Langsung ke konten utama

DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember, Publik Diminta Terus Mengawal


MENJUAL HARAPAN  – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki fase akhir yang menentukan. Di tengah tingginya perhatian publik terhadap urgensi regulasi tersebut sebagai instrumen pemberantasan kejahatan dan pemulihan aset hasil tindak pidana, DPR memastikan proses legislasi masih berjalan sesuai jalur yang telah direncanakan.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, menyatakan optimistis RUU Perampasan Aset dapat disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Keyakinan itu didasarkan pada perkembangan pembahasan yang telah memasuki tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), menyusul selesainya pembahasan substansi oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset.

Menurut Hinca, kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa pembahasan RUU tersebut akan tertunda hingga tahun berikutnya tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menilai seluruh proses legislasi masih berlangsung sesuai mekanisme yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, target penyelesaian yang telah diumumkan sebelumnya tetap realistis untuk dicapai.

Lebih dari sekadar menegaskan optimisme politik, Hinca juga memberikan apresiasi terhadap tingginya perhatian masyarakat, khususnya warganet, yang secara aktif mengikuti perkembangan pembahasan RUU tersebut. Baginya, pengawasan publik merupakan elemen penting dalam menjaga akuntabilitas proses legislasi sekaligus memastikan DPR tetap bekerja sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat.

Dalam penjelasannya, politisi Partai Demokrat itu menguraikan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif DPR yang disusun melalui proses panjang bersama pemerintah dan melibatkan delapan fraksi politik. Berbagai substansi yang dibahas telah dikelompokkan berdasarkan materi yang telah mencapai kesepakatan, isu yang masih memerlukan pendalaman, serta aspek-aspek redaksional yang harus disempurnakan sebelum menjadi norma hukum yang mengikat.

Setelah Panja menyelesaikan pembahasan materi, proses kini berlanjut ke Timus dan Timsin yang bertugas menerjemahkan hasil-hasil pembahasan politik ke dalam rumusan norma dan pasal-pasal yang memiliki kepastian hukum. Tahapan ini menjadi krusial karena akan menentukan bagaimana semangat dan tujuan regulasi dituangkan secara rinci dalam konstruksi perundang-undangan.

Selanjutnya, hasil kerja kedua tim tersebut akan dilaporkan kembali kepada Panja sebelum memasuki pengambilan keputusan tingkat I. Pada fase tersebut, masing-masing fraksi bersama pemerintah akan menyampaikan sikap politik mereka terhadap rancangan undang-undang yang kemudian dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Hinca bahkan menilai peluang pengesahan RUU Perampasan Aset masih terbuka dalam rentang waktu November 2026. Salah satu opsi yang sempat dipertimbangkan adalah pembahasan pada agenda Rapat Paripurna tanggal 19 November, apabila seluruh tahapan sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu. Namun apabila terdapat kebutuhan penyempurnaan lebih lanjut, pembicaraan tingkat II dapat dilakukan pada jadwal paripurna berikutnya tanpa mengganggu target akhir yang telah ditetapkan.

Di balik optimisme tersebut, Hinca menekankan bahwa kontrol sosial tetap dibutuhkan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembahasan sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan politik di DPR, tetapi juga oleh keterlibatan publik yang terus memberikan kritik, masukan, dan pengawasan terhadap proses legislasi. Menurutnya, partisipasi warga merupakan instrumen demokrasi yang mampu menjaga konsistensi para pemangku kepentingan agar tetap berada pada tujuan awal pembentukan regulasi.

Dalam perspektif yang lebih luas, ajakan untuk terus mengawal RUU Perampasan Aset mencerminkan semakin menguatnya tuntutan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia. DPR tidak lagi hanya menjadi arena perdebatan politik antarfraksi, tetapi juga ruang yang terus diawasi oleh masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi digital. Dalam konteks tersebut, pengawasan publik bukan sekadar bentuk kritik, melainkan bagian integral dari praktik demokrasi yang sehat.

Karena itu, Hinca meyakini pengesahan RUU Perampasan Aset dapat tercapai tepat waktu. Namun, ia juga menegaskan bahwa perhatian masyarakat tidak boleh surut setelah undang-undang disahkan. Sebab, kualitas sebuah regulasi pada akhirnya akan diuji bukan hanya dalam proses pembentukannya, melainkan terutama pada pelaksanaannya di lapangan. (*sjs_267)

Sumber Berita: emedia.dpr.go.id “Pengesahan RUU Perampasan Aset Diupayakan Lebih Cepat dari 15 Desember, Minta Warganet Kawal” (diakses dan direkonstruksi, 18/11/2026)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Hegemoni Ekologis

Oleh Silahudin MENJUAL HARAPAN -  RETORITKA pembangunan berkelanjutan, dan jargon hijau tampak kian populer di ruang-ruang kebijakan, akan tetapi, di balik itu juga tersembunyi satu paradoks besar, yaitu alam terus mengalami kerusakan struktural, walau keberlanjutannya digembar-gemborkan.  Pergulatan hidup kita, dalam realitasnya dikonstruksi oleh bahasa, dan narasi yang seolah peduli terhadap lingkungan, namun, secara praksis terus-menerus melegitimasi eksploitasi. Pada titik simpul inilah, letak hegemoni ekologis, bukan hanya dominasi atas alam, tetapi juga dominasi atas cara berpikir tentang alam. Memang, hegemonis ekologis bekerja secara halus melalui wacana yang kita anggap netral, seperti istilah "pemanfaatan sumber daya", "optimalisasi kawasan", atau "efisiensi energi", dan lain sejenisnya. Dalam tataran kerangka tersebut, alam dikonstruksi sebagai objek pasif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Kepentingan ekonomi diselubungi bahasa sa...

La Liga 2026/2027: Espanyol Kontra Real Madrid Berskor Gol 1-2

MENJUAL HARAPAN - Pertandingan pekan awal La Liga musim 2026/2027 menyajikan duel dramatis di RCDE Stadium . Tuan rumah Espanyol harus merelakan poin terbang di hadapan pendukungnya sendiri setelah ditaklukkan oleh Real Madrid dengan skor tipis 1-2. Laga ini menjadi gambaran klasik bagaimana ketenangan dan pengalaman tim bermental juara mampu membalikkan keadaaan pada detik-detik krusial. Keunggulan Cepat dan Respons Tangguh Tuan Rumah Sejak peluit kick-off dibunyikan, Real Madrid tampil menekan dan mengambil inisiatif serangan secara agresif. Efektivitas serangan tim tamu terbukti ampuh pada menit ke-9. Jude Bellingham memecah kebuntuan lewat sepakan terukur yang membobol gawang Espanyol, mengubah skor menjadi 0-1 untuk Madrid. Tertinggal satu gol tidak membuat Espanyol patah arang. Anak-anak Catalonia berusaha bangkit dengan melancarkan gelombang serangan ke area pertahanan Madrid. Kerja keras tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-30. Menerima celah di lini belakang Madrid, Ál...