MENJUAL HARAPAN – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki fase akhir yang menentukan. Di tengah tingginya perhatian publik terhadap urgensi regulasi tersebut sebagai instrumen pemberantasan kejahatan dan pemulihan aset hasil tindak pidana, DPR memastikan proses legislasi masih berjalan sesuai jalur yang telah direncanakan.
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, menyatakan optimistis RUU Perampasan Aset dapat disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Keyakinan itu didasarkan pada perkembangan pembahasan yang telah memasuki tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), menyusul selesainya pembahasan substansi oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset.
Menurut Hinca, kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa pembahasan RUU tersebut akan tertunda hingga tahun berikutnya tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menilai seluruh proses legislasi masih berlangsung sesuai mekanisme yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, target penyelesaian yang telah diumumkan sebelumnya tetap realistis untuk dicapai.
Lebih dari sekadar menegaskan optimisme politik, Hinca juga memberikan apresiasi terhadap tingginya perhatian masyarakat, khususnya warganet, yang secara aktif mengikuti perkembangan pembahasan RUU tersebut. Baginya, pengawasan publik merupakan elemen penting dalam menjaga akuntabilitas proses legislasi sekaligus memastikan DPR tetap bekerja sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat.
Dalam penjelasannya, politisi Partai Demokrat itu menguraikan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif DPR yang disusun melalui proses panjang bersama pemerintah dan melibatkan delapan fraksi politik. Berbagai substansi yang dibahas telah dikelompokkan berdasarkan materi yang telah mencapai kesepakatan, isu yang masih memerlukan pendalaman, serta aspek-aspek redaksional yang harus disempurnakan sebelum menjadi norma hukum yang mengikat.
Setelah Panja menyelesaikan pembahasan materi, proses kini berlanjut ke Timus dan Timsin yang bertugas menerjemahkan hasil-hasil pembahasan politik ke dalam rumusan norma dan pasal-pasal yang memiliki kepastian hukum. Tahapan ini menjadi krusial karena akan menentukan bagaimana semangat dan tujuan regulasi dituangkan secara rinci dalam konstruksi perundang-undangan.
Selanjutnya, hasil kerja kedua tim tersebut akan dilaporkan kembali kepada Panja sebelum memasuki pengambilan keputusan tingkat I. Pada fase tersebut, masing-masing fraksi bersama pemerintah akan menyampaikan sikap politik mereka terhadap rancangan undang-undang yang kemudian dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Hinca bahkan menilai peluang pengesahan RUU Perampasan Aset masih terbuka dalam rentang waktu November 2026. Salah satu opsi yang sempat dipertimbangkan adalah pembahasan pada agenda Rapat Paripurna tanggal 19 November, apabila seluruh tahapan sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu. Namun apabila terdapat kebutuhan penyempurnaan lebih lanjut, pembicaraan tingkat II dapat dilakukan pada jadwal paripurna berikutnya tanpa mengganggu target akhir yang telah ditetapkan.
Di balik optimisme tersebut, Hinca menekankan bahwa kontrol sosial tetap dibutuhkan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembahasan sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan politik di DPR, tetapi juga oleh keterlibatan publik yang terus memberikan kritik, masukan, dan pengawasan terhadap proses legislasi. Menurutnya, partisipasi warga merupakan instrumen demokrasi yang mampu menjaga konsistensi para pemangku kepentingan agar tetap berada pada tujuan awal pembentukan regulasi.
Dalam perspektif yang lebih luas, ajakan untuk terus mengawal RUU Perampasan Aset mencerminkan semakin menguatnya tuntutan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia. DPR tidak lagi hanya menjadi arena perdebatan politik antarfraksi, tetapi juga ruang yang terus diawasi oleh masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi digital. Dalam konteks tersebut, pengawasan publik bukan sekadar bentuk kritik, melainkan bagian integral dari praktik demokrasi yang sehat.
Karena itu, Hinca meyakini pengesahan RUU Perampasan Aset dapat tercapai tepat waktu. Namun, ia juga menegaskan bahwa perhatian masyarakat tidak boleh surut setelah undang-undang disahkan. Sebab, kualitas sebuah regulasi pada akhirnya akan diuji bukan hanya dalam proses pembentukannya, melainkan terutama pada pelaksanaannya di lapangan. (*sjs_267)
Sumber Berita: emedia.dpr.go.id “Pengesahan RUU Perampasan Aset Diupayakan Lebih
Cepat dari 15 Desember, Minta Warganet Kawal” (diakses
dan direkonstruksi, 18/11/2026)
Komentar