Langsung ke konten utama

Dekopinwil Jabar: Kadis Koperasi Jabar Perlu Dievaluasi Terkait Pelayanan Publik




BANDUNG (MENJUAL HARAPAN) - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Barat mengeluhkan sikap Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan Usaha Kecil Yuke Mauliani. Menurut dia, lebih mudah menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi daripada Kadis Koperasi UK Jabar.

Ketua Dekopinwil Jabar Nurodi mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat audiensi agar dapat bertemu dengan Kadis Koperasi dan UK Yuke Mauliani.

"Surat kami kirim ke ibu Kadis (Yuke Mauliani) pada tanggal 7 April 2025, dan kami sudah dihubungi oleh sekretarisnya kapan bertemunya," kata Nurodi, Kamis (8/5/2025).

Namun, di saat tanggal yang telah ditentukan pertemuan dibatalkan, kemudian dirinya dan beberapa pengurus Dekopinwil Jabar menemui secara langsung pada hari kamis, 8 mei 2025 namun tidak diterima sebagaimana mestinya setelah menunggu lebih dari dua jam. Padahal, kata Nurodi Kadis Koperasi jalan di depannya dan pergi tanpa menjelaskan sepatah katapun.

"Tidak ada penjelasan sepatah katapun. Kami ini sepertinya tidak dianggap, kadis sepertinya tidak memiliki adab kesundaan yang harusnya dimiliki masyarakat sunda pada umumnya," ujarnya.

Diperlakukan tidak baik, Nurodi meminta klarifikasi kepada staf-staf Dinas Koperasi Jabar. Dia mengatakan akan melaporkan perilaku Kadis Koperasi UK Jabar kepada Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi dan menyiarkan ke publik.

"Kami akan melaporkan kejadian ini kepada ketua umum karena kami datang ke sini atas perintah beliau. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Dekopin, Pak Bambang Hariyadi merupakan sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI " tegas Nurodi.

Nurodi menyatakan bahwa dirinya datang ke kantor Dinas Koperasi UK Jabar bersama beberapa pengurus Dekopinwil Jabar dan Ketua Dekopinda Kota Bandung, Ketua Plt Kabupaten Bandung, serta Ketua Dekopin Kota Sumedang.

Dia jelaskan, maksud kedatangannya yaitu untuk berdiskusi dengan Kadis Koperasi UK Jabar tentang program Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Menurut dia, sikap Yuke tersebut bisa diartikan ingin menghambat program tersebut.

"Kami ingin memberitahu hasil riset dan penelitian kami tentang Koperasi Desa Merah Putih dan mendiskusikan dengan beliau (Yuke Mauliani) sebelum bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM)," tuturnya.

Dia pun menyebut lebih mudah bertemu KDM daripada Yuke. Malahan, lanjut Nurodi, KDM kerap mendatangi warganya, bukan didatangi.

Dia mengingatkan, bahwa untuk merealisasikan program Koperasi Desa Merah Putih dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak terkait. Dia mewanti-wanti sikap Kadis Koperasi Jabar yang seperti ini akan jadi penghambat.

Ketua Dekopin Kota Bandung Paul Harol menambahkan, meskipun masyarakat biasa Kadis Koperasi Jabar harus menerima kehadirannya dengan baik. Apalagi niatnya ingin berdiskusi program-program koperasi.

Dia menilai, perilaku Kadis Koperasi UK Jabar Yuke Mauliani mengesankan bahwa dirinya lebih hebat dari Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Seakan-akan dia ingin menunjukkan ke masyarakat, ini loh saya lebih hebat dari Presiden dan Gubernur Jawa Barat," tukas Paul.

Wakil Ketua Dekopinwil Jarar Polmer Siswanto juga menganggap kadiskop Jabar bukan sosok pemimpin yang kompeten  karena alergi terhadap dialog padahal dialog akan memunculkan pemikiran yang menghasilkan solusi. "Peminpin itu harus mau melayani dan berdialog dengan rakyatnya, pikiran-pikiran dalam dialog itu akan melahirkan peradaban" ujar  Polmer. Polmer menambahkan " jika kadiskop jabar tidak mau melayani rakyat sebaiknya jangan menjadi pemimpin atau kadis".  (*)


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres, Pratikno Jadi Ketua

Presiden Prabowo Subianto resmi menangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia pada Jumat, 2 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Kris MENJUAL HARAPAN — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Dalam susunan baru tersebut, Pratikno ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota. Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia . Pelantikan 26 anggota Wantimpres itu menandai terbentuknya susunan baru lembaga yang memiliki posisi sebagai bagian dari mekanisme pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. 26 Nama dalam Susunan Wantimpres Berdasarka...

Drama 8 Gol di Giuseppe Meazza, Inter Milan Comeback dan Libas Udinese 5-3

MENJUAL HARAPAN — Pertandingan spektakuler diwarnai hujan delapan gol tersaji pada giornata ke-4 Serie A 2026/2027 saat Inter Milan menjamu Udinese di Stadion Giuseppe Meazza, Selasa (15/9/2026) dini hari WIB. Sempat tertinggal dua gol lebih dulu, Nerazzurri berhasil bangkit dan mengunci kemenangan dramatis 5-3. Laga dimulai dengan kejutan dari tim tamu. Udinese tampil menggebrak sejak awal babak pertama dan membuat publik tuan rumah terhenyak lewat gol cepat James Abankwah pada menit ke-9. Tujuh menit berselang, giliran Jürgen Ekkelenkamp yang mengoyak jala Inter pada menit ke-16, mengubah skor menjadi 0-2 untuk keunggulan Udinese. Tersengat oleh dua gol kejutan tersebut, Inter Milan langsung merespons dengan menaikkan tempo permainan. Usaha keras anak-asuh tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26 lewat aksi Carlos Augusto yang memperkecil kedudukan. Gelombang serangan Inter berlanjut hingga Nicolò Barella sukses menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-35. Keduduka...

Anomali Tata Kelola dan Paradoks Kebijakan: Menagih Kehadiran Negara dalam Dialektika Hukum, Agraria, dan Pendidikan

Ringkasan Esai 1.       Pendahuluan: Membingkai perdebatan hukum, agraria, dan pendidikan dalam kerangka sosiologi politik dan tata kelola pemerintahan ( good governance ). 2.       Bedah Isu 1 (RUU Perampasan Aset): Mengkritik penyelewengan barang rampasan oleh oknum aparat dan menagih transparansi digital. 3.       Bedah Isu 2 (Uji Materiil KUHAP 2025): Menganalisis potensi hegemoni Polri atas PPNS serta risiko diskresi penggeledahan tanpa izin ( due process of law ). 4.       Bedah Isu 3 (Reforma Agraria): Menganalisis efektivitas kelembagaan LPRA langsung di bawah Presiden dalam meredistribusi tanah dan menyelesaikan konflik. 5.       Bedah Isu 4 (Dekolonisasi RUU Sisdiknas): Mengulas pemikiran Bonnie Triyana mengenai pentingnya menghapus bias kolonial terhadap penganut kepercayaan. 6.       Bedah Isu 5 (KIP Kuliah & Pagu Angg...