Langsung ke konten utama

Legislator Dorong BAKTI Komdigi Perluas Konektivitas Digital ke Daerah 3T

MENJUAL HARAPAN  — Anggota Komisi I DPR RI, Jefry Romdhony, menegaskan pentingnya pemerataan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, ia mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi) untuk melanjutkan program perluasan konektivitas digital.

“Selain cakupan di kota-kota besar, penting juga memperhatikan cakupan di daerah 3T. Kami mendorong BAKTI Komdigi agar perluasan konektivitas tetap dilakukan,” ujar Jefry Romdhony.

Konektivitas sebagai Hak Dasar

Menurut Jefry, akses internet bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan hak dasar masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga kegiatan ekonomi berbasis digital.

Ia mengingatkan agar pendekatan pembangunan berbasis jumlah penduduk tidak mengabaikan wilayah dengan populasi kecil, karena masyarakat di daerah terpencil tetap berhak atas layanan komunikasi yang layak.

Data Cakupan Jaringan

Dalam paparannya, BAKTI Komdigi menyebutkan bahwa cakupan jaringan 4G di Jawa Barat telah menjangkau 97,79 persen wilayah dan 99,98 persen populasi. Dari total 5.957 desa, sebanyak 5.873 desa sudah terlayani penuh oleh jaringan 4G.

Meski kesenjangan semakin kecil, Jefry menilai pemerintah masih perlu melakukan pemetaan lebih rinci agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi digital.

Kolaborasi Lintas Sektor

Jefry juga menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan pemangku kepentingan lain. Kolaborasi ini dianggap krusial untuk memastikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik geografis masing-masing wilayah.

“Prinsipnya, konektivitas digital harus dapat dirasakan masyarakat secara merata, bukan hanya mereka yang tinggal di wilayah perkotaan,” pungkasnya. (*S_267)

Sumber: dpr.go.id “ Legislator Dorong BAKTI Komdigi Lanjutkan Perluasan Konektivitas hingga Daerah 3T" (diakses, 11/7/2026)


Baca juga:

Menguji Kementerian Baru: Komisi VIII Dorong Evaluasi Total Haji 2026, Bidik Sektor Konsumsi RTE hingga Hotel Mina 

Prospek Ditjen Baru Kemenag: Menakar Efektivitas Dana Takis Rp4 Triliun untuk Kuasa Sektor Pesantren 

Ironi Oase Pendidikan Agama: Komisi VIII Bidik Ketimpangan Insentif Rp250 Ribu dan Dikotomi Sisdiknas 

Diplomasi Kertanegara: Menakar Kedekatan Prabowo, Dinasti Shinawatra, dan Visi Global Danantara

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya