Mahfudz: Pemerataan Internet Harus Disertai Peningkatan Kualitas Layanan

MENJUAL HARAPAN — Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari luasnya cakupan jaringan, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, Mahfudz mengapresiasi kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi), namun sekaligus mengingatkan perlunya peningkatan mutu layanan internet.

“Di Jawa Barat sebagian besar kebutuhan konektivitas sudah terpenuhi. Namun, masih ada beberapa titik yang harus kita perbaiki. Apresiasi perlu kita berikan kepada BAKTI Komdigi karena pemerintah telah melakukan upaya maksimal dalam memenuhi kebutuhan internet, telekomunikasi, dan informasi,” ujar Mahfudz.

Dari Cakupan ke Kualitas

Data pemaparan menunjukkan jaringan 4G di Jawa Barat telah mencakup 97,79 persen wilayah dan menjangkau 99,98 persen populasi. Dari total 5.957 desa, sebanyak 5.873 desa sudah terlayani penuh oleh jaringan 4G. Namun, Mahfudz menilai persoalan utama kini bergeser: bukan lagi soal cakupan, melainkan kualitas dan pemanfaatan layanan.

Dari 1.316 titik layanan yang diukur pada Juni 2026, sekitar lima persen masih memiliki kapasitas di bawah 10 Mbps, terutama di fasilitas pendidikan dan kantor pemerintahan. Kondisi ini dianggap menghambat pemanfaatan internet untuk kegiatan belajar mengajar, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi.

Titik Blank di Dekat Perkotaan

Mahfudz juga menyoroti adanya daerah termarginalkan yang letaknya tidak jauh dari pusat perkotaan, bahkan dari Jakarta. Ia mencontohkan wilayah Pandeglang yang masih memiliki titik-titik blank spot. Hal ini menunjukkan bahwa masalah konektivitas tidak hanya terjadi di daerah 3T, tetapi juga di kawasan yang relatif dekat dengan pusat aktivitas.

Pemetaan dan Anggaran Tepat Sasaran

Politisi Fraksi PKS tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan lebih rinci terhadap wilayah tanpa sinyal maupun daerah dengan kualitas jaringan rendah. Menurutnya, pemetaan yang akurat akan memastikan anggaran pembangunan infrastruktur digital diarahkan secara tepat sasaran.

“Anggarannya perlu ditingkatkan dan kerjanya juga perlu dimaksimalkan. Tujuannya bukan hanya agar seluruh wilayah terkoneksi, tetapi agar masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara produktif,” tegas Mahfudz. (*S_267)

Sumber: dpr.go.id " Mahfudz: Pemerataan Internet Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Layanan" (diakses, 11/7/2026)

Menguji Kementerian Baru: Komisi VIII Dorong Evaluasi Total Haji 2026, Bidik Sektor Konsumsi RTE hingga Hotel Mina

Prospek Ditjen Baru Kemenag: Menakar Efektivitas Dana Takis Rp4 Triliun untuk Kuasa Sektor Pesantren

Ironi Oase Pendidikan Agama: Komisi VIII Bidik Ketimpangan Insentif Rp250 Ribu dan Dikotomi Sisdiknas

Diplomasi Kertanegara: Menakar Kedekatan Prabowo, Dinasti Shinawatra, dan Visi Global Danantara

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini