Pemerataan Digital: Antara Akses dan Kualitas Layanan

Foto hasil tangkapan layar dari cnnindonesia.com

MENJUAL HARAPAN — Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Jawa Barat (wilayah Bekasi) menghadirkan dua perspektif penting terkait pembangunan infrastruktur digital. Anggota DPR RI Jefry Romdhony menekankan urgensi pemerataan akses hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sementara Mahfudz mengingatkan bahwa pemerataan internet harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan. Kedua pandangan ini merefleksikan arah kebijakan digital Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada mutu layanan yang diterima masyarakat.

“Selain cakupan di kota-kota besar, penting juga memperhatikan cakupan di daerah 3T. Kami mendorong BAKTI Komdigi agar perluasan konektivitas tetap dilakukan,” ujar Jefry Romdhony. “Tujuannya bukan hanya agar seluruh wilayah terkoneksi, tetapi agar masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara produktif,” tegas Mahfudz.

Dimensi Akses: Menjangkau Daerah 3T

BAKTI Komdigi melaporkan bahwa cakupan jaringan 4G di Jawa Barat telah mencapai 97,79 persen wilayah dan 99,98 persen populasi, dengan 5.873 dari 5.957 desa sudah terlayani penuh. Angka ini menunjukkan kesenjangan digital semakin mengecil. Kendati demikian, Jefry mengingatkan agar pendekatan berbasis jumlah penduduk tidak mengabaikan wilayah dengan populasi kecil. Masyarakat di daerah terpencil tetap memiliki hak atas akses komunikasi dan informasi yang layak.

Dimensi Kualitas: Dari Cakupan ke Mutu Layanan

Mahfudz menyoroti bahwa persoalan utama kini bergeser dari cakupan menuju kualitas. Dari 1.316 titik layanan yang diukur pada Juni 2026, sekitar lima persen masih memiliki kapasitas di bawah 10 Mbps, terutama di fasilitas pendidikan dan kantor pemerintahan. Ia menekankan bahwa kualitas jaringan harus mampu menunjang kegiatan belajar mengajar, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi.

Tantangan Kebijakan: Pemetaan dan Anggaran

Kedua legislator sepakat bahwa pemetaan rinci menjadi kunci. Jefry menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor — pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan pemangku kepentingan — agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik geografis. Mahfudz menambahkan bahwa pemetaan titik blank spot dan wilayah dengan kualitas rendah akan memastikan anggaran pembangunan infrastruktur digital diarahkan secara tepat sasaran.

Analisis Kebijakan: Akses + Kualitas = Transformasi Digital

Liputan ini memperlihatkan dua dimensi kebijakan digital yang saling melengkapi:

• Pemerataan akses: memastikan seluruh masyarakat, termasuk di daerah 3T, memperoleh hak atas konektivitas.
• Peningkatan kualitas: menjamin layanan yang tersedia benar-benar produktif dan menunjang kebutuhan masyarakat.

Kebijakan digital Indonesia ke depan tidak bisa hanya berhenti pada angka cakupan. Transformasi digital yang inklusif menuntut keseimbangan antara pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan. Tanpa kualitas, akses hanya menjadi angka; tanpa akses, kualitas hanya menjadi privilese segelintir orang. (S_267)

Sumber: dpr.go.id

Legislator Dorong BAKTI Komdigi Lanjutkan Perluasan Konektivitas hingga Daerah 3T 

Mahfudz Pemerataan Internet Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Layanan

Baca juga:

Mahfudz: Pemerataan Internet Harus Disertai Peningkatan Kualitas Layanan 

Legislator Dorong BAKTI Komdigi Perluas Konektivitas Digital ke Daerah 3T 

Menguji Kementerian Baru: Komisi VIII Dorong Evaluasi Total Haji 2026, Bidik Sektor Konsumsi RTE hingga Hotel Mina 

Prospek Ditjen Baru Kemenag: Menakar Efektivitas Dana Takis Rp4 Triliun untuk Kuasa Sektor Pesantren 

Ironi Oase Pendidikan Agama: Komisi VIII Bidik Ketimpangan Insentif Rp250 Ribu dan Dikotomi Sisdiknas 

Diplomasi Kertanegara: Menakar Kedekatan Prabowo, Dinasti Shinawatra, dan Visi Global Danantara