MENJUAL HARAPAN — Senayan bersiap menggelar fit and proper test bagi
jajaran calon petinggi Bank Indonesia (BI).
Langkah ini menyusul diterimanya Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo
Subianto yang menyodorkan empat nama untuk mengisi kursi panas pimpinan bank
sentral.
Ketua DPR RI Puan Maharani
memastikan lembaga legislatif akan langsung menindaklanjuti Surpres tersebut
begitu pembukaan masa persidangan dimulai pada 14 Agustus 2026.
"Nama-nama tersebut
nantinya akan kami proses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR... untuk kami
pilih dan kami setujui nama-nama yang akan kami pilih untuk kemudian dilantik
oleh Presiden," tegas Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara,
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Paket
Kandidat: Penguji Independensi Kebijakan Moneter
Nama-nama yang diusulkan
Istana mencerminkan kombinasi figur senior dan teknokrat kawakan di lingkaran
moneter:
- Calon Gubernur BI: Destry Damayanti
- Calon Deputi Gubernur Senior BI: Aida S. Budiman
- Calon Deputi Gubernur BI: Solihin M. Juhro dan M. Anwar Bashori
Posisi-posisi ini bukan
sekadar pergeseran birokrasi biasa. Gubernur BI memegang peranan sentral dalam
menavigasi arah kebijakan moneter nasional,
sementara Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur menjadi pilar pendukung
utama dalam stabilitas sistem keuangan.
Dinamika
Politik-Ekspektasi Pasar
Langkah eksekutif menyodorkan
figur-figur ini akan menguji sejauh mana DPR merespons sinyal stabilitas
ekonomi yang ingin dikirimkan pemerintah ke pasar. Proses seleksi di Komisi XI
DPR RI nantinya tidak hanya melihat aspek teknis finansial, tetapi juga akan
diwarnai negosiasi politik mengenai arah independensi bank sentral di tengah
tantangan ekonomi global.
Politisi Fraksi
PDI-Perjuangan tersebut menegaskan bahwa DPR akan menjunjung tinggi kepatuhan
terhadap mekanisme kelembagaan demi memastikan proses transisi di BI berjalan
transparan dan akuntabel. (*Sjs_267)
Sumber Utama: dpr.go.id "DPR Segera Proses 4 Nama Calon Dewan Gubernur BI Usulan Presiden" (diakses dan direkonsturksi, 13/8/2026)
Baca juga:
Pemerintah Pusat Buka Ruang Diskursus Daerah dan Janjikan Logistik Bebas Hambatan untuk Karhutla
Komentar