Langsung ke konten utama

Menyoroti Potret Ekonomi Indonesia di Enam Bulan Pemerintahan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto (Foto hasil tangkapan layar dari instagram @prabowo)


Oleh Silahudin

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo, telah enam bulan pertama jalankan roda pemerintahan. Awal priode ini penuh tantangan, khususnya bagi ekonomi Indonesia.

Ada beberapa pencapaian yang telah direngkuhnya, seperti stabilitas harga pangan, dan peningkatan produksi beras. Akan tetapi, sejumlah masalah besar masih tetap menghantuinya, yaitu termasuk pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya utang pemeirntah, dan gejolak (ekonomi) di pasar saham.

Pada titik soal inilah, catatan kecil ini ingin menyoroti potret ekonomi Indonesia di awal pemerintahan Prabowo.  

Pencapaian awal dan tantangannya 

Sejak dilantik hingga kini, enam bulan pemerintahan Presiden Prabowo, salah satu keberhasilannya yang patut dicatat adalah stabilisasi harga pangan yang menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah berhasil meningkatkan stok beras hingga 7,5 juta ton pada awal tahun 2025, dan ini menjadi langkah krusial menuju swasembada pangan.

Penguatan ini, produksi beras nasional mencapai angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, dengan mendorong kebijakan pemerintah terhadap Bulog untuk menyerap gabah petani.

Selain itu, perbaikan manufaktur, Indeks PMI (Purchasing Managers Index) menunjukkan peningkatan dari 49,2 persen pada Oktober 2024 menjadi 51,2 persen pada Desember 2024, dan ini mencerminkan perbaikan sektor manufaktur.

Kendati adanya capaian awal dalam bidang ekonomi ini, namun tantangan besarnya, yaitu persoalan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah hingga Rp 17.000. Hal ini mencerminkan tekanan ekonomi yang signifikan. Juga, utang pemerintah yang meningkat tajam, mencapai Rp 511,3 triliun dalam enam bulan pertama.

Daya beli masyarakat melemah menjadi sorotan utama, dimana dengan kenaikan biaya hidup yang mempengaruhi konsumsi domistik. Dalam bahasa lain, sektor manufaktur menghadapi tekanan tajam dengan kontribusi terhadap PDB yang terus menurun.

Itu sebabnya, dalam enam bulan pemerintahan Prabowo ini, menuai kritik dan sorotan publik. Kritik yang datang dari publik, yaitu soal komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif, kemudian demontrasi mahasiswa dan tagar #IndonesiaGelap menjadi simbol keresahan publik terhadap kenaikan biaya hidup, dan sulitnya mencari pekerjaan.

Dalam sorotan publik itu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki komunikasi, termasuk menunjuk juru bicara baru.

Catatan penutup

Awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, telah menunjukkan adanya pencapaian dalam bidang ini, kendati tantang ekonomi yang vital dan kompleks harus tetap menjadi perhatian utama.

Pemerintah, harus secepatnya mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, dan membangun kepercayaan publik.*

*Penulis, Pemerhati masalah sosial politik

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesan RUU Perampasan Aset, Menata Hak Publik

Oleh Silahudin SALAH  satu poin krusial tuntutan unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025 yang lalu, adalah soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini, memang sudah jauh-jauh hari diusulkan pemerintah, namun tampaknya masih belum menjadi prioritas prolegnas. Di tengah meningkatnya tuntutan publik seperti dalam 17+8 tuntutan rakyat, RUU ini menjadi salah satu poin tuntutannya yang harus dijawab sungguh-sungguh oleh pemerintah dan DPR. RUU Perampasan Aset dalam tuntutan tersebut diberi tenggang waktu target penyelesaaiannya dalam kurun waktu satu tahun, paling lambat 31 Agustus 2026 (Kompas.id, 3/9/2025). RUU Perampasan Aset, tentu merupakan bagian integral yang menjanjikan reformasi struktural dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Selama ini, aset hasil kejahatan, terutama korupsi dan kejahatan ekonomi, tidak jelas rimbanya. RUU ini tampak visioner dimana menawarkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, sebuah pendekatan yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan ...

MENTERTAWAKAN NEGERI INI

Oleh: Silahudin MENJUAL HARAPAN - Mentertawakan negeri ini bukan karena kita tak cinta. Justru karena cinta itu terlalu dalam, hingga luka-lukanya tak bisa lagi ditangisi. Maka tawa menjadi pelipur, menjadi peluru, menjadi peluit panjang di tengah pertandingan yang tak pernah adil. Negeri ini, seperti panggung sandiwara, di mana aktor utamanya tak pernah lulus audisi nurani. Di ruang-ruang kekuasaan, kita menyaksikan para pemimpin berdialog dengan teleprompter, bukan dengan hati. Mereka bicara tentang rakyat, tapi tak pernah menyapa rakyat. Mereka bicara tentang pembangunan, tapi tak pernah membangun kepercayaan. Maka kita tertawa, bukan karena lucu, tapi karena getir yang terlalu lama dipendam. Pendidikan, katanya, adalah jalan keluar. Tapi di negeri ini, sekolah adalah lorong panjang menuju penghapusan imajinasi. Anak-anak diajari menghafal, bukan memahami. Mereka diuji untuk patuh, bukan untuk berpikir. Guru-guru digaji dengan janji, sementara kurikulum berganti seperti musim, tanpa...

Menjadi Wakil Rakyat Tidak Hanya Terpilih, Tapi Teruji

MENJUAL HARAPAN - Pemilihan umum merupakan gerbang masuk menuju ruang representasi, tetapi bukan jaminan bahwa seseorang telah siap menjadi wakil rakyat. Terpilih adalah pengakuan elektoral, sementara teruji adalah proses etis dan reflektif yang berlangsung sepanjang masa jabatan. Dalam konteks DPRD, menjadi wakil rakyat yang teruji berarti menjalankan fungsi kelembagaan dengan integritas, keberpihakan, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap keputusan. Demokrasi lokal membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya hadir secara politik, tetapi juga secara moral. Seperti dikemukakan oleh Max Weber (1919), “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan ambisi.” Maka, keterpilihan harus diikuti dengan proses pembuktian: apakah wakil rakyat mampu menjaga etika, mendengar publik, dan berpihak pada keadilan. Fungsi DPRD mencakup legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya menuntut kapasitas analitis, keberanian politik, dan komitmen etis. Ter...