MENJUAL HARAPAN — Ancaman fenomena iklim El Nino
2026, kembali menantang kesiapan tata kelola bencana dan ketahanan nasional
Indonesia. Merespons potensi krisis
tersebut, Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) serta kementerian terkait untuk berbenah cepat dan tidak
terjebak dalam pola penanganan reaktif.
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya,
menegaskan bahwa BMKG memegang peranan vital sebagai baris terdepan (first responder) dalam
penyediaan data iklim. Namun, validitas
data tidak akan bermakna tanpa diimbangi mitigasi berbasis pemetaan risiko yang
presisi di tingkat tapak.
"BMKG harus melakukan mitigasi secara komprehensif
dengan memetakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap
kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Informasi tersebut harus disampaikan secara cepat dan
mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan," tegas Danang dalam
keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (30/7/2026).
Ancaman
Multisektoral: Dari Pangan hingga Transportasi
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menggarisbawahi
bahwa pergeseran iklim akibat El Nino 2026 tidak boleh dipandang sepele. Dampak domino yang ditimbulkan bakal merambah ke
berbagai sektor vital, mulai dari ancaman gagal panen di sektor pertanian,
kelangkaan air bersih, hingga terganggunya mobilitas transportasi udara dan
darat akibat asap karhutla.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut
menilai bahwa kelemahan mendasar dalam manajemen krisis selama ini adalah
kelambatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
"Mitigasi tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana
sudah terjadi. Yang jauh lebih penting
adalah memastikan seluruh daerah yang berpotensi terdampak telah memiliki peta
risiko, rencana kontingensi, dan kesiapan sumber daya untuk menghadapi dampak
El Nino," ujar Danang menekankan.
Ujian Ketahanan
Nasional
Dalam perspektif pemerintahan, kesiapan menghadapi dampak
El Nino erat kaitannya dengan ketahanan nasional, khususnya daya tahan
infrastruktur dan pasokan air baku.
Sektor-sektor yang berada di bawah pengawasan Komisi V—seperti Perhubungan dan
PUPR—diingatkan untuk saling terkoneksi dalam skenario kontingensi.
Danang berharap seluruh pemangku pembuat kebijakan dapat bergerak seirama, mengesampingkan ego sektoral demi keselamatan publik.
"Kesiapan menghadapi bencana dan berbagai situasi sulit menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional, khususnya pada sektor infrastruktur, transportasi, sumber daya air, dan keselamatan masyarakat," pungkasnya. (*S_267)
Sumber Referensi Utama: dpr.go.id “Danang Wicaksana Minta Mitigasi Ancaman El Nino Diperkuat Demi Minimalisasi Risiko" (diakses dan direkonsturksi, 30/7/2026)
Baca juga:
Fiskal Daerah Jadi Sorotan, Komisi II DPR RI Gelar RDP di Masa Reses
Julio Cesar dan Kebahagiaan Berlipat: PERSIB Melaju ke Semifinal
Duel Sengit Port FC vs Persija Jakarta: Drama 2-2 di Stdion Gelora Bung Tomo Surabaya
Komentar