak disorot negatif (76,9%). Kasus keracunan makanan dan komposisi pejabat Badan Gizi Nasional menjadi pemicu utama sentimen negatif.

Program Danantara, yang bertujuan mengelola aset strategis negara, juga menuai skeptisisme. Meski ada harapan terhadap pengelolaan ekonomi, netizen menyoroti potensi korupsi dan latar belakang pejabat yang meragukan. Sebanyak 69,8% sentimen terhadap Danantara bersifat negatif.

Hilirisasi dan industrialisasi, meski digadang sebagai motor pertumbuhan, justru mendapat kritik keras terkait dampak lingkungan. Tagar #savepulaugebe dan #saverajaampat mencerminkan keresahan publik terhadap eksploitasi alam yang dianggap ugal-ugalan.

Sebaliknya, program Sekolah Rakyat dan Cek Kesehatan Gratis mendapat apresiasi tinggi. Sekolah Rakyat mencatat 77,5% sentimen positif, diikuti oleh Cek Kesehatan Gratis (74,1%). Netizen melihat dua program ini sebagai solusi nyata bagi pemerataan pendidikan dan kesehatan, meski masih ada PR terkait kesejahteraan guru dan tenaga medis.

Pemberantasan korupsi menjadi program dengan pemberitaan terbanyak (5.343 berita), namun sentimen publik tetap terbelah. Sebanyak 62,8% netizen menilai negatif, terutama karena lambannya penanganan kasus besar dan belum disahkannya UU Perampasan Aset.

Koperasi Desa Merah Putih (KMP) berada di titik ambivalen. Sentimen positif dan negatif nyaris seimbang (49,8% vs 50,2%). Di satu sisi, KMP dianggap mampu mendorong ekonomi desa, namun di sisi lain, netizen khawatir koperasi menjadi ladang korupsi baru dan menjerat warga dengan utang berbunga.

Swasembada Pangan menjadi program dengan sentimen positif tertinggi kedua (70,7%). Dukungan terhadap kebijakan pro-petani seperti subsidi pupuk dan stabilisasi harga gabah menunjukkan bahwa kebijakan yang menyentuh akar produksi pangan mendapat apresiasi luas.

Secara keseluruhan, hanya 38% netizen yang merasa program Prabowo-Gibran sangat bermanfaat, sementara 62% memberikan kritik tajam. Ini menunjukkan bahwa meski ada inovasi, pelaksanaan dan pengawasan masih menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi.

Laporan INDEF juga menunjukkan bahwa netizen bukan sekadar penonton, melainkan aktor reflektif yang menuntut transparansi, efektivitas, dan etika dalam setiap kebijakan. Kritik mereka bukan sekadar keluhan, melainkan bentuk partisipasi digital dalam demokrasi.

Dalam refleksi akhir, satu tahun Prabowo-Gibran adalah cermin dari pertarungan antara ambisi besar dan realitas birokrasi. Netizen menjadi penyeimbang narasi resmi, mengingatkan bahwa legitimasi tidak hanya dibangun dari pidato dan kunjungan, tetapi dari kepercayaan publik yang terus diuji.

Jika pemerintah ingin membangun legacy yang kuat, maka mendengar suara netizen bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Transparansi, partisipasi, dan keberpihakan pada rakyat harus menjadi fondasi dalam tahun-tahun berikutnya.*

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEMBAJAKAN KEDAULATAN

Serangan AS ke Venezuela (Foto hasil tangkapan layar dari https://www.kbknews.id/) MENJUAL HARAPAN - Sejarah hubungan internasional , baru saja mencatat tinta hitam yang paling kelam di awal tahun 2026. Tindakan pemerintahan Donald Trump yang menginstruksikan operasi militer untuk menangkap kepala negara berdaulat di tanahnya sendiri , bukan lagi sekadar kebijakan luar negeri yang keras, melainkan sebuah anarkisme global. Apa yang terjadi di Caracas bukanlah sebuah pembebasan, melainkan "pembajakan kedaulatan" secara terang-terangan yang merobek paksa Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Narasi yang dibangun Washington sangatlah klasik: penegakan hukum terhadap narko-terorisme dan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, d i balik tuduhan hukum tersebut, terdapat nafsu lama untuk mengamankan cadangan minyak terbesar di dunia. Trump tidak sedang bertindak sebagai polisi dunia, melainkan sebagai eksekutor kepentingan korporasi yang menggunakan kekuatan militer ...

Populisme Fiskal Vs Rasionalitas Teknis: Pelajaran dari Jawa Barat

Gedung Satu (Foto hasil tangkapan layar dari  https://koran.pikiran-rakyat.com ) K risis fiskal Jawa Barat akibat gaya kepemimpinan populis menunjukkan pentingnya keseimbangan antara populisme dan teknokratisme . P opulisme memberi legitimasi politik , dan kedekatan dengan rakyat, sementara teknokratisme menjaga rasionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan. Tanpa sintesis keduanya, populisme berisiko jatuh pada janji berlebihan tanpa realisasi, sedangkan teknokratisme murni bisa kehilangan dukungan rakyat. Kepala daerah idealnya merangkul rakyat sekaligus disiplin fiskal agar kebijakan tetap populer, efektif, dan berkelanjutan. Oleh: Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung   MENJUAL HARAPAN - KEGAGALAN Pemerintah Provinsi Jawa Barat membayar kontraktor sebesar Rp 621 miliar pada akhir tahun anggaran 2025, bukan sekadar angka di neraca keuangan. Hal ini, cermin besar yang memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan populis, meski mampu membangun kedekatan ...

Tatap Pemilu 2029, PDIP Perluas Struktur Rakernas Jadi 7 Komisi

  Foto dok. DPP PDI Perjuangan JAKARTA , MENJUAL HARAPAN   – Bertepatan dengan peringatan HUT ke-53, PDI Perjuangan resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara. Rakernas kali ini tampil beda dengan membawa format organisasi yang lebih gemuk dan substansial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa forum tertinggi partai ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum krusial untuk melakukan evaluasi total melalui kritik dan otokritik. Hal ini dilakukan guna mempertajam arah perjuangan partai dalam menjawab berbagai persoalan bangsa yang kian kompleks. Fokus pada Persoalan Rakyat Langkah nyata dari penguatan struktur ini terlihat dari pembentukan **tujuh komisi kerja**, melonjak signifikan dari format sebelumnya yang biasanya hanya terdiri dari tiga komisi utama. “Penambahan komisi ini adalah bukti bahwa partai menaruh skala priori...