Langsung ke konten utama

Prabowo Klaim Sistem Perlindungan Sosial Indonesia Masuk Jajaran Terkuat di Dunia

 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

MENJUAL HARAPAN JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengklaim bahwa Indonesia kini telah memiliki salah satu sistem perlindungan sosial (welfare state) paling tangguh di tingkat global. Klaim tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Dalam pengarahannya di hadapan para menteri, Kepala Negara menekankan bahwa fondasi sistem jaring pengaman sosial yang ada saat ini merupakan hasil dari kesinambungan kebijakan antar-pemerintahan yang dibangun sejak era kemerdekaan.

“Saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan (welfare state), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu per satu, sebagian dari program-program ini dilaksanakan oleh presiden-presiden dan pemerintah sebelum kita,” ujar Prabowo.

Ragam Program dan Rencana Evaluasi Bantuan Perumahan

Komitmen negara dalam menjaga daya beli serta kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui intervensi berlapis yang mencakup berbagai strata penerima manfaat. Portofolio perlindungan sosial tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, hingga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Khusus untuk program bantuan perumahan yang saat ini bernilai Rp20 juta per unit bagi 400.000 penerima manfaat, Presiden menginstruksikan Kementerian Perumahan dan Kementerian Sosial untuk melakukan kajian ulang (re-evaluation). Prabowo membuka opsi pergeseran skema bantuan dari tunai menjadi penyediaan bahan bangunan fisik agar jangkauan penerima manfaat dapat diperluas.

Selain bantuan langsung, bantalan ekonomi masyarakat juga diperkuat lewat skema subsidi dan kompensasi energi—seperti LPG, Solar, Pertalite, dan listrik—serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), diskon transportasi publik, hingga bantuan pangan.

Akselerasi Program Unggulan: MBG dan Cek Kesehatan Gratis

Di samping program-program inheren dari pemerintahan terdahulu, Kabinet Prabowo memperkuat cakupan perlindungan melalui dua program unggulan baru:

1.       Makan Bergizi Gratis (MBG): Menargetkan 74.560.000 penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga kelompok lanjut usia.

2.      Cek Kesehatan Gratis (CKG): Didesain menjangkau hingga 130.800.000 warga sebagai langkah intervensi promotif dan preventif kesehatan nasional.

“Cek kesehatan gratis ini yang pertama kali. Kita cek, tahu kondisi, tahu masalah, dan tahu apa yang harus kita kerjakan sekarang,” kata Presiden.

Investasi SDM dan Optimisme Ekonomi

Guna menopang keberlanjutan ekonomi jangka panjang, pemerintah melengkapi jaring pengaman sosial dengan investasi pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini diakselerasi melalui program magang bagi lulusan baru (fresh graduates), pengembangan Sekolah Unggul Garuda, serta perluasan berbagai skema beasiswa pendidikan.

Menutup pengarahannya, Presiden Prabowo mengingatkan jajarannya untuk tidak memandang sebelah mata kapasitas dan potensi daya tahan ekonomi bangsa.

“Jangan anggap enteng kita terus. We are strong, we are rich, and we will be richer. Kita akan lebih kaya,” pungkasnya optimistis.

Sumber Berita Original: presidenri.go.id " Presiden Prabowo: Indonesia Miliki Salah Satu Sistem Perlindungan Sosial Terkuat di Dunia" (diakses, 22/7/2026)


Baca juga:

Optimisme Jalur Konstitusional: Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Berada di Jalan yang Benar Hapus Kemiskinan dan Kelaparan 

Duka Militer dan Alarm Tata Ruang Publik: TB Hasanuddin Desak Investigasi Total Insiden Ledakan Gudang Amunisi Madiun

Konsensus Senayan dan Tantangan Tata Kelola Hibah: Komisi I DPR Restui Kapal Induk Giuseppe Garibaldi 

Urgensi Badan Khusus dan Dewan Pengawas dalam RUU Perampasan Aset

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...

Eksklusif: Restrukturisasi Besar-Besaran Cipayung, PBSI Bongkar Pasang Ganda Campuran dan Ganda Putri, Ester Nurumi Hijrah Sektor!

Foto dok pbsi.id MENJUAL HARAPAN – Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) resmi mengambil langkah ekstrem demi mendongkrak daya saing tim nasional di panggung internasional . Lewat evaluasi menyeluruh pasca-turnamen, otoritas tertinggi bulutangkis Indonesia ini melakukan penataan ulang besar-besaran yang melibatkan lintas sektor, mulai dari ganda campuran, ganda putri, hingga tunggal putri . Langkah strategis ini diambil demi memperkuat kedalaman skuad, mempercepat proses regenerasi, dan memaksimalkan potensi para atlet elite yang dinilai stagnan . Proyek Dejan/Apriyani: Berdurasi Enam Turnamen Internasional Melanjutkan kabar kepindahan Apriyani Rahayu ke sektor ganda campuran untuk berduet dengan Dejan Ferdinansyah, PBSI kini mengungkap alasan teknis di balik keputusan tersebut . Kepala Pelatih Ganda Campuran PP PBSI, Rionny Mainaky, secara blak-blakan mengakui bahwa performa Apriyani di sektor asalnya saat berpasangan dengan Lanny Tria Mayasari belum memen...