Langsung ke konten utama

Moderasi Beragama Harus Menjadi Praktik Hidup Warga Negara



MENJUAL HARAPAN - Di tengah kekhawatiran meningkatnya polarisasi sosial dan arus ekstremisme di dunia maya maupun nyata, sosialisasi empat konsensus kebangsaan kembali menggema sebagai agenda strategis nasional. Forum ini tak hanya memperkuat pemahaman Pancasila, melainkan juga menekankan urgensi moderasi beragama sebagai jalan tengah merawat keberagaman dan menolak radikalisme.

“Moderasi adalah ekspresi spiritual yang matang, bukan sekadar toleransi, akan tetapi perjumpaan aktif dengan perbedaan,” ujar anggota DPR RI H. Sulaeman L. Hamzah, pada kegiatan bertajuk “Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan” yang berlagsung di Aula Hotel Megara, Jl. Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, Minggu (29/6/2025).

Legislator Fraksi Partai Nasdem itu menekankan bahwa  Pancasila bukan sekadar dokumen historis, melainkan dasar hidup bersama. Sila demi sila merepresentasikan kerangka normatif untuk membangun masyarakat yang adil, plural, dan seimbang dalam iman serta kehidupan sosial.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan fondasi spiritual bagi moderasi beragama. Sementara sila kedua hingga kelima memperluas cakupan nilai tersebut dalam konteks keadilan sosial, musyawarah, dan persatuan bangsa.  “Pancasila bukan ideologi kaku, tetapi living values yang terus relevan dalam dinamika keindonesiaan,” ungkap Sulaeman.

Penurunan kualitas moderasi beragama menjadi salah satu faktor yang memicu tumbuhnya gerakan radikal. Menurut anggota DPR RI Dapil Papua, intoleransi tersbeut bukan muncul tiba-tiba, ia tumbuh di ruang kosong kebudayaan yang tidak diberi asupan nilai kebangsaan.

Peserta forum mendiskusikan bagaimana Pancasila harus diajarkan secara holistik, kan hanya di ruang kelas, tetapi dalam narasi publik, media sosial, dan ruang-ruang keluarga. Sosialisasi tak cukup dengan seminar; dibutuhkan integrasi dalam kurikulum, budaya birokrasi, dan bahkan algoritma digital.

Kekhawatiran juga disuarakan terhadap dominasi model demokrasi ala Barat yang justru meminggirkan substansi nilai luhur bangsa. “Kita tak bisa hanya menyalin sistem asing tanpa menyesuaikan dengan pengalaman dan kebudayaan lokal kita,”  demikian paparan anggota DPR itu.

Sosialisasi ini pun menyoroti pentingnya tafsir ulang terhadap demokrasi Indonesia dalam semangat Pancasila. Demokrasi sejati bukan sekadar suara terbanyak, tetapi juga keputusan yang dilandasi hikmat dan kebijaksanaan sebagai pemenuhan keadilan sosial.

Karenanya, moderasi beragama bukan saja jalan tengah antara ekstremisme dan sekularisme, melainkan bentuk kedewasaan iman dan ekspresi kemanusiaan. “Dalam konteks Indonesia, sikap ini sejalan dengan semangat musyawarah, harmoni, dan kebinekaan,” ungkapnya.

Kegiatan Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan ini dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kepala kampung, serta media local.(*)

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya