Bupati Sudewo Dikepung Tuntutan Mundur, DPRD Gulirkan Hak Angket

Bupati Pati, Sudewo (Foto hasil tangkapan layar dari kompas.com)

MENJUAL HARAPAN – Gelombang demonstrasi raksasa mengguncang Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati pusat kota hingga halaman Kantor Bupati, mendesak Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Aksi ini dipicu kebijakan kontroversial menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga 250 persen—kebijakan yang akhirnya dibatalkan, namun tak meredam kemarahan warga.

Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keprihatinannya. "Ya tentunya beliau menyayangkan. Jangan sampai mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com (13/8/2025).

Massa dan Gejolak Politik

CNN Indonesia melaporkan, aksi protes tetap berlangsung meski kebijakan PBB-P2 dibatalkan. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, mengumumkan penggunaan hak angket untuk membentuk panitia khusus (Pansus) pemakzulan. "Rapat paripurna mengenai kebijakan Bupati Pati... akan mengusut kebijakan tersebut," ujarnya.

Fraksi Gerindra—partai tempat Sudewo bernaung—ikut menyetujui hak angket ini. Menurut Media Indonesia (13/8/2025), Pansus beranggotakan tujuh fraksi dan akan mengkaji sekitar 40 kebijakan bupati yang dinilai kontroversial. Pansus diberi waktu 60 hari kerja untuk menyelesaikan penyelidikan dan merumuskan rekomendasi yang akan dikirim ke Mahkamah Agung.

Sudewo Menolak Mundur

Di hadapan wartawan, Sudewo menegaskan tak akan mundur. "Saya dipilih rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti hanya karena tuntutan itu. Semua ada mekanismenya," kata Sudewo di Kantor Bupati Pati, dikutip dari CNN Indonesia (13/8/2025).

Sudewo mengaku menghormati langkah DPRD menggunakan hak angket, seraya menyebut situasi ini sebagai pelajaran penting. "Ini proses pembelajaran bagi saya yang baru beberapa bulan menjabat. Ke depan akan saya perbaiki segala sesuatu," ujarnya.

Pembinaan Internal Partai

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan partai telah melakukan pembinaan terhadap Sudewo. "Pembinaan itu kita lakukan baik dari Pak Sekjen, Pak Sugiono, maupun kami sendiri. Imbauannya agar selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata di depan publik," tutur Prasetyo, dikutip Antara via Media Indonesia (14/8/2025).

Ia menambahkan, Sudewo sudah meminta maaf atas pernyataannya yang memicu kemarahan publik. Namun, kemarahan massa kian memuncak ketika Sudewo muncul di tengah kerumunan, memicu lemparan sandal dan botol plastik. Polisi bertindak cepat membubarkan massa dan menangkap sejumlah orang yang diduga provokator.

Titik Kritis Kepemimpinan Baru

Sudewo dilantik sebagai Bupati Pati pada 18 Juli 2025. Kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi krisis legitimasi yang mengancam masa jabatannya. Dengan DPRD mengaktifkan hak angket dan tensi politik yang belum mereda, nasib kepemimpinannya kini berada di ujung tanduk.

Meski demikian, ia bersikukuh bertahan. "Kabupaten Pati milik semua warga Pati. Mari menjaga solidaritas, kekompakan, dan jangan terprovokasi," pungkasnya. (S_267)

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini