Langsung ke konten utama

Dekopinwil Jabar: Kadis Koperasi Jabar Perlu Dievaluasi Terkait Pelayanan Publik




BANDUNG (MENJUAL HARAPAN) - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Barat mengeluhkan sikap Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan Usaha Kecil Yuke Mauliani. Menurut dia, lebih mudah menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi daripada Kadis Koperasi UK Jabar.

Ketua Dekopinwil Jabar Nurodi mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat audiensi agar dapat bertemu dengan Kadis Koperasi dan UK Yuke Mauliani.

"Surat kami kirim ke ibu Kadis (Yuke Mauliani) pada tanggal 7 April 2025, dan kami sudah dihubungi oleh sekretarisnya kapan bertemunya," kata Nurodi, Kamis (8/5/2025).

Namun, di saat tanggal yang telah ditentukan pertemuan dibatalkan, kemudian dirinya dan beberapa pengurus Dekopinwil Jabar menemui secara langsung pada hari kamis, 8 mei 2025 namun tidak diterima sebagaimana mestinya setelah menunggu lebih dari dua jam. Padahal, kata Nurodi Kadis Koperasi jalan di depannya dan pergi tanpa menjelaskan sepatah katapun.

"Tidak ada penjelasan sepatah katapun. Kami ini sepertinya tidak dianggap, kadis sepertinya tidak memiliki adab kesundaan yang harusnya dimiliki masyarakat sunda pada umumnya," ujarnya.

Diperlakukan tidak baik, Nurodi meminta klarifikasi kepada staf-staf Dinas Koperasi Jabar. Dia mengatakan akan melaporkan perilaku Kadis Koperasi UK Jabar kepada Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi dan menyiarkan ke publik.

"Kami akan melaporkan kejadian ini kepada ketua umum karena kami datang ke sini atas perintah beliau. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Dekopin, Pak Bambang Hariyadi merupakan sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI " tegas Nurodi.

Nurodi menyatakan bahwa dirinya datang ke kantor Dinas Koperasi UK Jabar bersama beberapa pengurus Dekopinwil Jabar dan Ketua Dekopinda Kota Bandung, Ketua Plt Kabupaten Bandung, serta Ketua Dekopin Kota Sumedang.

Dia jelaskan, maksud kedatangannya yaitu untuk berdiskusi dengan Kadis Koperasi UK Jabar tentang program Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Menurut dia, sikap Yuke tersebut bisa diartikan ingin menghambat program tersebut.

"Kami ingin memberitahu hasil riset dan penelitian kami tentang Koperasi Desa Merah Putih dan mendiskusikan dengan beliau (Yuke Mauliani) sebelum bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM)," tuturnya.

Dia pun menyebut lebih mudah bertemu KDM daripada Yuke. Malahan, lanjut Nurodi, KDM kerap mendatangi warganya, bukan didatangi.

Dia mengingatkan, bahwa untuk merealisasikan program Koperasi Desa Merah Putih dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak terkait. Dia mewanti-wanti sikap Kadis Koperasi Jabar yang seperti ini akan jadi penghambat.

Ketua Dekopin Kota Bandung Paul Harol menambahkan, meskipun masyarakat biasa Kadis Koperasi Jabar harus menerima kehadirannya dengan baik. Apalagi niatnya ingin berdiskusi program-program koperasi.

Dia menilai, perilaku Kadis Koperasi UK Jabar Yuke Mauliani mengesankan bahwa dirinya lebih hebat dari Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Seakan-akan dia ingin menunjukkan ke masyarakat, ini loh saya lebih hebat dari Presiden dan Gubernur Jawa Barat," tukas Paul.

Wakil Ketua Dekopinwil Jarar Polmer Siswanto juga menganggap kadiskop Jabar bukan sosok pemimpin yang kompeten  karena alergi terhadap dialog padahal dialog akan memunculkan pemikiran yang menghasilkan solusi. "Peminpin itu harus mau melayani dan berdialog dengan rakyatnya, pikiran-pikiran dalam dialog itu akan melahirkan peradaban" ujar  Polmer. Polmer menambahkan " jika kadiskop jabar tidak mau melayani rakyat sebaiknya jangan menjadi pemimpin atau kadis".  (*)


Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPK dan Paradoks Penindakan

Oleh Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung SETIAP kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), publik menyambutnya dengan gegap gempita. Nama pejabat publik terpampang di media, jumlah uang yang disita pun menjadi sorotan, dan masyarakat kembali berharap bahwa korupsi akan berkurang. Akan tetapi, harapan itu cepat pudar ketika OTT berikutnya terjadi lagi di lembaga berbeda, dengan pola yang sama. OTT seolah menjadi ritual penindakan yang berulang, bukan alat pencegahan yang efektif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah KPK telah terjebak dalam peran sebagai algojo hukum semata? Memang, penindakan penting, namun jika tidak diimbangi dengan strategi pencegahan dan perubahan perilaku birokrasi, maka KPK hanya menjadi pemadam kebakaran yang datang setelah api membakar semuanya. Korupsi terus berulang, dan OTT menjadi tontonan yang kehilangan daya cegah. Dalam satu tahun terakhir, KPK telah melakukan lebih ...

Bhayangkara FC Berhasil Kalahkan Tuan Rumah Malut United

  MENJUAL HARAPAN - Bhayangkara FC tandang ke markas Malut United, dan menciptakan kejutan mengalahkan tuan rumah dengan skor gol akhir 2-1. L aga pekan ke-19 BRI Super League musim 2025-2026 ini langsung digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (31/1/2026). M alut United sebagai tim yang berada di papan atas pada duel dengan Bhayangkara FC yang berada di papan tengah, tampak kesulitan mengembangkan permainannya. S ebaliknya, Bhayangkara FC justru mendikte tuan rumah. S erangan demi serangan yang diperagakan Malut United, buntu saat berhadapan dengan hadangan para pemain Bhayangkara FC. Baca juga:  Persis Solo Tumbang di Kandang Sendiri Lawan Persib Bandung B hayangkara FC dengan taktik yang diperagakan melalui serangkaian serangannya, berhasil membobol gawang kiper Malut United pada menit ke-22. Gol keunggulan sementara Bhayangkara FC dicetak oleh Moussa Sidibe. T uan rumah tertingal 0-1, berusaha menyamakan kedudukan dengan serangkaian serangan dari berbagai lini,...

Pemprov Jabar Targetkan Pelunasan Utang Rp 629 Miliar Awal Februari

BANDUNG , MENJUAL HARAPAN   –  Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kewajiban pembayaran utang kepada kontraktor senilai Rp 629 miliar akan segera dituntaskan. Proses pencairan dilakukan bertahap setelah seluruh kegiatan yang masuk kategori tunda bayar  melewati pemeriksaan ketat oleh Inspektorat. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pembayaran tidak bisa langsung dilakukan sejak awal Januari karena setiap pekerjaan harus diverifikasi terlebih dahulu. Audit dilakukan terhadap kegiatan di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kesesuaian administrasi maupun teknis. “Kenapa tidak langsung dibayarkan? Karena harus di-review dulu. Kegiatannya tersebar di tujuh OPD dan yang melakukan review adalah Inspektorat,” jelas Herman. Ia menambahkan, Gubernur Jawa Barat menekankan agar pembayaran dilakukan secara akuntabel, sesuai volume dan spesifikasi kontrak. Herman menyebutkan, proses audit kini mendekati tahap akhir dan pencairan m...