Langsung ke konten utama

Pancasila



MENJUAL HARAPAN - Mentari pagi menyapa lembut jendela kontrakan Bu Siti di gang sempit Bandung. Aroma kopi tubruk yang diseduh pagi-pagi buta sudah menyeruak, bercampur bau asap knalpot motor yang mulai ramai. Di ruang tengah yang sederhana, tergantung rapi sebuah pigura berisi lima simbol berbeda di bawah tulisan besar: PANCASILA.


Bukan tanpa alasan Bu Siti memasang pigura itu di tempat paling mudah dilihat. Baginya, lima sila itu bukan sekadar hafalan masa sekolah, tapi pegangan hidup.

Pagi itu, seperti biasa, Bu Siti bersiap membuka warung nasi kecilnya di ujung gang. Langkahnya ringan, senyumnya tulus menyapa setiap tetangga yang berpapasan. Ia tak pernah membeda-bedakan, dari tukang becak yang mangkal di dekat gang, mahasiswa kos yang sering sarapan di warungnya, hingga keluarga Pak Lurah yang kadang memesan nasi kotak untuk acara.

Suatu siang, keributan kecil pecah di depan warung Bu Siti. Dua anak muda berselisih paham, nyaris adu jotos gara-gara masalah parkir motor. Bu Siti dengan sigap melerai. Suaranya yang lembut namun tegas mampu meredakan emosi keduanya.

"Nak, coba ingat lagi, kita ini satu bangsa. Boleh beda pendapat, tapi jangan sampai berkelahi," ujarnya sambil menunjuk pigura Pancasila di dinding warungnya. "Lihat itu, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Masa gara-gara motor jadi pecah?"

Kedua anak muda itu terdiam, menunduk malu. Mereka akhirnya saling bersalaman, berjanji menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

Malam harinya, warung Bu Siti didatangi seorang bapak tua yang tampak kebingungan. Ia tersesat dan tidak tahu arah pulang. Tanpa ragu, Bu Siti mengajaknya masuk, memberinya makan dan minum. Ia lalu menghubungi ketua RT setempat, dibantu beberapa warga, akhirnya bapak tua itu bisa diantar kembali ke keluarganya.

"Kita ini makhluk sosial, Nak. Saling membantu itu kewajiban," kata Bu Siti kepada salah satu pembeli yang bertanya kenapa ia begitu repot menolong orang asing. "Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengingatkan kita untuk selalu punya rasa iba dan saling menghormati."

Beberapa bulan kemudian, pemilihan ketua RT diadakan. Suasana sempat memanas karena perbedaan dukungan. Beberapa warga mulai saling sindir dan menyebarkan gosip. Bu Siti kembali turun tangan. Ia mengajak semua warga berkumpul di balai RW.

"Mari kita musyawarahkan baik-baik, seperti sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," ujarnya dengan tenang. "Kita semua punya hak suara, tapi kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Tujuan kita sama, ingin RT kita menjadi lebih baik."

Dengan kesabaran dan kebijaksanaannya, Bu Siti berhasil menenangkan suasana. Pemilihan berjalan lancar dan damai.

Suatu sore, seorang pengusaha kaya berinvestasi di kampung mereka. Ia membangun sebuah pabrik yang menjanjikan banyak lapangan kerja. Namun, sebagian warga khawatir pabrik itu akan mencemari lingkungan dan menggusur rumah mereka.

Bu Siti kembali menjadi penengah. Ia mengumpulkan warga dan perwakilan perusahaan. Dengan berani, ia menyampaikan aspirasi warga, meminta jaminan perlindungan lingkungan dan keadilan bagi mereka yang terkena dampak pembangunan.

"Kita tidak menolak kemajuan, tapi kita juga punya hak untuk hidup sejahtera dan sehat," tegas Bu Siti. "Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus kita pegang teguh. Pembangunan harus membawa manfaat bagi semua, bukan hanya segelintir orang."

Perundingan berjalan alot, namun berkat kegigihan Bu Siti dan kesediaan pihak perusahaan untuk mendengarkan, akhirnya sebuah kesepakatan yang adil berhasil dicapai.

Bu Siti memang hanya seorang pemilik warung nasi sederhana. Namun, dalam setiap tindakannya, tercermin nilai-nilai luhur Pancasila. Ia tidak menggurui dengan kata-kata yang tinggi, tapi menunjukkannya melalui perbuatan nyata. Di gang sempit Bandung itu, Pancasila bukan hanya pajangan di dinding, tapi benar-benar hidup dan diamalkan dalam setiap interaksi dan keputusan. Dan dari kesederhanaan Bu Siti, banyak orang belajar arti sesungguhnya dari lima sila yang menjadi dasar negara mereka. (S. Sutisna)


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...