MENJUAL HARAPAN — Setelah penantian panjang selama 18 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam jalannya sidang, Puan didampingi para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Rapat dibuka secara terbuka untuk umum dan diawali dengan laporan pembahasan dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, diikuti pandangan pemerintah yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Pergeseran Paradigma: Dari Pemenjaraan ke Pemulihan Kerugian
Dalam pemaparannya, Habiburokhman menegaskan bahwa proses legislasi ini telah berjalan lebih dari satu tahun di Komisi III DPR RI, tepatnya sejak Agustus 2025, setelah gagasan awalnya bergulir selama 18 tahun. Ia menyoroti perlunya pergeseran paradigma penegakan hukum yang selama ini dinilai masih bertumpu pada pemidanaan badan.
Menurut Habiburokhman, kerangka hukum lama memiliki sejumlah keterbatasan:
- Tujuan penghukuman masih berpusat pada pemenjaraan pelaku tindak pidana.
- Proses perampasan aset sangat bergantung pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (final).
- Pengelolaan aset masih terfragmentasi dan menghadapi pola kejahatan yang cenderung konvensional.
Melalui UU Perampasan Aset yang baru disahkan, orientasi keadilan diarahkan tidak sekadar menghukum pelaku, melainkan memulihkan kerugian negara dan kerugian para korban. Regulasi ini menyempurnakan hukum acara ke arah mekanisme perampasan tanpa putusan pidana (non-conviction based), membangun sistem pengelolaan terpadu berbasis teknologi informasi yang independen, serta memperluas cakupan ke tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain—termasuk skema investasi fiktif dan kejahatan finansial modern yang berdampak luas pada banyak korban.
Apresiasi Partisipasi Publik dan Penutupan Sidang
Komisi III DPR RI menilai pembahasan RUU ini mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Setelah mendengarkan laporan dan pandangan pemerintah, Puan meminta persetujuan seluruh peserta sidang sebelum mengetuk palu tanda pengesahan undang-undang.
Usai palu diketukkan dan disambut persetujuan peserta rapat, Puan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah, Pimpinan serta Anggota Komisi III DPR RI, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pembahasan. Ia menekankan pentingnya keterbukaan akses publik selama proses legislasi berlangsung agar masyarakat dapat mencermati jalannya pembahasan sekaligus meminimalkan kesalahpahaman. (***_267)
Informasi Sumber: dpr.go.id “Puan Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan UU Perampasan Aset, Apresiasi Masukan dari Masyarakat” (diakses dan direkonstruksi, 20/11/2026)
Baca juga:
Komisi III DPR Minta Penyadapan Tak Digunakan Sembarangan untuk Cari Bukti Awal
Komentar