Langsung ke konten utama

Prabowo Didesak Tinggalkan 'Dewan Perdamaian' Trump: Pelanggaran Konstitusi atau Diplomasi Terjepit?

Konferensi pers dengan tema “Ganyang Penjajahan Gaya Baru: tolak BOP!” di Jakarta (Foto istimewa)


JAKARTA, MENJUAL HARAPAN – Gelombang penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) kian memanas. Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat meluncurkan kritik tajam, menyebut keikutsertaan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah yang tidak hanya cacat legitimasi, tetapi juga mengkhianati amanat konstitusi UUD 1945.

Dalam sebuah konferensi pers bertajuk "Ganyang Penjajahan Gaya Baru: Tolak BOP!" di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (6/3), aktivis Wanda Hamidah menyatakan bahwa posisi Indonesia di forum tersebut sangatlah kontradiktif. Ia menyoroti ironi diplomatik di mana kepala negara duduk bersama pihak-pihak yang telah dilabeli sebagai pelaku kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Gugatan Terhadap Legitimasi BOP

Wanda secara spesifik mempertanyakan dasar hukum BOP yang dianggapnya sebagai lembaga "bentukan" Donald Trump di luar sistem resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

BOP dinilai tidak memiliki aturan internasional yang jelas dan hanya menjadi instrumen kepentingan pihak tertentu untuk memojokkan wilayah Palestina.

Amanat Konstitusi. Keikutsertaan ini dipandang menabrak prinsip Pembukaan UUD 1945 yang tegas menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Wanda mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah politik luar negeri yang berdaulat, mencontohkan keberanian Presiden Soekarno yang berani mengambil jarak dari kekuatan kolonial.

Rp17 Triliun: Kemanusiaan yang Tercecer?

Selain isu kedaulatan, sorotan tajam juga tertuju pada komitmen dana sebesar Rp17 triliun dari rakyat Indonesia untuk forum tersebut. Angka fantastis ini dianggap melukai empati publik, mengingat banyaknya korban bencana alam di dalam negeri, seperti banjir bandang di Sumatra, yang masih belum mendapatkan bantuan pangan dan tempat tinggal yang layak.

Momentum "Pintu Keluar"

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Generasi Muda Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi, menilai eskalasi konflik di Timur Tengah—termasuk serangan terhadap Iran oleh pihak-pihak di balik BOP—seharusnya menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk segera hengkang.

"Ini adalah exit door yang tepat. Bagaimana mungkin mengklaim memimpin dewan perdamaian di saat yang sama mereka menciptakan perang?" tegas Nawawi.

Sebagai bentuk pengawalan isu ini, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat dijadwalkan akan menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda Arjuna Widjaya pada Sabtu (7/3) dan Minggu (8/3) sore. Langkah ini diharapkan menjadi tekanan moral bagi pemerintah untuk mengevaluasi posisi Indonesia di kancah internasional agar tetap selaras dengan ruh perjuangan kemerdekaan. (*_267)



Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya