MENJUAL HARAPAN — Insiden keracunan massal yang menimpa 352 siswa di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), memicu gelombang desakan evaluasi terhadap program strategis pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kejadian pada Jumat (11/9/2026) tersebut dinilai menjadi sinyal merah atas lemahnya pengawasan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) di tingkat lapangan.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa keselamatan serta kesehatan anak-anak tidak boleh dikorbankan atas nama pelaksanaan program nasional. Menurutnya, insiden ini bukan sekadar masalah teknis biasa, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik pada kebijakan strategis negara.
"Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh," tegas legislator asal Dapil NTB II tersebut dalam keterangan resminya, Sabtu (12/9/2026) dan dikutip dpr.go.id (12/9/2026)
Uji Akuntabilitas dan Pengawasan BGN
Sari secara khusus menyoroti peran Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai garda terdepan penyedia layanan. Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak untuk memastikan apakah alur pengolahan, distribusi, hingga pengujian keamanan pangan telah dijalankan sesuai standar tata kelola yang ketat.
Ia juga menegaskan pentingnya sanksi tegas jika terbukti terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur operasional.
"Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain," tambahnya.
Komitmen Pengawasan Parlemen
Sebagai lembaga legislatif, DPR RI memastikan akan memperketat fungsi pengawasan terhadap jalannya program MBG secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah. Parameter keberhasilan program penyediaan gizi ini tidak boleh hanya diukur dari pencapaian kuantitatif atau angka partisipasi, melainkan mutlak pada mutu dan jaminan keamanan makanan.
"Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi," tutup Sari (*Sjs_267)
Sumber Berita Original: dpr.go.id “Sari Yuliati Desak Evaluasi Menyeluruh Kasus 352 Siswa Keracunan MBG” (diakses dan direkonstruksi, 14/9/2026
Komentar