Perkuat Kelembagaan, Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati Pembentukan LPRA Langsung di Bawah Presiden

MENJUAL HARAPAN — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan nomenklatur kelembagaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria. Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) kini disepakati berganti nama menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA).

Kesepakatan tersebut diumumkan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pengaturan Reforma Agraria di ruang rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

"Pasal 1 angka 4 terkait perubahan nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria yang selanjutnya disebut lembaga beserta definisinya," ujar Sturman membacakan poin kesepakatan.

Dalam laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang dibacakan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, disepakati pula pembaruan ketentuan terkait Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) serta kriteria penerima manfaatnya.

Pasal 1 angka 5 menegaskan definisi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sebagai wilayah yang diprioritaskan dalam pelaksanaan agenda reforma agraria. Sementara itu, Pasal 1 angka 7 mengatur definisi subjek reforma agraria, yakni pihak penerima objek yang telah memenuhi seluruh kualifikasi dan persyaratan legal yang ditetapkan.

Bertanggung Jawab Langsung kepada Presiden

Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ahmad Iman Sukri, menegaskan bahwa perubahan nomenklatur ini dibarengi dengan penguatan struktur dan kewenangan lembaga yang bersifat strategis. LPRA nantinya disepakati akan berada langsung di bawah dan bertanggung jawab penuh kepada Presiden.

"Penguatan kelembagaan reforma agraria melalui pembentukan lembaga penyelenggaraan reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan kewenangan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian konflik agraria," tegas legislator dari Fraksi PKB tersebut saat membacakan laporan resmi Panja.

Melalui struktur baru ini, LPRA diharapkan memegang mandat eksekutif yang kuat dalam mengurai sengketa dan konflik agraria yang selama ini berkepanjangan di berbagai daerah. (***_267)

Sumber Berita: dpr.go.id “Perkuat Kelembagaan Reforma Agraria, Baleg DPR Sepakat BRAN Jadi LPRA” (diakses dan direkonstruksi, 21/9/2026)