MENJUAL HARAPAN – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset semakin mendekati garis akhir. Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan substansi dan penyelarasan norma, DPR RI optimistis regulasi yang telah lama dinantikan publik tersebut dapat disahkan dalam waktu dekat.
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyatakan bahwa pembahasan teknis RUU Perampasan Aset pada dasarnya telah selesai setelah melewati tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Dengan demikian, proses legislasi kini memasuki fase politik yang menentukan, yakni pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Menurut legislator Fraksi Partai NasDem tersebut, tahapan yang tersisa saat ini terutama berkaitan dengan penjadwalan rapat paripurna oleh pimpinan DPR. Karena itu, peluang pengesahan regulasi tersebut dalam waktu dekat dinilai cukup besar. Bahkan, ia memperkirakan pembahasan dapat dirampungkan dalam pekan berjalan atau paling lambat pada pekan berikutnya.
Optimisme tersebut mencerminkan semakin kuatnya dorongan politik untuk menghadirkan instrumen hukum yang lebih efektif dalam menelusuri dan merampas aset hasil tindak pidana. Selama beberapa tahun terakhir, RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang mendapat perhatian luas karena dinilai dapat memperkuat upaya negara dalam memulihkan kerugian akibat kejahatan terorganisasi maupun kejahatan ekonomi yang berdampak besar terhadap masyarakat.
Di balik optimisme percepatan pengesahan, pembahasan RUU ini juga diwarnai sejumlah penyesuaian substansi. Salah satunya adalah penyempitan ruang lingkup tindak pidana yang menjadi objek pengaturan. Jika pada rancangan awal terdapat 13 kategori tindak pidana, dalam pembahasan terakhir jumlah tersebut dipersempit menjadi enam jenis kejahatan prioritas.
Menurut Rudianto Lallo, langkah tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih norma dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. DPR berupaya memastikan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki fokus yang jelas dan tidak mengulang pengaturan yang telah diatur dalam rezim hukum pidana nasional.
Karena itu, pembentuk undang-undang memilih memusatkan perhatian pada tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes), yakni kejahatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam kepentingan publik yang lebih luas.
Beberapa jenis tindak pidana yang menjadi fokus pengaturan meliputi kejahatan narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta berbagai bentuk penipuan berbasis teknologi informasi yang menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat dalam skala besar.
Dalam pandangan DPR, karakteristik kejahatan-kejahatan tersebut menunjukkan adanya jaringan yang kompleks, lintas wilayah, dan sering kali memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk menyembunyikan maupun mengalihkan hasil kejahatan. Karena itu, pendekatan pemidanaan semata dianggap tidak cukup tanpa disertai mekanisme penelusuran serta perampasan aset yang efektif.
Rudianto Lallo mencontohkan maraknya penipuan daring yang memanfaatkan berbagai modus, termasuk penyelenggaraan perjalanan haji fiktif maupun aktivitas judi daring yang merugikan masyarakat. Kejahatan-kejahatan semacam itu, menurutnya, tidak hanya menghasilkan keuntungan ilegal yang besar, tetapi juga menimbulkan korban dalam jumlah luas dan berdampak terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.
Baca juga: DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember, Publik Diminta Terus Mengawal
Dalam perspektif kebijakan publik, penyempitan cakupan tindak pidana tersebut menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk mencari titik keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan kepastian hukum. Regulasi yang terlalu luas berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan penegakan hukum, sementara fokus pada kejahatan luar biasa diharapkan membuat mekanisme perampasan aset lebih tepat sasaran dan mudah diimplementasikan.
Apabila tahapan politik di tingkat paripurna dapat berjalan sesuai jadwal, maka RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi salah satu regulasi strategis yang berhasil diselesaikan DPR pada masa persidangan tahun 2026. Namun sebagaimana berbagai regulasi penting lainnya, tantangan sesungguhnya tidak hanya terletak pada pengesahan, melainkan juga pada bagaimana aturan tersebut dijalankan secara akuntabel, transparan, dan konsisten dengan prinsip negara hukum setelah berlaku nantinya. (*Sjs_267)
Sumber Berita: emedia.dpr.go.id “Lewati Pembahasan Timus-Timsin, Rudianto Lallo Optimistis RUU Perampasan Aset Disahkan Bulan Ini” (diakses dan direkonstruksi, 18/11/2026)
Komentar