Dekopinwil Jabar: Kadis Koperasi Jabar Perlu Dievaluasi Terkait Pelayanan Publik

BANDUNG (MENJUAL HARAPAN) - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Barat mengeluhkan sikap Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan Usaha Kecil Yuke Mauliani. Menurut dia, lebih mudah menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi daripada Kadis Koperasi UK Jabar.

Ketua Dekopinwil Jabar Nurodi mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat audiensi agar dapat bertemu dengan Kadis Koperasi dan UK Yuke Mauliani.

"Surat kami kirim ke ibu Kadis (Yuke Mauliani) pada tanggal 7 April 2025, dan kami sudah dihubungi oleh sekretarisnya kapan bertemunya," kata Nurodi, Kamis (8/5/2025).

Namun, di saat tanggal yang telah ditentukan pertemuan dibatalkan, kemudian dirinya dan beberapa pengurus Dekopinwil Jabar menemui secara langsung pada hari kamis, 8 mei 2025 namun tidak diterima sebagaimana mestinya setelah menunggu lebih dari dua jam. Padahal, kata Nurodi Kadis Koperasi jalan di depannya dan pergi tanpa menjelaskan sepatah katapun.

"Tidak ada penjelasan sepatah katapun. Kami ini sepertinya tidak dianggap, kadis sepertinya tidak memiliki adab kesundaan yang harusnya dimiliki masyarakat sunda pada umumnya," ujarnya.

Diperlakukan tidak baik, Nurodi meminta klarifikasi kepada staf-staf Dinas Koperasi Jabar. Dia mengatakan akan melaporkan perilaku Kadis Koperasi UK Jabar kepada Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi dan menyiarkan ke publik.

"Kami akan melaporkan kejadian ini kepada ketua umum karena kami datang ke sini atas perintah beliau. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Dekopin, Pak Bambang Hariyadi merupakan sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI " tegas Nurodi.

Nurodi menyatakan bahwa dirinya datang ke kantor Dinas Koperasi UK Jabar bersama beberapa pengurus Dekopinwil Jabar dan Ketua Dekopinda Kota Bandung, Ketua Plt Kabupaten Bandung, serta Ketua Dekopin Kota Sumedang.

Dia jelaskan, maksud kedatangannya yaitu untuk berdiskusi dengan Kadis Koperasi UK Jabar tentang program Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Menurut dia, sikap Yuke tersebut bisa diartikan ingin menghambat program tersebut.

"Kami ingin memberitahu hasil riset dan penelitian kami tentang Koperasi Desa Merah Putih dan mendiskusikan dengan beliau (Yuke Mauliani) sebelum bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM)," tuturnya.

Dia pun menyebut lebih mudah bertemu KDM daripada Yuke. Malahan, lanjut Nurodi, KDM kerap mendatangi warganya, bukan didatangi.

Dia mengingatkan, bahwa untuk merealisasikan program Koperasi Desa Merah Putih dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak terkait. Dia mewanti-wanti sikap Kadis Koperasi Jabar yang seperti ini akan jadi penghambat.

Ketua Dekopin Kota Bandung Paul Harol menambahkan, meskipun masyarakat biasa Kadis Koperasi Jabar harus menerima kehadirannya dengan baik. Apalagi niatnya ingin berdiskusi program-program koperasi.

Dia menilai, perilaku Kadis Koperasi UK Jabar Yuke Mauliani mengesankan bahwa dirinya lebih hebat dari Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Seakan-akan dia ingin menunjukkan ke masyarakat, ini loh saya lebih hebat dari Presiden dan Gubernur Jawa Barat," tukas Paul.

Wakil Ketua Dekopinwil Jarar Polmer Siswanto juga menganggap kadiskop Jabar bukan sosok pemimpin yang kompeten karena alergi terhadap dialog padahal dialog akan memunculkan pemikiran yang menghasilkan solusi. "Peminpin itu harus mau melayani dan berdialog dengan rakyatnya, pikiran-pikiran dalam dialog itu akan melahirkan peradaban" ujar Polmer. Polmer menambahkan " jika kadiskop jabar tidak mau melayani rakyat sebaiknya jangan menjadi pemimpin atau kadis". (*)

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini