Gejolak di Bumi Mina Tani: Sehari yang Mengguncang Kepemimpinan Bupati Pati Sudewo
 |
| Demo warga masyarakat Pati, nuntut Bupati Sudewo mundur (Foto hasil tangkapan layar dari kompas.id) |
MENJUAL HARAPAN – Rabu pagi, 13 Agustus 2025, udara di jantung Kabupaten Pati tidak seperti biasanya. Sejak subuh, arus massa mulai membanjiri alun-alun dan jalan-jalan utama. Spanduk dan poster bertebaran, yel-yel menggema: "Bupati harus lengser!" dan "Turun Sudewo sekarang juga!".
Inilah demonstrasi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Pati, digerakkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Mereka datang dengan satu tuntutan: Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Pemicu utamanya - kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga 250 persen - memantik kemarahan kolektif warga.
Meskipun kebijakan tersebut dibatalkan hanya beberapa hari setelah diumumkan, rasa kecewa terlanjur membara. "Ini bukan hanya soal pajak, ini soal rasa percaya yang sudah hilang," ujar seorang tokoh warga di sela aksi.
Pagi yang Memanas: Panggung Aspirasi di Depan Kantor Bupati
Sekitar pukul 10.00 WIB, halaman Kantor Bupati Pati berubah menjadi lautan manusia. Spanduk besar bertuliskan "Rakyat Menolak Pemimpin Arogan" terpasang di antara tiang-tiang bendera. Orasi silih berganti.
Situasi awalnya relatif terkendali. Polisi berjaga ketat, memastikan arus massa tertib. Akan tetapi, suasana berubah tegang ketika Sudewo keluar menemui massa. Alih-alih meredakan, kemunculannya memicu ledakan emosi. Teriakan semakin keras, lalu hujan sandal dan botol plastik melayang ke arah panggung. Polisi segera mengevakuasi Sudewo ke dalam kantor.
Menurut laporan Media Indonesia, polisi menangkap beberapa orang yang diduga provokator di tengah kericuhan ini.
Siang: Gedung DPRD Menjadi Arena Politik
Sementara ribuan orang masih memadati jalanan, gedung DPRD Pati menjadi pusat manuver politik. Pukul 13.00 WIB, rapat paripurna digelar. Ketua DPRD Ali Badrudi mengumumkan keputusan penting: penggunaan hak angket dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan.
“Pansus sudah terbentuk, kita langsung bekerja ekstra dan kita harapkan segera ada hasilnya dalam sepekan ini,” kata anggota DPRD Kastomo, dikutip Media Indonesia (13/8/2025).
Langkah ini terbilang luar biasa karena Fraksi Partai Gerindra - partai tempat Sudewo bernaung - juga ikut menyetujui. Pansus beranggotakan tujuh fraksi dengan mandat mengkaji sekitar 40 kebijakan bupati.
Sore: Suara dari Kantor Bupati
Di tengah tekanan, Sudewo menggelar jumpa pers di kantornya. Dengan suara datar, ia menegaskan tak akan mundur.
“Saya dipilih rakyat secara konstitusional dan demokratis. Tidak bisa saya berhenti hanya karena tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” ujarnya, dikutip CNN Indonesia (13/8/2025).
Sudewo mengaku memahami emosi warga, menyebut peristiwa ini sebagai pembelajaran karena ia baru sebulan menjabat sejak pelantikannya pada 18 Juli 2025. Ia juga menegaskan menghormati langkah DPRD menggunakan hak angket.
Malam: Istana Turun Tangan, Partai Gerindra Bergerak
Dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memantau langsung perkembangan di Pati. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pesan Presiden: “Beliau menyayangkan, jangan sampai mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi menjelang peringatan kemerdekaan,” tulis Kompas.com (13/8/2025).
Di internal partai, langkah pembinaan diambil. Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan Sudewo telah mendapat arahan langsung dari Sekjen Partai, Sugiono.
“Setiap kader harus berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata di depan publik. Sudewo juga sudah menyampaikan permohonan maaf,” kata Prasetyo, dikutip dari Antara (13/8/2025)
Analisis: Krisis Legitimasi Cepat dan Mengguncang
Kisruh ini mencatat rekor: kurang dari 30 hari menjabat, seorang bupati sudah dihadapkan pada gelombang pemakzulan. Kebijakan PBB-P2 yang semula dimaksudkan sebagai strategi peningkatan pendapatan daerah justru menjadi bumerang politik.
Dukungan partai yang mulai retak, DPRD yang bulat membentuk Pansus, serta mobilisasi massa yang masif menandai bahwa krisis ini tidak semata kebijakan, tapi juga persoalan komunikasi politik dan persepsi kepemimpinan.
Bagaimanapun, babak selanjutnya akan ditentukan oleh hasil penyelidikan Pansus dan sikap Mahkamah Agung jika rekomendasi pemakzulan diajukan. Sementara itu, Pati masih berdenyut dalam ketidakpastian - antara menunggu keputusan hukum atau kembali turun ke jalan. (Sjs_267)
