Prabowo Didesak Tinggalkan 'Dewan Perdamaian' Trump: Pelanggaran Konstitusi atau Diplomasi Terjepit?

Konferensi pers dengan tema “Ganyang Penjajahan Gaya Baru: tolak BOP!” di Jakarta (Foto istimewa)

JAKARTA, MENJUAL HARAPAN – Gelombang penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) kian memanas. Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat meluncurkan kritik tajam, menyebut keikutsertaan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah yang tidak hanya cacat legitimasi, tetapi juga mengkhianati amanat konstitusi UUD 1945.

Dalam sebuah konferensi pers bertajuk "Ganyang Penjajahan Gaya Baru: Tolak BOP!" di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (6/3), aktivis Wanda Hamidah menyatakan bahwa posisi Indonesia di forum tersebut sangatlah kontradiktif. Ia menyoroti ironi diplomatik di mana kepala negara duduk bersama pihak-pihak yang telah dilabeli sebagai pelaku kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Gugatan Terhadap Legitimasi BOP

Wanda secara spesifik mempertanyakan dasar hukum BOP yang dianggapnya sebagai lembaga "bentukan" Donald Trump di luar sistem resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

BOP dinilai tidak memiliki aturan internasional yang jelas dan hanya menjadi instrumen kepentingan pihak tertentu untuk memojokkan wilayah Palestina.

Amanat Konstitusi. Keikutsertaan ini dipandang menabrak prinsip Pembukaan UUD 1945 yang tegas menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Wanda mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah politik luar negeri yang berdaulat, mencontohkan keberanian Presiden Soekarno yang berani mengambil jarak dari kekuatan kolonial.

Rp17 Triliun: Kemanusiaan yang Tercecer?

Selain isu kedaulatan, sorotan tajam juga tertuju pada komitmen dana sebesar Rp17 triliun dari rakyat Indonesia untuk forum tersebut. Angka fantastis ini dianggap melukai empati publik, mengingat banyaknya korban bencana alam di dalam negeri, seperti banjir bandang di Sumatra, yang masih belum mendapatkan bantuan pangan dan tempat tinggal yang layak.

Momentum "Pintu Keluar"

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Generasi Muda Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi, menilai eskalasi konflik di Timur Tengah—termasuk serangan terhadap Iran oleh pihak-pihak di balik BOP—seharusnya menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk segera hengkang.

"Ini adalah exit door yang tepat. Bagaimana mungkin mengklaim memimpin dewan perdamaian di saat yang sama mereka menciptakan perang?" tegas Nawawi.

Sebagai bentuk pengawalan isu ini, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat dijadwalkan akan menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda Arjuna Widjaya pada Sabtu (7/3) dan Minggu (8/3) sore. Langkah ini diharapkan menjadi tekanan moral bagi pemerintah untuk mengevaluasi posisi Indonesia di kancah internasional agar tetap selaras dengan ruh perjuangan kemerdekaan. (*_267)