Langsung ke konten utama

Dukung Kebutuhan Rakyat, Komisi V Prioritaskan Penguatan Program BSPS

MENJUAL HARAPAN – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan dukungannya terhadap penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI pada Selasa (26/5/2026).

Andi menilai bahwa BSPS merupakan program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi kebutuhan masyarakat. Ia juga mengapresiasi kenaikan target penyediaan rumah dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit, serta menyatakan kesiapan Komisi V untuk mendukung peningkatan target tersebut hingga mencapai dua juta unit di masa mendatang.

Terkait anggaran, ia berharap penyerapan dana Kementerian PKP dapat berjalan optimal hingga akhir tahun untuk mengurangi deviasi negatif.

Selain fokus pada BSPS, Andi juga mendorong optimalisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diperuntukkan bagi institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi.

Dalam rapat tersebut, ia turut menyoroti perlunya memperkuat kembali program penataan kawasan kumuh dan sanitasi di wilayah perkotaan, mengingat adanya ketimpangan dukungan antara wilayah desa dan kelurahan pasca menurunnya efektivitas program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Lebih lanjut, Andi menyarankan agar Kementerian PKP terus berinovasi dalam pembiayaan, termasuk melalui kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia juga menekankan bahwa hambatan utama dalam pembangunan perumahan nasional adalah ketersediaan lahan, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih erat dengan Kementerian ATR/BPN, BUMN, dan Kementerian Kehutanan agar penyediaan lahan menjadi lebih optimal dan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat dimaksimalkan. (*Sjs_267)


Baca juga:

Bonus Demografi: Peluang Emas dan Ancama Diam-diam 



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengabdi di Cangkuang, Mahasiswa Universitas Nurtanio Akselerasi Program "Desa Cerdas dan Masyarakat Berdaya"

  Sekdes Cangkuang, dalam memberikan sambutan penerimaan KKNMT Universitas Unnur Bandung dan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (kiri), Selasa, 28/7/2026 BANDUNG, MENJUAL HARAPAN  – Dalam upaya mereduksi kesenjangan teknologi serta mendorong kemandirian masyarakat perdesaan, mahasiswa Universitas Nurtanio (Unnur) menggelar program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Terintegrasi (KKNMT) 2026 di Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Mengusung tema besar "Desa Cerdas, Masyarakat Berdaya: Digitalisasi, Literasi Menuju Desa Mandiri Berkelanjutan" , kehadiran puluhan mahasiswa berjaket almamater biru ini disambut hangat oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat dalam acara pembukaan dan sosialisasi program yang berlangsung di Aula Desa Cangkuang. Sinergi Mahasiswa KKNMT Universitas Nurtanio 2026 bersama Perangkat Desa dan Warga Cangkuang di Aula Desa Transformasi Digital hingga Pemberdayaan Ekonomi Program KKNMT kali ini berfokus pada penerjemahan konsep ...

Literasi Keuangan Haji: Membentengi Masyarakat dari Narasi Disinformasi

MENJUAL HARAPAN — Di tengah rentannya publik terhadap disinformasi seputar pengelolaan dana haji , edukasi mengenai tata kelola keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi kebutuhan yang mendesak. Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya pemahaman masyarakat secara utuh mengenai mekanisme kerja BPKH guna menjaga kepercayaan publik terhadap akuntabilitas lembaga tersebut . Pesan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, dalam gelaran Sarasehan Keuangan Haji di Pamekasan, Jawa Timur , Selasa (4/8/2026) . Sebagai lembaga penyeimbang dan mitra kerja BPKH, Komisi VIII mendorong sosialisasi intensif agar masyarakat memahami rantai transparansi pengelolaan dana, mulai dari instrumen investasi hingga sistem pelaporan terbuka yang dapat diakses publik . "Masyarakat perlu mengetahui tugas BPKH, bagaimana dana haji dikelola, sistem pelaporannya, hingga manfaat yang dihasilkan. Selain melalui sosialisasi langsung seperti ini, laporan BPKH juga sangat terbuk...

21 Bulan Sumpah Istana: Anatomi Doktrin ‘Populisme Eksekutif’ Prabowo-Gibran dan Operasi Bedah Organisasi Negara

  Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI  di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres) MENJUAL HARAPAN — Di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Jumat pagi ini (14/8/2026), Presiden Republik Indonesia menyampaikan laporan pertanggungjawaban politik atas 21 bulan masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.  Berbeda dari narasi kenegaraan konvensional yang kerap dipenuhi retorika normatif, pidato berdurasi intens tersebut menyajikan cetak biru konsolidasi kekuasaan eksekutif yang agresif, terukur, dan berorientasi pada pembersihan kelembagaan negara secara radikal. Dengan menetapkan empat prinsip kepemimpinan—kepatuhan konstitusional UUD 1945, perlindungan core and vital national interest , intervensi sosial cepat, serta keberlanjutan intergenerasional—Presiden menegaskan doktrin politiknya: "Saya tidak menerima mand...