Istana Negara (foto hasil tangkapan layar dari id.wikipedia.org)
MENJUAL HARAPAN - Jagat kepolitikan nasional belakangan ini, dihiasi adanya peristiwa politik yang menarik. Bukan karena siapa yang memperoleh jabatan, melainkan karena paradoks yang dibawanya ke dalam jabatan tersebut.
Pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026, merupakan salah satunya. Rocky termasuk di antara 26 anggota Wantimpres yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026. Ia kini berada di dalam institusi yang secara formal bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden.
Memang, bagi sebagian orang, ini adalah kejutan. Bagi sebagian lainnya, ini adalah paradoks.
Tampknya pertanyaan yang lebih penting bukanlah mengapa Rocky masuk Istana. Melaikan, apa yang terjadi terhadap kritik ketika ia memperoleh kursi di dalam kekuasaan?
Persoalannya, menjadi lebih besar daripada Rocky Gerung sendiri. Ia menjadi cermin kecil dari persoalan besar demokrasi: bisakah kekuasaan menerima kritik tanpa menaklukkan sumber kritik itu sendiri?
Dari Luar ke Dalam
Menariknya, Rocky sendiri tidak melihat perpindahan tersebut sebagai perubahan posisi intelektual. Bahkan setelah dilantik, justru ia mengatakan bahwa dirinya hanya "pindah dari luar ke dalam", dan menegaskan bahwa sikap serta pandangannya tetap, termasuk gagasan tentang radical break.
Pernyataan itu sederhana. Namun secara filosofis, ia mengandung persoalan yang tidak sederhana. Sebab posisi sosial seseorang dapat berubah meskipun keyakinannya belum berubah.
Ketika seseorang berdiri di luar kekuasaan, memang kritik menjadi kemewahan moral. Akan tetapi, ketika berada di lingkaran kekuasaan atau dalam lingkaran pengambil keputusan, tentu kritiknya tidak lagi sebagai komentar. Ia harus menjadi naishat, dan tentu nasihat itu memiliki konsekuensi.
Dalam arti, pengkritik itu berada di dalam lingkaran pengambil keputusan mesti mampu menjelaskan mengapa kesalahan itu terjadi, siapa yang dirugikan, apa konsekuensinya, dan alternatif apa yang tersedia.
Oleh karena itu, melihat perpindahan Rocky dari luar ke dalam bukan sekadar perpindahan tempat. Ia adalah perpindahan tanggung jawab epistemik dan moral. Dan, ia harus ikut menjelaskan jalan mana yang seharusnya ditempuh negara.
Kekuasaan Membutuhkan Orang yang Tidak Nyaman
Tampak, ada satu hal yang sering dilupakan oleh kekuasaan. Bahwa kekuasaan membutuhkan orang yang membuatnya tidak nyaman. Bukan karena kekuasaan harus selalu dicurigai. Akan tetapi, karena kekuasaan mempunyai kecenderungan alamiah untuk mempercayai dirinya sendiri.
Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kemungkinannya bahwa informasi yang sampai kepada pemimpin telah mengalami penyaringan. Yang sampai ke atas sering kali bukan kenyataan sebagaimana adanya. Melainkan kenyataan sebagaimana ingin ditampilkan oleh struktur di bawahnya. Dan di sinilah pentingnya seorang penasihat yang kritis.
Max Weber mengingatkan bahwa birokrasi modern memiliki kecenderungan membangun rasionalitas formal, yaitu aturan, prosedur, hierarki, dan kompetensi menjadi dasar organisasi negara. Akan tetapi rasionalitas administratif tidak selalu identik dengan rasionalitas substantif—yakni pertanyaan tentang nilai, tujuan, dan akibat dari keputusan.
Kebijakan dapat sangat rapi secara administratif, tetapi tetap bermasalah secara sosial. Anggarannya terserap. Programnya berjalan. Indikatornya tercapai. Laporannya selesai. Tetapi rakyat belum tentu merasa kehidupannya menjadi lebih baik.
Maka, pada tataran ini, seorang penasihat seperti Rocky semestinya hadir untuk mengajukan pertanyaan yang tidak selalu nyaman: "Kita berhasil menurut ukuran siapa?" Lalu, pertanyaan berikutnya: "Apa yang disebut keberhasilan itu benar-benar dirasakan masyarakat, atau hanya terlihat berhasil di atas kertas?"
Kritik Berubah Menjadi Nasihat
Rocky sendiri mengatakan bahwa tugas Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan sekadar "mengkritik". Bahkan ia juga menekankan bahwa posisi Wantimpres bersifat etis, bukan teknis, serta membutuhkan jarak dari peristiwa konkret agar dapat melakukan kontemplasi dan evaluasi terhadap arah kebijakan pemerintah.
Tentu pernyataan tersebut, membuka ruang pemikiran yang sangat menarik. Sebab kritis dan kritik memang bukan sesuatu yang sama. Kritik dapat berhenti pada pembongkaran. Sikap kritis harus bergerak lebih jauh menuju pemahaman.
Perbedaan itu penting. Sebab negara tidak hanya membutuhkan orang yang pandai membongkar. Negara juga membutuhkan orang yang mampu membongkar sekaligus membangun kembali.
Seandainya, Rocky mampu membawa tradisi kritiknya menuju tahap itu, maka kehadirannya di Wantimpres dapat menjadi sesuatu yang produktif.
Namun, jika kritik berhenti menjadi retorika, maka ia hanya memindahkan panggung. Dari televisi ke Istana. Dari forum publik ke ruang rapat. Dari mikrofon ke meja pertimbangan.
Paradoks Kooptasi
Di sinilah, persoalan yang lebih dalam. Dalam kacamata sosiologi politik, kekuasaan tidak selalu menundukkan kritik dengan cara membungkamnya.
Ada cara yang jauh lebih halus—mengintegrasikan kritik ke dalam sistem. Antonio Gramsci menyebut persoalan semacam ini dalam kerangka hegemoni—ketika dominasi tidak semata-mata berlangsung melalui paksaan, tetapi juga melalui kemampuan kekuasaan memperoleh persetujuan dan mengintegrasikan berbagai unsur yang semula berada di luar dirinya.
Itu sebabnya, masuknya seorang pengkritik ke dalam lingkar kekuasaan selalu memiliki dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama, kritik berhasil masuk ke jantung kekuasaan. Kemungkinan kedua, kekuasaan berhasil membawa kritik masuk ke dalam dirinya, lalu perlahan menjinakkannya.
Keduanya tampak serupa dari luar. Tetapi akibatnya sangat berbeda. Karena itu, pertanyaan publik terhadap Rocky sebenarnya sah: Apakah Rocky akan membawa kritik masuk ke Istana? Ataukah Istana yang pada akhirnya akan membawa Rocky ke dalam logika kekuasaan?
Jawabannya, memang tidak bisa diberikan hari ini. Jawabannya akan terlihat dari jenis nasihat yang kelak ia berikan ketika berhadapan dengan kebijakan yang tidak ia setujui.
Selain itu, Michel Foucault mengingatkan kita bahwa pengetahuan dan kekuasaan tidak pernah benar-benar terpisah. Kekuasaan membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan dapat sekaligus menjadi instrumen kekuasaan.
Oleh karena itu, intelektual yang berada dekat dengan kekuasaan menghadapi dilema klasik: apakah pengetahuannya digunakan untuk memperluas kemampuan negara memahami masyarakat, atau justru untuk memperkuat kemampuan negara mengendalikan masyarakat?
Ini adalah pertanyaan yang sangat penting bagi Rocky. Sebab kecerdasan seorang intelektual tidak hanya diuji oleh kemampuannya membaca kesalahan pemerintah.
Ia diuji oleh kemampuannya menjaga agar pengetahuan tidak berubah menjadi alat pembenaran kekuasaan.
Dengan kata lain, jangan sampai kritik terhadap kekuasaan berubah menjadi teknologi untuk membuat kekuasaan semakin pintar membenarkan dirinya sendiri.
Jika itu terjadi, maka intelektual bukan lagi cermin bagi kekuasaan. Ia telah menjadi bagian dari kosmetik kekuasaan.
Catatan penutup
Persoalan Rocky Gerung, bukan soal kursi. Kursi adalah benda. Yang menentukan makna kursi adalah apa yang dikatakan seseorang ketika ia duduk di atasnya.
Kursi dapat membuat seseorang tinggi. Tetapi belum tentu membuat pikirannya tinggi. Kursi dapat membuat seseorang dekat dengan Presiden. Tetapi belum tentu membuatnya dekat dengan kebenaran.
Kursi dapat membuat seseorang menjadi bagian dari kekuasaan. Tetapi belum tentu membuatnya menjadi pelayan kepentingan publik.
Oleh karena itu, ada satu pesan yang layak diletakkan di depan pintu ruang Wantimpres: Masuklah ke Istana tanpa kehilangan jarak terhadap kekuasaan.
Sebab intelektual yang terlalu jauh dari kekuasaan, mungkin hanya mampu mengkritik. Tetapi intelektual yang terlalu dekat dengan kekuasaan berisiko kehilangan kemampuan untuk mengkritik.
Yang dibutuhkan republik adalah jarak yang cukup untuk tetap kritis dan kedekatan yang cukup untuk tetap berguna. (Silahudin, Pemerhati Sosiologi Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung)
Komentar