Dorong Dekolonisasi Pendidikan, Komisi X DPR Minta Hak Penghayat Kepercayaan Masuk Batang Tubuh RUU Sisdiknas

MENJUAL HARAPAN — Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong agar penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dijadikan momentum besar untuk melakukan dekolonisasi sistem pendidikan nasional. Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah pemenuhan hak pendidikan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara setara dan adil.

Menurut Bonnie, hak pendidikan bagi komunitas penghayat kepercayaan harus diatur secara lugas dan tegas dalam batang tubuh undang-undang, bukan sekadar ditaruh pada bagian penjelasan atau regulasi turunan. Penempatan yang sebatas aturan turunan dinilai masih mewarisi pola penanganan masa kolonial dan belum mencerminkan semangat keadilan sosial.

Pandangan tersebut disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

"Kalau kita mempelajari riwayat negeri ini, mengatur pendidikan, khususnya tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu tidak ada bedanya sejak zaman kolonial sampai hari ini," kata Bonnie di hadapan para peserta rapat.

Kritik Polemik Regulasi Warisan Hindia Belanda

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengulas sejarah pemerintahan kolonial Hindia Belanda melalui Reglement 1818 dan Regeringsreglement 1854. Pada era tersebut, penganut kepercayaan lokal kerap dikerdilkan dan sebatas ditempatkan dalam kerangka adat istiadat atau kebudayaan belaka, bukan sebagai entitas pemegang hak keagamaan dan pendidikan yang setara.

"Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, tidak ada bedanya kita dengan penjajah Belanda dalam menempatkan atau melihat komunitas masyarakat penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Padahal hari ini yang penting juga harus kita ingat adalah mendekolonisasi undang-undang pendidikan kita," tegas legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah X tersebut.

Oleh sebab itu, Bonnie meminta tim penyusun RUU Sisdiknas tidak sekadar berfokus pada pembaruan teknis perihal administratif persekolahan. Ia mendesak agar regulasi baru ini menghapuskan seluruh diskriminasi struktural dan menjamin kepastian hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Aspirasi dari Komunitas Penghayat dan Kelompok Inklusif

Dorongan Bonnie selaras dengan aspirasi yang disampaikan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) dalam forum tersebut. MLKI mendesak agar layanan pendidikan kepercayaan dimasukkan secara spesifik dalam RUU Sisdiknas demi memberikan kepastian hukum serta kesetaraan hak bagi para peserta didik penghayat.

RDPU Komisi X DPR RI ini diselenggarakan sebagai wadah penyerapan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Selain MLKI dan DPP Kejawen Maneges, forum tersebut turut dihadiri oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), serta Share Edu Indonesia yang juga memperjuangkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. (***_267)

Sumber Berita: dpr.go.id “Bonnie Triyana: RUU Sisdiknas Harus Bebas dari Mentalitas Kolonial” (diakses dan direkonstruksi,22/9/2026)

Baca juga:

Perkuat Kelembagaan, Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati Pembentukan LPRA Langsung di Bawah Presiden 

DPR Soroti Tata Kelola Aset Rampasan: Harus Transparan, Berbasis Risiko, dan Bebas Penyelewengan