
Ketua DPR RI, Puan Maharani (foto hasil tangkapan layar dari emedia.dpr.go.id)
MENJUAL HARAPAN — Memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmennya untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, memaparkan bahwa lembaganya telah memetakan 12 isu strategis krusial yang saat ini menjadi sorotan utama serta membutuhkan tindak-tanduk nyata dari eksekutif.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidato resminya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah," tegas Puan di hadapan para anggota dewan.
Peta Pengawasan: Dari Penyadapan Presiden hingga Ketahanan Energi
Ke-12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan legislatif mencakup spektrum yang luas, mulai dari persoalan kedaulatan negara, perlindungan sosial, hingga sektor perekonomian dan energi:
- Stabilitas Politik & Keamanan: Penanganan kasus penyadapan Presiden RI.
- Hukum & Perlindungan Anak: Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan serta penanganan serius terhadap kasus perundungan anak.
- Kesejahteraan Agraria & Sektor Riil: Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
- Infrastruktur & Tata Ruang: Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, serta pengawasan terhadap gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri.
- Perlindungan Sosial & Kesehatan: Perbaikan akurasi data dan ketepatan sasaran tata kelola bantuan sosial (bansos), evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beserta dampak kesehatannya, serta kesiapan data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Pendidikan & Perekonomian: Pemerataan program revitalisasi sekolah, perbaikan regulasi serta tata kelola pasar modal, hingga penguatan ketahanan energi nasional melalui optimalisasi produksi dan lifting minyak serta gas bumi domestik.
Puan menekankan bahwa pengawasan ketat ini mutlak dilakukan agar pemerintah mengambil langkah-langkah konkret dan tepat sasaran dalam merespons persoalan riil yang mendera masyarakat.
Diplomasi Parlemen di Kancah Global
Selain menyoroti ranah domestik, Puan juga memaparkan laporan kinerja diplomasi internasional DPR RI. Pada akhir masa persidangan sebelumnya, Delegasi DPR RI aktif berpartisipasi dalam Sidang Umum ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania.
Kehadiran parlemen Indonesia dalam forum multilateral tersebut merupakan bentuk kontribusi aktif dalam merespons tantangan global sekaligus memperkuat kerja sama antarparlemen dunia.
Melalui sinergi antara fungsi pengawasan domestik yang tajam dan diplomasi parlemen yang aktif, DPR RI berkomitmen penuh untuk terus mengawal kepentingan nasional serta memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat. (*S_267)
Sumber Berita: emedia.dpr.go.id “Puan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat” (diakses dan direkonstruksi, 13/11/2026)
Baca juga:
Komentar