Pemerataan Digital: Antara Akses dan Kualitas Layanan

Foto hasil tangkapan layar dari cnnindonesia.com

MENJUAL HARAPAN — Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Jawa Barat (wilayah Bekasi) menghadirkan dua perspektif penting terkait pembangunan infrastruktur digital. Anggota DPR RI Jefry Romdhony menekankan urgensi pemerataan akses hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sementara Mahfudz mengingatkan bahwa pemerataan internet harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan. Kedua pandangan ini merefleksikan arah kebijakan digital Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada mutu layanan yang diterima masyarakat.

“Selain cakupan di kota-kota besar, penting juga memperhatikan cakupan di daerah 3T. Kami mendorong BAKTI Komdigi agar perluasan konektivitas tetap dilakukan,” ujar Jefry Romdhony. “Tujuannya bukan hanya agar seluruh wilayah terkoneksi, tetapi agar masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara produktif,” tegas Mahfudz.

Dimensi Akses: Menjangkau Daerah 3T

BAKTI Komdigi melaporkan bahwa cakupan jaringan 4G di Jawa Barat telah mencapai 97,79 persen wilayah dan 99,98 persen populasi, dengan 5.873 dari 5.957 desa sudah terlayani penuh. Angka ini menunjukkan kesenjangan digital semakin mengecil. Kendati demikian, Jefry mengingatkan agar pendekatan berbasis jumlah penduduk tidak mengabaikan wilayah dengan populasi kecil. Masyarakat di daerah terpencil tetap memiliki hak atas akses komunikasi dan informasi yang layak.

Dimensi Kualitas: Dari Cakupan ke Mutu Layanan

Mahfudz menyoroti bahwa persoalan utama kini bergeser dari cakupan menuju kualitas. Dari 1.316 titik layanan yang diukur pada Juni 2026, sekitar lima persen masih memiliki kapasitas di bawah 10 Mbps, terutama di fasilitas pendidikan dan kantor pemerintahan. Ia menekankan bahwa kualitas jaringan harus mampu menunjang kegiatan belajar mengajar, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi.

Tantangan Kebijakan: Pemetaan dan Anggaran

Kedua legislator sepakat bahwa pemetaan rinci menjadi kunci. Jefry menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor — pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan pemangku kepentingan — agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik geografis. Mahfudz menambahkan bahwa pemetaan titik blank spot dan wilayah dengan kualitas rendah akan memastikan anggaran pembangunan infrastruktur digital diarahkan secara tepat sasaran.

Analisis Kebijakan: Akses + Kualitas = Transformasi Digital

Liputan ini memperlihatkan dua dimensi kebijakan digital yang saling melengkapi:

Pemerataan akses: memastikan seluruh masyarakat, termasuk di daerah 3T, memperoleh hak atas konektivitas.
Peningkatan kualitas: menjamin layanan yang tersedia benar-benar produktif dan menunjang kebutuhan masyarakat.

Kebijakan digital Indonesia ke depan tidak bisa hanya berhenti pada angka cakupan. Transformasi digital yang inklusif menuntut keseimbangan antara pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan. Tanpa kualitas, akses hanya menjadi angka; tanpa akses, kualitas hanya menjadi privilese segelintir orang. (S_267)

Sumber: dpr.go.id

Legislator Dorong BAKTI Komdigi Lanjutkan Perluasan Konektivitas hingga Daerah 3T

Mahfudz Pemerataan Internet Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Layanan

Legislator Dorong BAKTI Komdigi Perluas Konektivitas Digital ke Daerah 3T

Menguji Kementerian Baru: Komisi VIII Dorong Evaluasi Total Haji 2026, Bidik Sektor Konsumsi RTE hingga Hotel Mina

Prospek Ditjen Baru Kemenag: Menakar Efektivitas Dana Takis Rp4 Triliun untuk Kuasa Sektor Pesantren

Ironi Oase Pendidikan Agama: Komisi VIII Bidik Ketimpangan Insentif Rp250 Ribu dan Dikotomi Sisdiknas

Diplomasi Kertanegara: Menakar Kedekatan Prabowo, Dinasti Shinawatra, dan Visi Global Danantara

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini