Langsung ke konten utama

Narasi yang Dikuasai Negara



MENJUAL HARAPAN - Setiap bangsa hidup dari narasi. Ia adalah benang yang merajut identitas, membentuk ingatan, dan menentukan arah. Namun, ketika narasi hanya dimiliki oleh negara, maka yang lahir bukan kebangsaan, melainkan penghapusan. Warga tak lagi punya ruang untuk bercerita.

Narasi resmi sering kali dibentuk dari atas. Ia ditulis dalam buku pelajaran, disampaikan dalam pidato, dan diputar dalam media. Tokoh-tokoh dipilih, peristiwa diseleksi, dan makna ditentukan. Sejarah menjadi milik negara, bukan milik rakyat.

Narasi yang dikuasai negara juga membentuk cara kita memahami masa lalu. Perlawanan dianggap gangguan, kritik dianggap ancaman, dan keragaman dianggap penyimpangan. Sejarah disederhanakan, kompleksitas dihapuskan, dan luka disembunyikan.

Dalam refleksi filosofis, narasi adalah ruang perebutan makna. Ia bukan hanya soal cerita, tetapi soal siapa yang berhak bicara. Ketika negara memonopoli narasi, maka warga kehilangan suara. Demokrasi menjadi sunyi.

Narasi resmi juga membentuk identitas nasional yang sempit. Kita diajarkan untuk bangga pada simbol, tetapi tak diajak memahami sejarah lokal. Kita diminta menghafal, bukan menggali. Identitas menjadi seragam, bukan beragam.

Dalam sistem pendidikan, narasi yang dikuasai negara menjadi kurikulum. Anak-anak belajar tentang pahlawan yang ditentukan, tentang peristiwa yang dipilih, dan tentang makna yang sudah ditetapkan. Tak ada ruang untuk bertanya, tak ada ruang untuk menafsir.

Narasi juga digunakan untuk membenarkan kebijakan. Proyek pembangunan diberi nama patriotik, penggusuran disebut revitalisasi, dan eksploitasi disebut investasi. Bahasa menjadi alat manipulasi. Narasi menjadi topeng.

Dalam media, narasi resmi diperkuat. Tayangan penuh simbol, berita penuh jargon, dan konten penuh glorifikasi. Kritik disensor, suara warga diabaikan, dan narasi tandingan dianggap subversif. Media menjadi corong, bukan ruang dialog.

Narasi yang dikuasai negara juga menghapus trauma. Peristiwa kelam disingkirkan, korban tak diakui, dan luka tak disembuhkan. Kita diajarkan untuk melupakan, bukan untuk memahami. Ingatan kolektif menjadi amputasi.

Namun, warga punya narasi sendiri. Tentang perjuangan mempertahankan tanah, tentang solidaritas di tengah krisis, tentang kreativitas di tengah keterbatasan. Narasi ini hidup, meski tak diakui. Ia adalah bentuk perlawanan.

Narasi warga merupakan narasi yang berakar. Ia lahir dari pengalaman, dari relasi, dan dari keberpihakan. Ia tak selalu rapi, tak selalu formal, tetapi selalu bermakna. Narasi ini harus diangkat, bukan disingkirkan.

Dalam pendekatan visual, narasi bisa divisualisasikan sebagai mosaik. Poster yang menggambarkan sejarah lokal, booklet tentang perjuangan komunitas, dan infografis tentang suara warga bisa menjadi alat pendidikan. Visual menjadi ruang tafsir.

Narasi juga harus masuk dalam kurikulum partisipatif. Anak-anak harus diajak menulis cerita komunitas, menggali sejarah keluarga, dan membangun makna bersama. Pendidikan harus menjadi ruang narasi, bukan hanya ruang hafalan.

Dan mungkin, bangsa yang sehat adalah bangsa yang berani mendengar semua cerita. Yang tak takut pada kompleksitas, yang tak menutup luka, dan yang tak memonopoli makna. Narasi harus dibuka, bukan dikunci.

Episode ini merupakan ajakan untuk membebaskan narasi dari monopoli negara. Agar warga bisa bicara, agar sejarah bisa jujur, dan agar identitas bisa beragam. Karena bangsa tanpa cerita warga adalah bangsa yang kehilangan jiwa. (Seri-10 dari Refleksi Kemerdekaan)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tata Cara dan Tahapan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia: Kajian Normatif dan Partisipatif

Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - PERENCANAAN pembangunan daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang demokratis, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, sistem ini diatur secara normatif melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperinci dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri atas tiga dokumen utama: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketiganya disusun secara berjenjang, partisipatif, dan berorientasi hasil (UU No. 23/2014, Pasal 258). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Ia berfungsi sebagai arah strategis pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD d...

Persita Tangerang Gulingkan Trend Positif PSIM Yogyakarta

  MENJUAL HARAPAN - Pekan kedelapan BRI Super League 2025/2026, menjadi momen keberuntungan Persita Tangerang saat menjamu tim PSIM Yogyakarta yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (17/10/2025). Pendekar Cisadane menggulingkan trend positif PSIM Yogyakarta dengan kemenangan 4-0. Eber Bessa menggolkan gol pembuka atas operan pemain setimnya Rayco Rodriguez   pada menit ke 23. K edudukan 1-0 ini tidak alami perubahan lagi hingga pertandingan turun minum. U sai istirahat, kedua kesebelasan kembali ke lapangan, tuan rumah Persita Tangerang yang sementara sudah unggul 1-0 atas PSIM Yogayarkta, tampak aksi-aksi serangannya terus menekan pertahanan tim lawan. S erangan demi serangan para pemain Pendekar Cisadane ini akhirnya kembali membobol gawang kiper PSIM pada meint ke-70 yang dicetak oleh Rayco Rodriguez . S udah unggul 2 gol, Persita Tangerang makin agresif melakukan serangan demi serangannya, kendati para pemain PSIM berusaha menghadangnya, namun hadanga...

Potret 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Antara Harapan dan Keraguan Publik

Sumber: setneg.go.id Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi panggung dinamis bagi eksperimen kebijakan, diplomasi global, dan pertarungan persepsi publik. Laporan INDEF bertajuk “Rapor Netizen” mengungkapkan lanskap digital yang penuh sorotan, kritik, dan harapan. Dari reshuffle kabinet hingga program makan bergizi gratis, netizen menjadi aktor penting dalam menilai efektivitas dan etika pemerintahan. Presiden Prabowo menunjukkan orientasi geopolitik yang berbeda dari pendahulunya. Hampir 70% kunjungannya adalah lawatan ke luar negeri, berbanding terbalik dengan Jokowi yang 75% kunjungannya fokus ke dalam negeri. Prabowo tampak ingin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain strategis di tiga benua: Asia, Eropa, dan Amerika. Namun, di dalam negeri, dinamika politik tak kalah intens. Tiga kali reshuffle kabinet dalam satu tahun, melibatkan 10 pejabat setingkat menteri, menjadikan Prabowo sebagai pr...