Langsung ke konten utama

Mahfudz: Pemerataan Internet Harus Disertai Peningkatan Kualitas Layanan

MENJUAL HARAPAN — Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari luasnya cakupan jaringan, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, Mahfudz mengapresiasi kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi), namun sekaligus mengingatkan perlunya peningkatan mutu layanan internet.

“Di Jawa Barat sebagian besar kebutuhan konektivitas sudah terpenuhi. Namun, masih ada beberapa titik yang harus kita perbaiki. Apresiasi perlu kita berikan kepada BAKTI Komdigi karena pemerintah telah melakukan upaya maksimal dalam memenuhi kebutuhan internet, telekomunikasi, dan informasi,” ujar Mahfudz.

Dari Cakupan ke Kualitas

Data pemaparan menunjukkan jaringan 4G di Jawa Barat telah mencakup 97,79 persen wilayah dan menjangkau 99,98 persen populasi. Dari total 5.957 desa, sebanyak 5.873 desa sudah terlayani penuh oleh jaringan 4G. Namun, Mahfudz menilai persoalan utama kini bergeser: bukan lagi soal cakupan, melainkan kualitas dan pemanfaatan layanan.

Dari 1.316 titik layanan yang diukur pada Juni 2026, sekitar lima persen masih memiliki kapasitas di bawah 10 Mbps, terutama di fasilitas pendidikan dan kantor pemerintahan. Kondisi ini dianggap menghambat pemanfaatan internet untuk kegiatan belajar mengajar, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi.

Titik Blank di Dekat Perkotaan

Mahfudz juga menyoroti adanya daerah termarginalkan yang letaknya tidak jauh dari pusat perkotaan, bahkan dari Jakarta. Ia mencontohkan wilayah Pandeglang yang masih memiliki titik-titik blank spot. Hal ini menunjukkan bahwa masalah konektivitas tidak hanya terjadi di daerah 3T, tetapi juga di kawasan yang relatif dekat dengan pusat aktivitas.

Pemetaan dan Anggaran Tepat Sasaran

Politisi Fraksi PKS tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan lebih rinci terhadap wilayah tanpa sinyal maupun daerah dengan kualitas jaringan rendah. Menurutnya, pemetaan yang akurat akan memastikan anggaran pembangunan infrastruktur digital diarahkan secara tepat sasaran.

“Anggarannya perlu ditingkatkan dan kerjanya juga perlu dimaksimalkan. Tujuannya bukan hanya agar seluruh wilayah terkoneksi, tetapi agar masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara produktif,” tegas Mahfudz. (*S_267)


Sumber: dpr.go.id " Mahfudz: Pemerataan Internet Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Layanan" (diakses, 11/7/2026)


Baca juga:

Legislator Dorong BAKTI Komdigi Perluas Konektivitas Digital ke Daerah 3T 

Menguji Kementerian Baru: Komisi VIII Dorong Evaluasi Total Haji 2026, Bidik Sektor Konsumsi RTE hingga Hotel Mina 

Prospek Ditjen Baru Kemenag: Menakar Efektivitas Dana Takis Rp4 Triliun untuk Kuasa Sektor Pesantren 

Ironi Oase Pendidikan Agama: Komisi VIII Bidik Ketimpangan Insentif Rp250 Ribu dan Dikotomi Sisdiknas 

Diplomasi Kertanegara: Menakar Kedekatan Prabowo, Dinasti Shinawatra, dan Visi Global Danantara


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengabdi di Cangkuang, Mahasiswa Universitas Nurtanio Akselerasi Program "Desa Cerdas dan Masyarakat Berdaya"

  Sekdes Cangkuang, dalam memberikan sambutan penerimaan KKNMT Universitas Unnur Bandung dan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (kiri), Selasa, 28/7/2026 BANDUNG, MENJUAL HARAPAN  – Dalam upaya mereduksi kesenjangan teknologi serta mendorong kemandirian masyarakat perdesaan, mahasiswa Universitas Nurtanio (Unnur) menggelar program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Terintegrasi (KKNMT) 2026 di Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Mengusung tema besar "Desa Cerdas, Masyarakat Berdaya: Digitalisasi, Literasi Menuju Desa Mandiri Berkelanjutan" , kehadiran puluhan mahasiswa berjaket almamater biru ini disambut hangat oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat dalam acara pembukaan dan sosialisasi program yang berlangsung di Aula Desa Cangkuang. Sinergi Mahasiswa KKNMT Universitas Nurtanio 2026 bersama Perangkat Desa dan Warga Cangkuang di Aula Desa Transformasi Digital hingga Pemberdayaan Ekonomi Program KKNMT kali ini berfokus pada penerjemahan konsep ...

Literasi Keuangan Haji: Membentengi Masyarakat dari Narasi Disinformasi

MENJUAL HARAPAN — Di tengah rentannya publik terhadap disinformasi seputar pengelolaan dana haji , edukasi mengenai tata kelola keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi kebutuhan yang mendesak. Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya pemahaman masyarakat secara utuh mengenai mekanisme kerja BPKH guna menjaga kepercayaan publik terhadap akuntabilitas lembaga tersebut . Pesan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, dalam gelaran Sarasehan Keuangan Haji di Pamekasan, Jawa Timur , Selasa (4/8/2026) . Sebagai lembaga penyeimbang dan mitra kerja BPKH, Komisi VIII mendorong sosialisasi intensif agar masyarakat memahami rantai transparansi pengelolaan dana, mulai dari instrumen investasi hingga sistem pelaporan terbuka yang dapat diakses publik . "Masyarakat perlu mengetahui tugas BPKH, bagaimana dana haji dikelola, sistem pelaporannya, hingga manfaat yang dihasilkan. Selain melalui sosialisasi langsung seperti ini, laporan BPKH juga sangat terbuk...

21 Bulan Sumpah Istana: Anatomi Doktrin ‘Populisme Eksekutif’ Prabowo-Gibran dan Operasi Bedah Organisasi Negara

  Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI  di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres) MENJUAL HARAPAN — Di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Jumat pagi ini (14/8/2026), Presiden Republik Indonesia menyampaikan laporan pertanggungjawaban politik atas 21 bulan masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.  Berbeda dari narasi kenegaraan konvensional yang kerap dipenuhi retorika normatif, pidato berdurasi intens tersebut menyajikan cetak biru konsolidasi kekuasaan eksekutif yang agresif, terukur, dan berorientasi pada pembersihan kelembagaan negara secara radikal. Dengan menetapkan empat prinsip kepemimpinan—kepatuhan konstitusional UUD 1945, perlindungan core and vital national interest , intervensi sosial cepat, serta keberlanjutan intergenerasional—Presiden menegaskan doktrin politiknya: "Saya tidak menerima mand...