Diplomasi Kertanegara: Menakar Kedekatan Prabowo, Dinasti Shinawatra, dan Visi Global Danantara

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand periode 2001–2006, Thaksin Shinawatra di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo

MENJUAL HARAPAN — Di tengah padatnya agenda domestik dan internasional, kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, kembali menjadi saksi bisu terjadinya diplomasi tingkat tinggi yang cair namun strategis. Pada Rabu malam, 8 Juli 2026, Presiden Prabowo menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Thailand periode 2001–2006, Thaksin Shinawatra, yang datang memboyong keluarganya.

Pertemuan ini menarik perhatian pengamat politik internasional karena dilakukan tepat setelah Presiden Prabowo melepas keberangkatan Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Bandara Yogyakarta International Airport pada hari yang sama.

Reuni Hangat Dua Poros Kekuatan Kawasan

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pertemuan malam itu berlangsung dalam atmosfer yang sangat hangat, santai, dan penuh keakraban. Kertanegara malam itu bukan sekadar ruang formal kepresidenan, melainkan panggung bertemunya sahabat lama yang saling bertukar pikiran mengenai lanskap geopolitik.

"Dalam suasana santai, Bapak Presiden dan Thaksin juga bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan strategis global serta dinamika kawasan," ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Menariknya, Thaksin tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh putrinya, Paetongtarn Shinawatra, yang juga merupakan mantan Perdana Menteri Thailand periode 2024–2025. Kehadiran Paetongtarn menegaskan bahwa pertemuan ini membawa bobot pengaruh politik dinasti terbesar di Thailand saat ini, sekaligus mempertegas hubungan emosional yang kuat antara keluarga besar Shinawatra dengan Prabowo Subianto.

Berbagi Visi Lewat Danantara

Bagi Indonesia, sosok Thaksin Shinawatra saat ini memiliki signifikansi taktis yang lebih dalam dari sekadar mantan kepala negara sahabat. Pengusaha kawakan Thailand ini diketahui turut memberikan kontribusinya bagi penguatan ekonomi Indonesia dengan mengambil peran sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara.

Kehadiran Thaksin di Kertanegara memperlihatkan bagaimana pemerintah Indonesia di bawah komando Prabowo cerdik dalam memanfaatkan jejaring tokoh-tokoh internasional demi kepentingan strategis nasional, khususnya melalui optimalisasi lembaga seperti Danantara.

Mengokohkan Posisi Indonesia di Panggung Dunia

Langkah lincah menemui para tokoh global ini—mulai dari Modi hingga keluarga Shinawatra dalam satu hari—merupakan bagian dari doktrin politik luar negeri Indonesia yang kian aktif dan pragmatis di tengah ketidakpastian global.

Seskab Teddy menegaskan bahwa pemerintah berkomunikasi secara intensif dengan para pemimpin dunia untuk memastikan posisi tawar Indonesia tetap kokoh.

"Melalui pertemuan-pertemuan seperti ini, Pemerintah Indonesia terus memperkuat jejaring persahabatan dan komunikasi dengan para pemimpin serta tokoh dunia sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama dan memperkokoh posisi Indonesia di tengah dinamika global," pungkas Teddy. (*S_267)

Sumber Berita:

Kanal Resmi: Siaran Pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres).

Tautan Resmi: Seskab Teddy Ungkap Pertemuan Hangat Presiden Prabowo dan Thaksin di Kertanegara, Bahas Dinamika Kawasan hingga Isu Global (Dipublikasikan pada Rabu, 8 Juli 2026, Pukul 22:18 WIB).

Ikuti berita-berita lainnya

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini