Langsung ke konten utama

Bupati Sudewo Dikepung Tuntutan Mundur, DPRD Gulirkan Hak Angket

Bupati Pati, Sudewo (Foto hasil tangkapan layar dari kompas.com)


MENJUAL HARAPAN – Gelombang demonstrasi raksasa mengguncang Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati pusat kota hingga halaman Kantor Bupati, mendesak Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Aksi ini dipicu kebijakan kontroversial menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga 250 persen—kebijakan yang akhirnya dibatalkan, namun tak meredam kemarahan warga.

Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keprihatinannya. "Ya tentunya beliau menyayangkan. Jangan sampai mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com (13/8/2025).

Massa dan Gejolak Politik

CNN Indonesia melaporkan, aksi protes tetap berlangsung meski kebijakan PBB-P2 dibatalkan. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, mengumumkan penggunaan hak angket untuk membentuk panitia khusus (Pansus) pemakzulan. "Rapat paripurna mengenai kebijakan Bupati Pati... akan mengusut kebijakan tersebut," ujarnya.

Fraksi Gerindra—partai tempat Sudewo bernaung—ikut menyetujui hak angket ini. Menurut Media Indonesia (13/8/2025), Pansus beranggotakan tujuh fraksi dan akan mengkaji sekitar 40 kebijakan bupati yang dinilai kontroversial. Pansus diberi waktu 60 hari kerja untuk menyelesaikan penyelidikan dan merumuskan rekomendasi yang akan dikirim ke Mahkamah Agung.

Sudewo Menolak Mundur

Di hadapan wartawan, Sudewo menegaskan tak akan mundur. "Saya dipilih rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti hanya karena tuntutan itu. Semua ada mekanismenya," kata Sudewo di Kantor Bupati Pati, dikutip dari CNN Indonesia (13/8/2025).

Sudewo mengaku menghormati langkah DPRD menggunakan hak angket, seraya menyebut situasi ini sebagai pelajaran penting. "Ini proses pembelajaran bagi saya yang baru beberapa bulan menjabat. Ke depan akan saya perbaiki segala sesuatu," ujarnya.

Pembinaan Internal Partai

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan partai telah melakukan pembinaan terhadap Sudewo. "Pembinaan itu kita lakukan baik dari Pak Sekjen, Pak Sugiono, maupun kami sendiri. Imbauannya agar selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata di depan publik," tutur Prasetyo, dikutip Antara via Media Indonesia (14/8/2025).

Ia menambahkan, Sudewo sudah meminta maaf atas pernyataannya yang memicu kemarahan publik. Namun, kemarahan massa kian memuncak ketika Sudewo muncul di tengah kerumunan, memicu lemparan sandal dan botol plastik. Polisi bertindak cepat membubarkan massa dan menangkap sejumlah orang yang diduga provokator.

Titik Kritis Kepemimpinan Baru

Sudewo dilantik sebagai Bupati Pati pada 18 Juli 2025. Kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi krisis legitimasi yang mengancam masa jabatannya. Dengan DPRD mengaktifkan hak angket dan tensi politik yang belum mereda, nasib kepemimpinannya kini berada di ujung tanduk.

Meski demikian, ia bersikukuh bertahan. "Kabupaten Pati milik semua warga Pati. Mari menjaga solidaritas, kekompakan, dan jangan terprovokasi," pungkasnya. (S_267)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres, Pratikno Jadi Ketua

Presiden Prabowo Subianto resmi menangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia pada Jumat, 2 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Kris MENJUAL HARAPAN — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Dalam susunan baru tersebut, Pratikno ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota. Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia . Pelantikan 26 anggota Wantimpres itu menandai terbentuknya susunan baru lembaga yang memiliki posisi sebagai bagian dari mekanisme pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. 26 Nama dalam Susunan Wantimpres Berdasarka...

Drama 8 Gol di Giuseppe Meazza, Inter Milan Comeback dan Libas Udinese 5-3

MENJUAL HARAPAN — Pertandingan spektakuler diwarnai hujan delapan gol tersaji pada giornata ke-4 Serie A 2026/2027 saat Inter Milan menjamu Udinese di Stadion Giuseppe Meazza, Selasa (15/9/2026) dini hari WIB. Sempat tertinggal dua gol lebih dulu, Nerazzurri berhasil bangkit dan mengunci kemenangan dramatis 5-3. Laga dimulai dengan kejutan dari tim tamu. Udinese tampil menggebrak sejak awal babak pertama dan membuat publik tuan rumah terhenyak lewat gol cepat James Abankwah pada menit ke-9. Tujuh menit berselang, giliran Jürgen Ekkelenkamp yang mengoyak jala Inter pada menit ke-16, mengubah skor menjadi 0-2 untuk keunggulan Udinese. Tersengat oleh dua gol kejutan tersebut, Inter Milan langsung merespons dengan menaikkan tempo permainan. Usaha keras anak-asuh tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26 lewat aksi Carlos Augusto yang memperkecil kedudukan. Gelombang serangan Inter berlanjut hingga Nicolò Barella sukses menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-35. Keduduka...

Anomali Tata Kelola dan Paradoks Kebijakan: Menagih Kehadiran Negara dalam Dialektika Hukum, Agraria, dan Pendidikan

Ringkasan Esai 1.       Pendahuluan: Membingkai perdebatan hukum, agraria, dan pendidikan dalam kerangka sosiologi politik dan tata kelola pemerintahan ( good governance ). 2.       Bedah Isu 1 (RUU Perampasan Aset): Mengkritik penyelewengan barang rampasan oleh oknum aparat dan menagih transparansi digital. 3.       Bedah Isu 2 (Uji Materiil KUHAP 2025): Menganalisis potensi hegemoni Polri atas PPNS serta risiko diskresi penggeledahan tanpa izin ( due process of law ). 4.       Bedah Isu 3 (Reforma Agraria): Menganalisis efektivitas kelembagaan LPRA langsung di bawah Presiden dalam meredistribusi tanah dan menyelesaikan konflik. 5.       Bedah Isu 4 (Dekolonisasi RUU Sisdiknas): Mengulas pemikiran Bonnie Triyana mengenai pentingnya menghapus bias kolonial terhadap penganut kepercayaan. 6.       Bedah Isu 5 (KIP Kuliah & Pagu Angg...