 |
| ilustrasi (foto hasil tangkapan dari https://www.kedaipena.com) |
MENJUAL HARAPAN - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil bukan sekadar koreksi terhadap praktik birokrasi yang menyimpang, melainkan penegasan ulang terhadap prinsip dasar negara hukum dan demokrasi substantif. Dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, tidak boleh ada ambiguitas dalam batas kewenangan institusi negara.
Selama ini, penempatan polisi aktif di jabatan sipil telah menimbulkan tumpang tindih fungsi, kaburnya akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan. Ketika aparat penegak hukum merangkap sebagai pejabat administratif, maka prinsip checks and balances yang menjadi fondasi demokrasi menjadi rapuh. Dalam konteks ini, MK hadir sebagai penjaga konstitusi yang mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, bukan dikendalikan oleh loyalitas institusional.
Desakan DPR kepada Presiden Prabowo untuk segera menarik polisi aktif dari jabatan sipil adalah bentuk penguatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Ini bukan soal teknis birokrasi semata, melainkan soal komitmen terhadap etika pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap lembaga berjalan sesuai koridornya.
Baca juga: DPRD Desak Presiden Prabowo Tarik Polisi Aktif dari Jabatan Sipil Pasca Putusan MK
Lebih jauh, putusan ini membuka ruang bagi reformasi kelembagaan yang lebih luas. Ia menandai titik balik menuju profesionalisme Polri, netralitas ASN, dan pemisahan tegas antara fungsi keamanan dan fungsi administratif. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memperjelas struktur kekuasaan yang sehat.
Indonesia bukan negara polisi. Polisi adalah abdi masyarakat, bukan pemegang kekuasaan. Maka, penegakan prinsip ini bukan hanya soal mematuhi hukum, tetapi juga soal membangun tata kelola yang berkeadaban. (Silahudin, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung)
Komentar