Dukung Kebutuhan Rakyat, Komisi V Prioritaskan Penguatan Program BSPS

MENJUAL HARAPAN – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan dukungannya terhadap penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI pada Selasa (26/5/2026).

Andi menilai bahwa BSPS merupakan program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi kebutuhan masyarakat. Ia juga mengapresiasi kenaikan target penyediaan rumah dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit, serta menyatakan kesiapan Komisi V untuk mendukung peningkatan target tersebut hingga mencapai dua juta unit di masa mendatang.

Terkait anggaran, ia berharap penyerapan dana Kementerian PKP dapat berjalan optimal hingga akhir tahun untuk mengurangi deviasi negatif.

Selain fokus pada BSPS, Andi juga mendorong optimalisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diperuntukkan bagi institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi.

Dalam rapat tersebut, ia turut menyoroti perlunya memperkuat kembali program penataan kawasan kumuh dan sanitasi di wilayah perkotaan, mengingat adanya ketimpangan dukungan antara wilayah desa dan kelurahan pasca menurunnya efektivitas program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Lebih lanjut, Andi menyarankan agar Kementerian PKP terus berinovasi dalam pembiayaan, termasuk melalui kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia juga menekankan bahwa hambatan utama dalam pembangunan perumahan nasional adalah ketersediaan lahan, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih erat dengan Kementerian ATR/BPN, BUMN, dan Kementerian Kehutanan agar penyediaan lahan menjadi lebih optimal dan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat dimaksimalkan. (*Sjs_267)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini