Langsung ke konten utama

RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, DPR Optimistis Disahkan Sebelum Akhir November

MENJUAL HARAPAN – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset semakin mendekati garis akhir. Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan substansi dan penyelarasan norma, DPR RI optimistis regulasi yang telah lama dinantikan publik tersebut dapat disahkan dalam waktu dekat.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyatakan bahwa pembahasan teknis RUU Perampasan Aset pada dasarnya telah selesai setelah melewati tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Dengan demikian, proses legislasi kini memasuki fase politik yang menentukan, yakni pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Menurut legislator Fraksi Partai NasDem tersebut, tahapan yang tersisa saat ini terutama berkaitan dengan penjadwalan rapat paripurna oleh pimpinan DPR. Karena itu, peluang pengesahan regulasi tersebut dalam waktu dekat dinilai cukup besar. Bahkan, ia memperkirakan pembahasan dapat dirampungkan dalam pekan berjalan atau paling lambat pada pekan berikutnya.

Optimisme tersebut mencerminkan semakin kuatnya dorongan politik untuk menghadirkan instrumen hukum yang lebih efektif dalam menelusuri dan merampas aset hasil tindak pidana. Selama beberapa tahun terakhir, RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang mendapat perhatian luas karena dinilai dapat memperkuat upaya negara dalam memulihkan kerugian akibat kejahatan terorganisasi maupun kejahatan ekonomi yang berdampak besar terhadap masyarakat.

Di balik optimisme percepatan pengesahan, pembahasan RUU ini juga diwarnai sejumlah penyesuaian substansi. Salah satunya adalah penyempitan ruang lingkup tindak pidana yang menjadi objek pengaturan. Jika pada rancangan awal terdapat 13 kategori tindak pidana, dalam pembahasan terakhir jumlah tersebut dipersempit menjadi enam jenis kejahatan prioritas.

Menurut Rudianto Lallo, langkah tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih norma dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. DPR berupaya memastikan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki fokus yang jelas dan tidak mengulang pengaturan yang telah diatur dalam rezim hukum pidana nasional.

Karena itu, pembentuk undang-undang memilih memusatkan perhatian pada tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes), yakni kejahatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam kepentingan publik yang lebih luas.

Beberapa jenis tindak pidana yang menjadi fokus pengaturan meliputi kejahatan narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta berbagai bentuk penipuan berbasis teknologi informasi yang menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat dalam skala besar.

Dalam pandangan DPR, karakteristik kejahatan-kejahatan tersebut menunjukkan adanya jaringan yang kompleks, lintas wilayah, dan sering kali memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk menyembunyikan maupun mengalihkan hasil kejahatan. Karena itu, pendekatan pemidanaan semata dianggap tidak cukup tanpa disertai mekanisme penelusuran serta perampasan aset yang efektif.

Rudianto Lallo mencontohkan maraknya penipuan daring yang memanfaatkan berbagai modus, termasuk penyelenggaraan perjalanan haji fiktif maupun aktivitas judi daring yang merugikan masyarakat. Kejahatan-kejahatan semacam itu, menurutnya, tidak hanya menghasilkan keuntungan ilegal yang besar, tetapi juga menimbulkan korban dalam jumlah luas dan berdampak terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.

Baca juga: DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember, Publik Diminta Terus Mengawal

Dalam perspektif kebijakan publik, penyempitan cakupan tindak pidana tersebut menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk mencari titik keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan kepastian hukum. Regulasi yang terlalu luas berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan penegakan hukum, sementara fokus pada kejahatan luar biasa diharapkan membuat mekanisme perampasan aset lebih tepat sasaran dan mudah diimplementasikan.

Apabila tahapan politik di tingkat paripurna dapat berjalan sesuai jadwal, maka RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi salah satu regulasi strategis yang berhasil diselesaikan DPR pada masa persidangan tahun 2026. Namun sebagaimana berbagai regulasi penting lainnya, tantangan sesungguhnya tidak hanya terletak pada pengesahan, melainkan juga pada bagaimana aturan tersebut dijalankan secara akuntabel, transparan, dan konsisten dengan prinsip negara hukum setelah berlaku nantinya. (*Sjs_267)

Sumber Berita: emedia.dpr.go.id “Lewati Pembahasan Timus-Timsin, Rudianto Lallo Optimistis RUU Perampasan Aset Disahkan Bulan Ini” (diakses dan direkonstruksi, 18/11/2026)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Hegemoni Ekologis

Oleh Silahudin MENJUAL HARAPAN -  RETORITKA pembangunan berkelanjutan, dan jargon hijau tampak kian populer di ruang-ruang kebijakan, akan tetapi, di balik itu juga tersembunyi satu paradoks besar, yaitu alam terus mengalami kerusakan struktural, walau keberlanjutannya digembar-gemborkan.  Pergulatan hidup kita, dalam realitasnya dikonstruksi oleh bahasa, dan narasi yang seolah peduli terhadap lingkungan, namun, secara praksis terus-menerus melegitimasi eksploitasi. Pada titik simpul inilah, letak hegemoni ekologis, bukan hanya dominasi atas alam, tetapi juga dominasi atas cara berpikir tentang alam. Memang, hegemonis ekologis bekerja secara halus melalui wacana yang kita anggap netral, seperti istilah "pemanfaatan sumber daya", "optimalisasi kawasan", atau "efisiensi energi", dan lain sejenisnya. Dalam tataran kerangka tersebut, alam dikonstruksi sebagai objek pasif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Kepentingan ekonomi diselubungi bahasa sa...

La Liga 2026/2027: Espanyol Kontra Real Madrid Berskor Gol 1-2

MENJUAL HARAPAN - Pertandingan pekan awal La Liga musim 2026/2027 menyajikan duel dramatis di RCDE Stadium . Tuan rumah Espanyol harus merelakan poin terbang di hadapan pendukungnya sendiri setelah ditaklukkan oleh Real Madrid dengan skor tipis 1-2. Laga ini menjadi gambaran klasik bagaimana ketenangan dan pengalaman tim bermental juara mampu membalikkan keadaaan pada detik-detik krusial. Keunggulan Cepat dan Respons Tangguh Tuan Rumah Sejak peluit kick-off dibunyikan, Real Madrid tampil menekan dan mengambil inisiatif serangan secara agresif. Efektivitas serangan tim tamu terbukti ampuh pada menit ke-9. Jude Bellingham memecah kebuntuan lewat sepakan terukur yang membobol gawang Espanyol, mengubah skor menjadi 0-1 untuk Madrid. Tertinggal satu gol tidak membuat Espanyol patah arang. Anak-anak Catalonia berusaha bangkit dengan melancarkan gelombang serangan ke area pertahanan Madrid. Kerja keras tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-30. Menerima celah di lini belakang Madrid, Ál...