MENJUAL
HARAPAN –
Keakuratan data statistik kembali menjadi sorotan tajam parlemen. Kebijakan
publik yang melenceng—mulai dari penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) hingga
Program Indonesia Pintar (PIP)—dinilai sebagai dampak langsung dari masih
lemahnya kualitas pendataan di tingkat akar rumput.
Masalah
sistemis tersebut disuarakan secara kritis oleh Anggota Komisi X DPR RI, La
Tinro La Tunrung, saat menggelar Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di
Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu
(25/7/2026).
Politisi
Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti kerja surveyor atau petugas lapangan BPS yang dinilai kerap
abai terhadap metodologi dasar wawancara.
Praktik pendataan asal-asalan, seperti menggali informasi dari pihak yang tidak
memahami kondisi ekonomi riil keluarga yang bersangkutan, memicu bias data yang
berbahaya.
"Surveyor
ini jangan sampai mendapatkan data yang kurang tepat. Jangan sampai data-data
yang dihasilkan itu kurang tepat dan akhirnya pemerintah membuat kebijakan yang
tidak tepat,"
tegas La Tinro sebagaimana dikutip
dpr.go.id (26/7/2026).
Celah Data Desil dan Risiko
Marjinalisasi Warga Miskin
Dampak
paling nyata dari masalah administrasi ini adalah ditemukannya kolom desil
kesejahteraan masyarakat yang masih kosong dalam basis data. Ketiadaan status desil ini berpotensi besar menjegal
hak warga tidak mampu untuk mengakses jaring pengaman sosial maupun bantuan
biaya pendidikan seperti PIP.
"Masih
banyak juga yang kosong data desilnya. Ada kepala keluarga yang belum diketahui
desil berapa. Ini tentu akan terus kami tanyakan apakah karena kesalahan teknis
atau sebab lainnya,"
ujar legislator asal Dapil Sulawesi Selatan III tersebut.
Ia pun
mendorong BPS untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas survei
melalui pelatihan berkala agar standar pengumpulan data di lapangan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Stigma Pajak dan Pentingnya Edukasi
Publik
Selain
evaluasi di internal BPS, La Tinro membeberkan adanya hambatan sosiologis di
masyarakat. Hingga kini, masih ada warga
yang menaruh curiga dan enggan memberikan data jujur karena khawatir pendataan
tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
Oleh karena
itu, ia meminta BPS gencar mengedukasi publik seraya mengimbau masyarakat untuk
kooperatif dan transparan saat menerima kunjungan petugas BPS.
"Jangan
ragu, jangan bimbang, jangan merasa cemas apabila ada petugas dari Badan Pusat
Statistik yang datang. Mereka hanya ingin memperoleh data agar
kebijakan-kebijakan pemerintah pada tahun-tahun mendatang bisa lebih tepat
sasaran,"
pungkasnya. (*S_267)
Sumber Berita Resmi: dpr.go.id "La Tinro Minta BPS Perkuat Kualitas Survei untuk Dukung Ketepatan Bantuan Sosial dan Pendidikan" (diakses dan dikonstruksi ulang, 27/6/2026)
Baca juga:
Menembus Ketimpangan Mutu Kampus Daerah dan Menagih Evaluasi Syarat Jurnal Internasional
Estafet Kepemimpinan Bank Indonesia di Tengah Ujian Stabilitas Moneter
Menjaga Desa Adat dari Jebakan Administrasi Keuangan Negara
Menjaga Roh Desa Adat Bali Lewat Optimalisasi Dana Desa
Presiden Prabowo Subianto Lantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional
Komentar